Oleh: Chaidir Toweren
TribuneIndonesia.com
Indonesia genap berusia 80 tahun pada 17 Agustus 2025. Delapan dekade sejak Proklamasi dikumandangkan, delapan dekade sejak bangsa ini bangkit dari belenggu kolonial dan berdiri di atas kaki sendiri, menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka.
Namun kini, ketika kita telah melewati delapan puluh tahun kemerdekaan, pertanyaan mendasar masih terus mengusik, apakah rakyat benar-benar telah merdeka?
Saya berdiri di antrean panjang SPBU, menyaksikan petani tua menggenggam jerigen kosong demi beberapa liter solar untuk menghidupkan mesin air yang akan menyiram ladangnya. Saya melihat ibu-ibu pulang dengan karung kosong, karena pupuk subsidi yang dijanjikan negara tak kunjung tersedia. Ibu-ibu menenteng tabung gas menunggu antrian. Anak-anak muda di desa kami memilih merantau karena ladang tak lagi memberi harapan.
Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan yang dipenuhi panggung-panggung megah, parade militer, dan tayangan nasionalisme di televisi, kenyataan di pelosok negeri ini justru menyuarakan sesuatu yang lain. Sebuah realitas pahit yang tak banyak disentuh kemerdekaan yang masih belum menyentuh akar rumput.
Tanah kami tanah yang subur. Negeri ini dikaruniai limpahan sumber daya, hutan, laut, tambang, dan hamparan sawah yang membentang sejauh mata memandang. Tapi kekayaan ini tak pernah benar-benar berpihak pada rakyat yang mengolahnya. Petani masih miskin. Nelayan masih berjuang. Buruh masih gigit jari. Padahal mereka yang paling pertama menyentuh tanah dan paling paham cara merawatnya.
Kami dijajah bukan lagi oleh bangsa asing, tapi oleh sistem yang tak berpihak. Kami diperintah oleh kebijakan yang lahir jauh dari kenyataan rakyat kecil. Kami hidup dalam bayang-bayang angka-angka di lembar anggaran, yang tak pernah menjelma menjadi kesejahteraan nyata.
Pemerintah bicara tentang kedaulatan energi, tapi di desa kami rakyat antre solar berjam-jam, rakyat berjam-jam antre membeli gas. Pemerintah bicara tentang ketahanan pangan, tapi petani sulit menanam karena pupuk langka dan mahal. Pemerintah bicara tentang pemerataan ekonomi, tapi harga hasil panen kami ditentukan pasar yang tak berpihak.
Lalu kami dipaksa untuk tetap percaya bahwa ini semua bagian dari proses pembangunan.
Lebih menyakitkan lagi, di usia 80 tahun kemerdekaan ini, rakyat masih harus membayar mahal untuk tinggal di tanahnya sendiri. Pajak bumi dan bangunan dipungut setiap tahun, meski jalan ke rumah masih rusak, air bersih tak sampai, dan pelayanan publik nyaris tak terasa.
Pajak kendaraan tetap harus dibayar, bahkan saat motor tua kami hanya dipakai ke ladang. Gaji kecil tetap dipotong pajak, meski tak cukup untuk hidup sebulan. Ketika kami telat membayar, negara hadir dengan surat teguran dan denda. Saat rakyat meminta bantuan, negara hadir dengan birokrasi yang rumit dan janji yang kosong.
Rakyat seperti kami hidup dalam dua wajah negara: tegas saat menagih, tapi abai saat melayani.
Mereka yang duduk di kursi kekuasaan mungkin tak pernah tahu rasanya bertani tanpa pupuk. Mereka yang menyusun kebijakan anggaran mungkin tak pernah antre di SPBU saat fajar, hanya untuk mengisi jerigen demi satu hari kerja di sawah. Mereka yang membahas pembangunan pertanian mungkin tak pernah berjalan di pematang yang retak karena kekeringan, atau ladang yang mati karena pupuk tak tersedia.
Kemerdekaan seharusnya bermakna keadilan. Keadilan dalam mendapatkan hak dasar: pangan, energi, kesehatan, pendidikan. Tapi keadilan itu kini hanya hidup dalam pidato, bukan dalam kehidupan sehari-hari rakyat kecil.
Kami bukan tidak bersyukur atas kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Kami hanya kecewa, karena kemerdekaan itu belum dirasakan secara utuh. Kami bukan hendak memberontak. Kami hanya ingin didengar, dilihat, dan diperlakukan sebagai warga negara, bukan sekadar angka statistik dalam laporan pembangunan.
Kekecewaan ini tumbuh dari ketidakadilan yang terus-menerus diabaikan. Ketika suara rakyat kecil tidak sampai ke ruang-ruang keputusan, maka demokrasi tinggal prosedur, dan kemerdekaan tinggal simbol.
Maka pada usia ke-80 kemerdekaan ini, mari kita jujur, Indonesia belum sepenuhnya bebas.
Selama rakyat harus antre untuk BBM yang menjadi haknya, selama pupuk subsidi hanya jadi data di atas meja, selama petani terus merugi, selama rakyat kecil harus terus membayar untuk hak-haknya sendiri, maka kemerdekaan belum menjadi kenyataan.
Dan jika kemerdekaan hanya tinggal nama, maka kita semua sedang dijajah. Dijajah dalam diam. Dijajah oleh sistem. Dijajah dalam kata yang terus kita agung-agungkan setiap Agustus “merdeka.”
Penulis adalah anak dari seorang Veteran, kini aktif sebagai seniman politik lokal Aceh.
