Takengon | TRIBUNEIndonesia.com
4 September 2025 – Polemik pengadaan Pin emas DPRK Aceh Tengah terus jadi sorotan publik setelah aksi mahasiswa pada 1 September lalu menggugat transparansi dan akuntabilitas lembaga wakil rakyat tersebut. Menjawab kritik keras itu, Plt Sekretaris DPRK Aceh Tengah, Buhari, akhirnya buka suara dengan klarifikasi resmi yang menyentil banyak isu beredar di masyarakat.
Menurut Buhari, pengadaan Pin emas sebenarnya bukan hal baru. Rencana itu seharusnya dijalankan sejak 2024, tepat setelah pelantikan anggota DPRK periode 2024–2029. Namun, defisit keuangan daerah memaksa rencana tersebut tertunda hingga tahun ini. “Bukan tiba-tiba dianggarkan, melainkan memang kewajiban yang baru bisa dipenuhi tahun 2025 karena kondisi anggaran,” ujarnya tegas.
Fakta lain yang ia bongkar, jumlah Pin emas yang diadakan hanya 21 unit, bukan 30 seperti seharusnya. Alasannya jelas: keterbatasan anggaran daerah. Buhari menyebut, setiap Pin berbobot 10 gram, dengan total biaya mencapai Rp463,5 juta. “Anggaran terbatas, makanya tidak semua anggota dewan langsung mendapatkannya,” jelasnya.
Lebih jauh, Buhari mengungkapkan bahwa Pin emas tersebut hingga kini belum berada di tangan anggota DPRK. Statusnya masih tercatat sebagai aset daerah dan belum bisa dibagikan. “Proses administrasi sedang berjalan. Pin masih berada di pihak ketiga karena pembayaran baru sebatas 30 persen. Nantinya akan diserahkan secara resmi, kemungkinan oleh Sekda,” bebernya.
Isu yang paling santer adalah dugaan mark up harga. Buhari dengan nada keras membantah tudingan itu. Ia menyodorkan perhitungan detail: harga emas per gram saat ini sekitar Rp1,67 juta, sementara estimasi biaya Rp2,2 juta per gram sudah termasuk ongkos cetak, kotak, keuntungan penyedia sebesar 8 persen, serta PPN 11 persen. “Kalau dihitung jernih, justru sudah sesuai aturan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Dengan nada menohok, Buhari menegaskan bahwa spekulasi liar soal “permainan anggaran” tidak berdasar. Ia menilai isu yang berkembang cenderung dipelintir dan berpotensi merusak citra DPRK. “Semua transparan, semua bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada pihak yang menuduh tanpa data, itu justru bagian dari upaya menggiring opini negatif,” sindirnya.
Buhari menutup klarifikasinya dengan harapan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh isu sepihak. Ia berjanji DPRK tetap berpegang pada prinsip transparansi dalam setiap kebijakan. “Kami tegak lurus pada aturan. Kepercayaan masyarakat harus dijaga, dan itu hanya bisa dengan membuka fakta apa adanya,” pungkasnya.
(Dian Aksara)
