Manado | Tribuneindonesia.com –Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat menjawab keresahan publik mengenai kondisi infrastruktur transportasi di wilayahnya, Rabu (25/03/26).
Melalui dinas terkait, otoritas setempat memberikan jaminan bahwa proses rehabilitasi jalan kini menjadi fokus utama pembangunan daerah yang sedang dipacu pelaksanaannya.
Langkah konkret ini mulai terlihat di ruas Jalan Ir. Soekarno, yang selama ini menjadi aspirasi utama masyarakat pengguna jalan.
Saat ini, tim teknis telah berada di posisi untuk memulai tahapan pengerjaan fisik guna memulihkan fungsi jalan agar kembali optimal dan aman dilalui oleh kendaraan.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dilaporkan memantau secara berkala progres di lapangan melalui laporan terpadu.
Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Data terbaru dari koordinasi lapangan menunjukkan bahwa sejumlah alat berat telah dikerahkan ke lokasi proyek.
Kehadiran unit teknis ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengonversi keluhan warga menjadi tindakan nyata, sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan bagi para pelintas di jalur padat tersebut.
Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath, menegaskan bahwa kenyamanan masyarakat dalam berkendara adalah prioritas mendesak yang tidak bisa ditunda.
Ia mengonfirmasi bahwa seluruh petugas lapangan tengah berupaya maksimal untuk menyelesaikan perbaikan sesuai standar kualitas yang dipersyaratkan.
”Kami menyadari sepenuhnya harapan warga akan infrastruktur yang mumpuni. Saat ini pengerjaan sedang berjalan intensif, dan kami sangat mengharapkan dukungan doa serta kesabaran masyarakat agar cuaca tetap mendukung kelancaran proses ini,”
ujar Deicy Paath dalam keterangan resminya.
Tidak hanya terbatas pada Jalan Ir. Soekarno, Pemerintah Provinsi juga tengah melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap titik-titik kerusakan jalan lainnya.
Pemetaan ini krusial untuk menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan status dan kewenangan masing-masing ruas jalan tersebut.
Berdasarkan tinjauan data teknis, terdapat beberapa jalur terdampak yang secara administratif berada di bawah wewenang Balai Pelaksana Jalan Nasional maupun Pemerintah Kabupaten.
Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan antarinstitusi menjadi kunci agar perbaikan infrastruktur di Sulawesi Utara dapat terintegrasi secara menyeluruh.
Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik, Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen untuk terus menyampaikan pemutakhiran data mengenai progres pembangunan tersebut secara berkala.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan visi Sulawesi Utara yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi. (talia)
