ACEH UTARA/Tribuneindonesia.com
Banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara tidak kunjung reda. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), mendesak pemerintah untuk menangani banjir secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan penanganan darurat.
Hal itu ditegaskan HRD sapaan akrab H Ruslan Daud kepada Wartawan di Jakarta, Senin 16 November 2026.
“Warga di sejumlah desa di Aceh Utara mengeluhkan banjir yang terjadi berulang kali, bahkan hingga 11 kali dalam setahun, kondisi ini sangat meresahkan masyarakat di Aceh Utara,” kata HRD.
Pun demikian, H Ruslan Daud terus berupaya dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat korban banjir di Aceh. Salah satunya upaya normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.
Bahkan baru-baru ini HRD bersama jajaran Kementerian PU dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, ikut menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan boat untuk melihat langsung kondisi sungai dan sejumlah titik rawan banjir.
Hasil peninjauan menunjukkan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Sementara itu, keterbatasan tanggul menyebabkan air sungai mudah meluap ke kawasan permukiman, persawahan, perkebunan, hingga lokasi peternakan masyarakat.
Hal aaat ini masyarakat terus dihantui ancaman banjir setiap kali debit air meningkat akibat hujan deras. Dampaknya tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi petani, pekebun, dan peternak.
HRD menegaskan, persoalan Krueng Pirak harus segera ditangani secara serius melalui program normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan tanggul permanen di titik-titik rawan banjir.
“Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan. Dampaknya sangat besar, mulai dari kerusakan sawah, kebun, ternak, hingga rumah masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah,” tegas HRD. (*)











