Bitung, Sulut|Tribuneindonesia.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Satu, Kecamatan Maesa, Syam Panai, di dampingi Camat Bitung Tengah, Welmi Kalangit, serta Lurah Maesa Wilson Sahala sukses menggelar reses masa persidangan pertama tahun kedua Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (2/12/25).
Kegiatan yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat ini mengambil lokasi unik di Warkop TKB, salah satu pusat keramaian di jantung kota Bitung, menarik perhatian berbagai kalangan.
Pemilihan lokasi di tengah kota tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Syam Panai, Warkop TKB dikenal sebagai titik pertemuan beragam lapisan masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima hingga pejabat.
Strategi ini diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran informasi dan menjangkau konstituen secara lebih luas.
“Tujuan saya, agar apa yang kita sampaikan dalam reses ini bisa ditangkap oleh yang hadir, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada orang lain,”
Tegas Panai.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam diskusi adalah program BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah.
Syam Panai menekankan pentingnya respons cepat dari warga untuk memanfaatkan program ini.
. “Jangan nanti sudah sakit, baru kebingungan mengurus berkas,”
ujarnya mengingatkan.
Untuk mendapatkan BPJS gratis, persyaratan yang ditetapkan terbilang sederhana, warga hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke instansi terkait.
Data akan secara otomatis ter-cover tanpa persyaratan khusus lainnya. Ia juga menyarankan agar warga yang mengurus BPJS baru tetap membawa KTP sebagai antisipasi jika kartu BPJS lama mereka ditolak atau mengalami kendala teknis.
Selain isu kesehatan, permasalahan terkait Bantuan Sosial (Bansos) juga mengemuka.
Pihak kelurahan menyampaikan bahwa banyak penerima bantuan menghadapi minimnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi data, yang berpotensi menyebabkan kesalahan input data.
Menanggapi hal ini, Syam Panai menjelaskan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) telah menyiapkan pendamping untuk mengatasi kendala teknis tersebut di lapangan.
Nantinya, lurah akan bertindak sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinsos mengenai status bantuan yang bermasalah.
Dengan adanya pendamping dan jalur komunikasi ini, diharapkan akurasi data penerima bantuan sosial dapat ditingkatkan, dan kejadian salah input data dapat diminimalisir.
Di penghujung acara, Syam Panai mengungkapkan harapannya agar kegiatan reses ini menjadi wadah berdiskusi.
“Saya ingin agar dengan kegiatan ini bisa berdiskusi sehingga masyarakat bisa tahu apa kendala-kendala yang ada di lapangan,”
jelasnya. Kegiatan penyampaian aspirasi tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh salah seorang anggota masyarakat, Wahyudin. (Kiti)
