Bitung | Tribuneindonesia.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas resmi menunjuk Kota Bitung sebagai salah satu dari lima daerah percontohan nasional dalam Urban Blue Impact Program. Senin (24/08/26).
Program strategis yang disokong oleh World Bank dan Global Environment Facility (GEF) ini difokuskan pada pengawalan penataan ruang serta pembangunan kota berkelanjutan di wilayah tersebut.
Pemerintah Kota Bitung dan jajaran Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas mematangkan kerja sama tersebut dalam Rapat Sistem Informasi Data Kebencanaan Terintegrasi dan Rencana Penyusunan Masterplan Kota Bitung di Ruang S.H. Sarundajang Pemkot Bitung.
Acara diawali dengan doa bersama sebelum memasuki agenda utama rapat.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E. menghadiri langsung rapat strategis tersebut bersama Sekretaris Daerah Ir. IGN Rudi Theno, S.T., M.T., M.A.P., dan Asisten III Setda Drs. K.W. Benny Lontoh, M.A.
Turut mendampingi jajaran Pemkot Bitung yakni Kepala Bappeda, Plt. Kalaks BPBD, Kepala Kadis Perikanan Sadat Minabari, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Sementara itu, delegasi Bappenas dipimpin Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ., bersama Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Dody Virgo Sinaga, S.T., M.A., M.Eng. Kehadiran mereka diperkuat oleh partisipasi Kepala BPS Kota Bitung, Carlos Erickson, SST., M.Si.
Kolaborasi lintas lembaga ini merancang dua agenda utama, yakni penyusunan masterplan perkotaan jangka panjang 20 tahun berbasis pendekatan foresight dan pengembangan program Satu Data Kota berbasis spasial.
Bappenas memandang Bitung memegang peranan krusial karena memadukan pusat pertumbuhan ekonomi Pelabuhan Internasional serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luasnya kawasan konservasi hayati yang mencakup hampir separuh wilayah daerah.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ., menggarisbawahi urgensi penataan ruang Kota Bitung agar mampu bertransformasi menjadi percontohan nasional bagi pembangunan berwawasan lingkungan.
”Kota Bitung ini sangat unik, hampir setengah wilayahnya adalah kawasan konservasi. Melalui penyusunan master plan jangka panjang 20 tahun ini, kita ingin menjadikan Bitung sebagai contoh nasional kota berkelanjutan yang low carbon, resilien bencana, sirkular, dan menjaga keanekaragaman hayati,”
ujar Medrilzam.
Medrilzam menambahkan bahwa perencanaan ini dirancang untuk memperkuat daya tahan kawasan dari ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim global.
Belajar dari pengalaman bencana di berbagai wilayah Indonesia, Bappenas berkomitmen menerapkan standar ketahanan yang kokoh di Kota Bitung.
Bappenas bersama World Bank juga memberikan pendampingan teknis berupa penyusunan instrumen kebijakan dan pemodelan spasial agar Pemkot Bitung memiliki alat analisis mandiri di masa depan.
Pendekatan ini memastikan setiap kebijakan bersumber langsung dari karakteristik unik dan kebutuhan masyarakat lokal.
Pilar penting kolaborasi ini terletak pada penguatan data spasial berbasis peta dasar skala 1:5.000 yang sudah dimiliki Sulawesi Utara.
Integrasi data kebencanaan dan data sosial-ekonomi berbasis titik bangunan ini diproyeksikan mempercepat penanganan darurat sekaligus mempermudah distribusi program pembangunan hingga tingkat mikroskopis.
”Kami membawa amanah untuk mengembangkan Satu Data Kota berbasis spasial skala 1:5.000 di Bitung. Sinergi data yang presisi ini sangat krusial, tidak hanya untuk mendukung penyusunan master plan, tetapi juga sebagai respon cepat dalam mitigasi bencana dan perlindungan sosial masyarakat,”
tegas Medrilzam saat menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD dan instansi vertikal.
Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan terobosan baru dalam tata kelola perkotaan Indonesia yang menyelaraskan pesatnya ekonomi kawasan strategis dengan pelestarian alam.
Pemkot Bitung pun menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan data akurat demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan taraf hidup warga.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyatakan bahwa pemanfaatan data presisi sangat krusial untuk memetakan dinamika sosial-ekonomi masyarakat secara efisien, mulai dari memantau kemakmuran, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga angka kemiskinan.
”Informasi melalui Satu Data ini memudahkan kita untuk mendeteksi tingkat kemakmuran, kemahalan, hingga kemiskinan masyarakat secara lebih akurat, sehingga kestabilan perekonomian daerah dapat terus kita jaga dengan baik,”
tandas Hengky.
Hengky menilai keakuratan data terintegrasi juga mempermudah pemetaan situasi lapangan saat menghadapi agenda strategis daerah dan koordinasi kemasyarakatan.
Atas efektivitas tersebut, Pemkot Bitung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus menggenjot pengembangan program inovatif ini.
”Kami memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan program ini melalui penyajian data dari setiap perangkat daerah dan kolaborasi lintas sektor. Kami berharap kerja sama ini menghasilkan model pengelolaan data yang unggul dan dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia,”
ucap Hengky sembari mengajak seluruh elemen memanfaat forum rapat secara optimal sebelum menutup sambutannya.
Sesi pemaparan dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana Sekda Kota Bitung Rudy Theno menyampaikan masukan kritis terkait kerentanan kawasan pesisir.
Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kawasan konservasi seluas kurang lebih 9.600 hektar di bagian belakang Pulau Lembeh/Rintik, aktivitas industri dan pemukiman sekitar 227.000 jiwa warga pesisir tetap meningkatkan risiko erosi, pencemaran, dan kerusakan habitat.
Menanggapi tantangan tersebut, Sekda Kota Bitung Rudy Theno menegaskan perlunya menggeser paradigma penanganan pesisir dari sekadar tanggap darurat menjadi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang matang, mencakup perlindungan ekosistem dan penyediaan infrastruktur tangguh.
Mengingat keterbatasan APBD, Pemkot Bitung mengharapkan dukungan penuh Bappenas dan kementerian terkait berupa penguatan alokasi anggaran, pendampingan teknis, serta pendataan terintegrasi demi menjaga kelestarian kawasan pesisir Bitung. (kiti)
