MAKASSAR/Tribuneindonesia.com
Pendekatan keselamatan transportasi perlu bergeser dari yang semula responsif menjadi preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur
Penta Helix di Makassar, Senin (13/04/2026).
Diskusi yang digelar di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Prov. Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, Universitas Fajar dan Universitas Handayani.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam paparannya, Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga meningkat sekitar 8% menjadi lebih dari 2.000 kasus.
Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian
kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun, dengan tren yang terus
meningkat setiap tahunnya.
Ia menegaskan bahwa peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran
santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan. Upaya
tersebut dilakukan melalui pemetaan titik rawan kecelakaan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.
“Kecelakaan bukan persoalan kehilangan nyawa semata. Sebagian besar yang
mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada
perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan saat ini masih sangat dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang.
Kami ingin mendorong pergeseran dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi, menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8%, angka fatalitas korban meninggal dunia justru berhasil ditekan sebesar 24%, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.
Dari data tersebut, sebanyak 74% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal,
dengan 78% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak
terjadi pada pukul 15.00–18.00 WITA, umumnya pada kondisi cuaca cerah dan jalan yang baik. Polda Sulawesi Selatan juga telah memetakan titik rawan kecelakaan di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep.
Selain itu, penegakan hukum didukung oleh 89 unit ETLE yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld.
“Banyak nyawa yang hilang bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi karena
terlambatnya penanganan awal. Keselamatan tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada kualitas penanganan pada saat dan sesaat setelah kecelakaan terjadi. Semakin cepat penanganan dalam golden period, semakin besar peluang korban untuk bertahan hidup,” tegasnya.
Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penguatan edukasi interaktif keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta integrasi SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter (GL) bagi korban kecelakaan.
Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder, guna menekan fatalitas korban pada masa penanganan awal.
Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan
pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025–2027.
Sementara Dinas Perhubungan berkomitmen menambah koridor angkutan umum dari dua menjadi tiga koridor.
Jasa Raharja menilai forum kolaboratif seperti ini penting untuk membangun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
