Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memangkas seluruh anggaran Kementerian dan keuangan untuk sejumlah proyek strategis nasional (PSN), sepertinya tak berpengaruh banyak bagi PT PLN (Persero).
Sebagai salah satu BUMN terbesar, PLN dibawah kendali Darmawan Prasodjo, terkesan terus melakukan pemborosan sistemik lewat berbagai kebijakan dan manuver sang Dirut.
Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang terus menyoroti PLN dalam beberapa bulan terakhir membeberkan, indikasi itu tercermin dari sejumlah kasus yang tengah disorotinya dan telah diekspose sejumlah media secara masif akhir-akhir ini.
“Masyarakat tentu bisa menelaah. Keyword nya jelas dari apa yang sudah saya sampaikan di sejumlah pemberitaan sebelumnya terkait PLN yang sedang tidak baik-baik saja saat ini,” ujar Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut Yudhis, beberapa faktor pemborosan yang terdeteksi terjadi di PLN diantaranya adalah rekrutmen pegawai profesional hire (pro hire).
“Mungkin masih bisa diterima kalau yang direkrut memang profesional, berinterintegritas dan berkualitas. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, justru rata-rata yang direkrut bukan berpatokan dari hal itu, melakukan karena faktor nepotisme dan cenderung yang direkrut orang-orang yang tidak mampu bekerja,” terangnya.
Jika hal itu memang terbukti, kata Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) ini, jelas hal itu bagian dari pemborosan yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo dan Menteri BUMN.
“Dengan latar belakang yang sangat jauh dari kata profesional, apakah mereka pantas menduduki jabatan bergengsi seperti VP, EVP sampai Direksi di perusahaan sub holding PLN dan memperoleh gaji sampai puluhan juta rupiah. Worth it gak negara mengeluarkan uang banyak setiap bulannya untuk mereka yang kerjanya tidak jelas, sementara pegawai yang merintis karir dari bawah belum tentu mendapatkan jabatan itu sampai pensiun,” sebut Yudhis.
Lebih parahnya lagi, sambung dia, untuk menyiasati indikasi nepotisme tersebut dan menjadikan pegawai pro hire itu tetap bertahan di PLN, kabarnya sebagian besar dari mereka sudah dijadikan pegawai tetap alias organik di perusahaan sub holding PLN Icon Plus dan PLN Energi Primer Indonesia (EPI).
Pegawai yang mengikuti close rekrutmen Pro Hire yang menjadi pegawai organik menduduki jabatan manajemen atas, diantaranya:
1. Aditya Syarief Darmasetiawan, awalnya pro hire kontrak di PLN Pusat menjadi pegawai organik di PLN Energi Primer Indonesia. Saat ini beliau menjadi Executive Vice President Transformasi dan CEO Office.
2. Grenata Louhenapessy, awalnya pro hire kontrak di PLN Pusat menjadi pegawai organik di PLN Energi Primer Indonesia. Saat ini beliau menjadi Executive Vice President Regulasi dan Kebijakan.
3. Pratama Adiepurtra Suseno, awalnya pro hire kontrak di PLN Icon Plus diangkat menjadi pegawai organik di PLN Icon Plus. Saat ini beliau menjadi Executive Vice President Management Digital.
4. Chipta Perdana yang sebelumnya sebagai pegawai pro hire closed rekrutmen yang menduduki jabatan Executive Vice President Management Digital PLN menjadi Direktur Electricity Related Business PLN Icon Plus.
5. Disamping itu, masih ada pegawai kontrak pro hire pembuat narasi pidato direktur utama yaitu Sayfa Auliya Achidsti, pegawai kontrak pro hire dengan gaji di atas 80 juta, saat ini menjadi Vice President Komunikasi Perubahan di PLN Pusat.
Selain kelima oang tersebut, berdasarkan investigas pihaknya, kata Yudhis, terendus ada lebih dari 40 orang yang dijadikan pegawai organik melalui closed rekrutmen di Haleyora Power, PLN Icon Plus dan PLN Energi Primer Indonesia.
“Kebijakan ini kan memang haknya Dirut. Karena kalau mau masuk pegawai PLN Holding itu kan rekrutmen dari Kementerian BUMN,” ujarnya.
Dengan kebijakan itu, lanjutnya, sehingga lebih mudah bagi Dirut PLN mengambil kebijakan untuk mengajak mereka tugas karya ke holding dengan posisi jabatan yang empuk dan gaji selangit.
“Pemborosan seperti ini yang harusnya segera dihentikan biar tidak terjadi pemborosan keuangan negara. Karena saya yakin pasti lebih profesional cara kerja pegawai PLN yang meniti karir dari bawah. Dan saya yakin ada rasa iri di kalangan pegawai dan akhirnya pesimis melihat rekrutmen pro hire yang sesuka hati Dirut dan kroninya tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Yudhistira juga mengatakan, pemborosan yang pantas disorot di PLN adalah terlalu seringnya Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Ini semestinya juga dievaluasi. Apalagi sudah ada aturan Presiden terkait perjalanan dinas pejabat ke luar negeri. Ini baru pulang dari Swiss dan India, Minggu lalu Darmo sudah ke Paris lagi. Menteri BUMN harus mengecek ini, urgensinya sejauh apa dan apa keuntungan bagi negara jika dia sering-sering ke luar negeri. Jangan seenaknya menggunakan uang negara yang notabene uang rakyat. Semua orang berhak teriak dan protes melihat tingkah laku pejabat seperti ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur LHC Yusuf Didi Setiarto yang sudah dikonfirmasi sejak kemarin melalui pesan singkat WhatsApp terkait pemborosan ini, lagi-lagi bungkam dan tak merespons sedikit pun.
