Ket foto : dr Mukhtar MARS direktur RSUD dr Fauziah Bireuen
Bireuen | Tribuneindonesia.com
Terkait informasi tentang miliaran uang RSUD dr. Fauziah yang diduga raib dan saat ini menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah publik kabupaten Bireueb adalah informasi yang menyesatkan dan sangat merugikan pihak manajemen RSUD dr Fauziah.
Namun, perlu diingat bahwa informasi yang dihembuskan itu masih bersifat dugaan dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Untuk itu kita sangat berharap agar informasi tersebut segera di luruskan agar tidak terjadi sakwa sangka di tengah masyarakat.
Menurut informasi yang dikabarkan, dana jasa medis di RSUD dr. Fauziah Bireuen diduga tidak dibayarkan sejak Oktober hingga Desember 2024, dengan total dana yang diduga raib mencapai Miliaran Rupiah .
Inilah hal yang telah memicu kecurigaan kuat terhadap potensi korupsi dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah.
Seharusnya sebaik ada info jangan ditelan mentah – mentah harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen, dr. Mukhtar, MARS, telah memberikan keterangan bahwa pembayaran jasa medis belum dapat dilakukan karena anggaran dalam DPA tidak mencukupi, bukan sengaja tidak dibayar atau di gelapkan sama sekali.
Dalam situasi seperti ini, penting untuk menginvestigasi dan konfirmasi resmi untk melakukan ” chek dan rechek ” dari pihak terkait sebelum membuat kesimpulan sendiri yang akhirnya menimbulkan informasi yang menyesatkan.
Sepertinya hal ini hanya membangun opini dengan cara yang sangat sederhana, hanya mewawancarai beberapa perawat saja sudah di jadikan sebuah acuan ataupun kesimpulan dalam sebuah isu negatif.
Direktur RSUD dr Fauzih Bireuen dr Mukhtar MARS yang dikonfirmasi beberapa awak media menyatakan, bahwa timbulnya informasi menyesatkan akibat dihembuskan informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan kecurigaan publik terhadap manajemen RSUD dr Fauziah.
Seharusnya tambah dr Mukhtar, hal seperti itu bisa di tanyakan ke bahagian keuangan RSUD atau ditanyakan langsung di Pemkab Bireuen karena laporan keuangan RSUD dr. Fauziah Bireuen setiap bulan dilaporkan ke Pemkab Bireuen , karena pemasukan uang di RSUD dr. Fauziah juga dicatat sebagai pendapatan Bireuen.
dr Mukhtar MARS juga menjelaskan bahwa mengenai keadaan keuangan di RSUD dr. Fauziah setiap tahunnya diaudit oleh beberapa lembaga, tidak hanya oleh satu lembaga saja.
Untuk saat ini saja RSUD dr. Fauziah Bireuen sudah 2 minggu sedang di audit oleh Akuntan Publik. Dan selanjutnya akan diaudit lagi oleh Inspektorat.
Selain audit keuangan juga akan diaudit kinerja. Dalam audit ini kalau ada hal hal yang tidak baik terutama dalam hal keuangan pasti akan ketahuan walaupun ada selisih 1 rupiah saja, apalagi ini sampai miliaran rupiah, “jelasnya.
” Dalam pemeriksaan keuangan di RSUD dr. Fauziah sejak 10 tahun terakhir selalu dalam kondisi normal dan insyaallah hasil audit tahun ini juga tidak ada masalah apa apa.” kata dr Mukhtar.
Menjawab terkait pembayaran jasa di RSUD dr. Fauziah yang belum dibayar selama 3 bulan di tahun 2024 (Oktober, November dan Desember ) dr Muktar mengatakan ada beberapa kendala sehingga jasa medis belum bisa terbayarkan.
Seperti untuk bulan Oktober belum bayarkan karena pagu di DPA sudah tidak mencukupi lagi sehingga harus menunggu.
Walaupun uang dalam kas RSUD ada tetapi kita belum bisa membayarnya karena tidak dibenarkan secara aturan yang berlaku dan melanggar aturan yang berlaku, tegasnya.
Nah, untuk uang Jasa bulan November dan Desember ditahun 2024 belum terbayarkan karena BPJS belum mencairkan dikarenakan data claim dari Rumah Sakit masih perlu disempurnakan.
Disebutkan juga bahwa, untuk uang bulan November 2024 sudah dicairkan di minggu pertama tahun 2025 oleh BPJS dan uang bulan Desember tahun 2024 akan segera masuk kerekening RSUD dr. Fauziah dan bila sudah masuk akan dibayarkan.
Dan untuk diketahui bahwa Rumah Sakit dr Fauziah ingin membayar jasa pegawainya selalu tepat waktu tetapi masih ada kendala di berbagai tahapan, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan tahapan tersebut sehingga tidak menjadi satu kendala.
Kendalanya bukan hanya di keuangan atau di manajemen Rumah Sakit saja, tetapi juga terdapat kendala di tim dan petugas fungsional yg memberikan pelayanan.
Dan ini sudah biasa terjadi di banyak rumah sakit Pemerintah lainnya. Namun demikian kita berupaya dalam minggu ini akan membayar jasa bulan November.
Memang seharusnya sudah kita bayar tetapi kami menunggu beberapa peraturan agar tidak menyalahi. Dan kita tidak mau membayar dengan terburu buru yang nantinya justru akan melanggar aturan yang berlaku.
dr Mukhtar MARS berharap kedepan agar setiap memberikan informasi dan menerima informasi sebaiknya di konfirmasi dulu kepada pejabat yang berwenang agar tidak terjadi penanyangan sebuah berita yangbtidak berimbang atau sebuah berita yang dapar menyebarkan informasi tidak benar dan baik. (Capung)
