Deli Serdang | Tribuneindonesia.com
Kekecewaan masyarakat memuncak saat Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang yang membahas program berobat gratis untuk rakyat berujung ricuh dan gagal dilaksanakan. Hal ini dipicu oleh ketidakhadiran Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sehari, yang seharusnya memimpin jalannya rapat penting tersebut. Ketidakhadirannya selama beberapa hari berturut-turut memunculkan pertanyaan besar dan desas-desus panas di tengah masyarakat: Ada apa sebenarnya dengan Ketua DPRD?
Sidang yang digelar pada Jumat, 27 Juni 2025, di Gedung Utama DPRD Deli Serdang itu semula dijadwalkan menjadi momen penting untuk memutuskan nasib program berobat gratis bagi warga kurang mampu. Namun, tanpa kehadiran pimpinan utama, keputusan tidak bisa diambil. Sidang pun berakhir ricuh dan penuh ketegangan. Beberapa anggota DPRD bahkan terlihat saling bersitegang urat leher, suasana berubah menjadi panas dan nyaris tidak terkendali.
Pimpinan sidang sementara yang ditunjuk, tampak kesulitan mengendalikan jalannya rapat. Padahal, publik dan perwakilan masyarakat sudah banyak hadir, berharap program tersebut segera direalisasikan.
Seorang narasumber internal DPRD yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Zakky Sehari sudah tidak hadir sejak hari Senin hingga Rabu, dan tidak memberikan keterangan resmi. “Kalau ada masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke dalam urusan rapat Paripurna. Ini bukan soal pribadi, tapi soal rakyat,” ujar narasumber tersebut dengan nada kecewa.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakhadiran Zakky memberikan kesan buruk di mata masyarakat, seolah mempermainkan lembaga legislatif dan mengabaikan kepentingan publik. “Kalau sudah begini, bagaimana mau melanjutkan program dan pembangunan ke depan?” sambungnya.
Menurut pantauan tim Media suasana sidang memalukan dan jauh dari profesionalisme. Beberapa media bahkan menyebutnya sebagai “drama politik murahan” yang menyerupai tingkah anak baru gede yang belum siap memimpin.
Pihak masyarakat yang hadir pun tak kalah geram. Beberapa warga bahkan menyebut bahwa kejadian ini seperti mimpi buruk yang menghantui harapan mereka untuk mendapatkan akses kesehatan gratis.
“Rakyat butuh kehadiran pemimpin yang bertanggung jawab, bukan yang menghilang saat dibutuhkan,” ujar salah satu warga yang hadir dalam sidang tersebut.
Politik seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab moral dan integritas, bukan dengan emosi pribadi dan drama internal yang bisa mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Sidang ini seharusnya menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial, bukan panggung konflik yang mempermalukan institusi.
Tribuneindonesia.com
Tim
