PANDEGLANG|TribuneIndonesia.com
Dunia pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang kembali diguncang. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke BUMDes Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, yang diduga kuat terdapat kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dari tahun 2022 hingga 2025.
Kisruh ini mencuat setelah terungkap bahwa mantan Direktur BUMDes Rancaseneng merupakan seorang Sekretaris Desa (Sekdes). Posisi ganda tersebut menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Melihat adanya kejanggalan itu, Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang beranggotakan Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) — turun tangan dan mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang segera mengaudit secara terbuka seluruh anggaran BUMDes Rancaseneng.
Tak hanya soal penggunaan anggaran yang dianggap janggal, GOWI juga menyoroti pemilihan pengurus BUMDes yang baru yang disebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak Kecamatan Cikeusik. Langkah itu dinilai mencederai asas transparansi dan akuntabilitas publik.
Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Reynold Kurniawan, menyampaikan pernyataan kerasnya:
“Kami minta pemerintah daerah jangan tidur! Ini bukan sekadar administrasi desa, ini uang rakyat yang dikelola tanpa keterbukaan. Kami minta Inspektorat segera turun, audit harus dilakukan terbuka dan hasilnya diumumkan ke publik,” ujarnya tegas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menambahkan bahwa GOWI tidak akan diam menghadapi dugaan permainan anggaran desa.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kalau perlu, kami dorong penegak hukum ikut turun tangan. Jangan sampai BUMDes dijadikan sapi perah oleh oknum yang haus jabatan dan uang,” tegasnya.
GOWI menilai bahwa dugaan penyimpangan ini menjadi cermin lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan desa. Mereka menegaskan, bila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pihak Inspektorat dan Pemkab Pandeglang, GOWI siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap BUMDes hancur gara-gara ulah segelintir orang,” pungkas Reynold.
Kini, bola panas berada di tangan Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Publik menanti apakah lembaga pengawas tersebut akan benar-benar membuka tabir dugaan penyimpangan anggaran BUMDes Rancaseneng, atau justru membiarkan kasus ini menguap begitu saja.”(Tim/red)
