Bekasi/Tribuneindonesia.com
Program pengalihan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik diklaim sebagai langkah penghematan energi dan peningkatan investasi. Namun pertanyaan mendasar tetap menggantung: mengapa harus dipaksakan kepada seluruh rakyat?
Indonesia negeri yang kaya raya. Cadangan minyak bumi melimpah, temuan baru di Blok Masela saja diperkirakan mencukupi ratusan tahun ke depan. Mengapa justru anggaran membengkak untuk impor energi dan komponen kendaraan listrik, di saat kemampuan memproduksi baterai sendiri belum berdiri tegak? Artinya ketergantungan impor justru makin besar, bukan berkurang. Jumat 14 Agustus 2026
Pengamat publik Rocky Gerung pernah menegaskan: “Mobil listrik diproduksi dengan batu bara, tetap saja udara kotor.” Ia pun mempertanyakan logika kebijakan tersebut — dari pembangkit listrik hingga infrastruktur pengisian belum memadai, sehingga seluruh kemewahan yang dibayangkan pemerintah, secara realita belum bermanfaat bagi rakyat luas. Rocky Gerung menyindir, kebijakan semacam ini seolah-olah dibuat untuk kepentingan investasi dan pengusaha tertentu, bukan murni demi kebutuhan rakyat. “Jangan paksa rakyat,” pesannya tegas. Rakyat berhak memilih.
Lihatlah tetangga kita: Malaysia dan Singapura. Di sana kendaraan listrik hadir sebagai alternatif, bukan kewajiban. Bahan bakar minyak tetap tersedia. Tidak ada paksaan. Kebijakan tidak membelenggu rakyat, tidak memaksa beralih di saat negeri belum mampu berdiri sendiri memproduksi teknologi utuh.
Pemerintah dan para pejabat, jika yakin kendaraan listrik adalah masa depan — silakan gunakanlah sendiri. Jadikan teladan. Namun jangan memaksakan kehendak kepada seluruh rakyat. Kendaraan listrik seharusnya menjadi pilihan, bukan satu-satunya jalan yang dipaksakan. Jangan sampai kebijakan energi negeri ini justru menjadikan kita pasar bagi produk bangsa lain, sementara kekayaan alam sendiri terabaikan.
Bangunlah kemandirian negeri terlebih dahulu. Barulah rakyat beralih dengan sukarela. Itulah kebijakan yang bijaksana — menghormati hak rakyat memilih, bukan dipaksa oleh kepentingan bisnis dan investor di atas kertas.
