GMNI Bener Meriah Soroti Dugaan Keracunan MBG, Minta Investigasi Menyeluruh

- Editor

Rabu, 2 September 2026 - 14:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BENER MERIAH — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah menyoroti dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (2/9/2026).

Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG dan harus mendapatkan penanganan medis. GMNI meminta pemerintah tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan sepele karena menyangkut keselamatan anak-anak.

Anggota GMNI Cabang Bener Meriah, Mahdalena, mempertanyakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.

Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi makanan, tetapi juga harus memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik memenuhi standar keamanan pangan, higienis, bergizi, dan layak konsumsi.

“Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” kata Mahdalena.

GMNI mendesak pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Pemeriksaan, kata dia, harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, kualitas air, penyimpanan, pengemasan, hingga proses distribusi ke sekolah.

Selain itu, GMNI meminta sampel makanan yang masih tersedia diamankan dan, jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab kejadian secara objektif dan ilmiah.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada pihak yang berlindung di balik nama besar program MBG,” ujarnya.

Meski demikian, Mahdalena menegaskan GMNI tidak menyimpulkan bahwa program MBG telah gagal. Menurutnya, penyebab kejadian harus terlebih dahulu dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan profesional.

Namun, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau kesalahan dalam pengelolaan makanan, GMNI meminta pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

GMNI bahkan mendesak agar operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan apabila terbukti lalai dan menyebabkan risiko terhadap keselamatan anak.

Baca Juga:  Tahura Raja Ampat di Pusat Waisai Disorot, Warga Minta Pemda Serius Benahi Kebersihan

Tidak hanya itu, kepala atau pengelola SPPG yang terbukti bertanggung jawab atas kelalaian tersebut juga diminta dicopot dari jabatannya dan diproses sesuai aturan apabila terdapat unsur pelanggaran.

“Kami tidak ingin ada budaya saling lempar tanggung jawab,” tegas Mahdalena.

GMNI juga meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, serta pengelola SPPG mengambil tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Mahdalena, keselamatan anak tidak boleh dikalahkan oleh target distribusi, kepentingan administratif, maupun pencapaian angka program.

Di sisi lain, orang tua siswa dinilai berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kejadian tersebut. Informasi itu mencakup kondisi anak-anak yang terdampak, hasil pemeriksaan kesehatan, penyebab kejadian, pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan kelalaian, serta langkah pemerintah untuk mencegah kejadian serupa.

GMNI Cabang Bener Meriah menyatakan tetap mendukung program MBG sebagai upaya pemenuhan gizi bagi anak-anak. Namun, dukungan tersebut tidak berarti pemerintah dan pelaksana program bebas dari kritik maupun pengawasan publik.

Justru ujar Mahdalena, program ini menyangkut anak-anak dan menggunakan sumber daya negara, pengawasannya harus lebih ketat, pelaksanaannya harus lebih transparan, dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan

“GMNI meminta pemerintah segera bertindak dan tidak menunggu hingga muncul korban tambahan,” tegasnya

Ia juga meminta Jika terbukti ada kesalahan tutup dapurnya dan copot pihak yang bertanggung jawab. MBG harus menghadirkan gizi, bukan risiko. Memberi makan anak adalah tanggung jawab negara memastikan makanan itu aman adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.

“Keselamatan anak adalah prioritas. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Hampir Sepekan Berpolemik, Nasib Dokter Laura di RSUD Raja Ampat Temukan Titik Terang
Surat Pembatalan Tugas dr. Laura Belum Dijawab Bupati, Dokter Tetap Layani Pasien Anak
Surat Pembatalan Penugasan dr. Laura Belum Jelas, Pemkab Raja Ampat Belum Beri Kepastian
Polemik Penugasan dr. Laura Christanty: Antara Dasar Hukum dan Keberlanjutan Layanan RSUD Waisai
FKPPI Temui Asri Ludin, Dukungan Organisasi Diuji Program
Hadir di Raker KBK Keuskupan Manado, Wali Kota Bitung Dorong Kesiapan Tuan Rumah Pertemuan Raya
DPRK Raja Ampat dan TAPD Ikuti Bimtek APBD 2027, Ketua Taufik Sarasa Tekankan Pemahaman Regulasi
KPU Kota Bitung Matangkan Pembahasan Draf MoU Bersama PWI
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 19:06

25 Bangunan Terbakar di Telege Jernih, 23 Kepala Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal

Senin, 2 November 2026 - 15:18

Melayani Sepenuh Hati, Hutama Karya Ajak Pengguna Jalan Jaga Kebersihan Rest Area demi Kenyamanan Bersama

Senin, 2 November 2026 - 10:44

Hampir Sepekan Berpolemik, Nasib Dokter Laura di RSUD Raja Ampat Temukan Titik Terang

Senin, 2 November 2026 - 10:13

Tragedi Senin Pagi di Gayo Lues: 22 Rumah, Mushala, dan Balai Adat Ludes Terbakar

Senin, 2 November 2026 - 06:54

Gotong Royong Rampung, Jalan Darurat Natam-Darul Hasanah Kembali Bisa Dilalui Kendaraan

Senin, 2 November 2026 - 03:20

Bukan Sekadar Tilang, Polres Bireuen Ajak Warga Jadi Pelopor Keselamatan Lewat Operasi Patuh Seulawah 2026

Senin, 2 November 2026 - 02:07

Kapolres Bireuen Ajak Siswa SMAN 1 Bireuen Jadi Pelopor Kamtibmas dan Keselamatan Berlalu Lintas

Senin, 2 November 2026 - 00:50

Kawal Hak Sipil Warga Keturunan Filipina, Korlap Sartika Manuel Apresiasi Langkah Kemenkumham dan Pemkot Bitung

Berita Terbaru