RJ Buntu, GRPK Desak Polsek Barus Jahe Naikkan Perkara Dugaan Fitnah ke Penyidikan

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 15:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

oplus_0

oplus_0

TribuneIndonesia.com I Tanah Karo-Upaya penyelesaian melalui Restorative Justice (RJ) dalam perkara dugaan fitnah dan pengusiran sepihak terhadap Doni Stara berakhir tanpa kesepakatan. dalam pertemuan di Mapolsek Barus Jahe, Polres Tanah Karo pada Senin 16 November 2026 tiga orang terlapor disebut mengakui perbuatan mereka di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim. Kegagalan mediasi itu mendorong Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK) mendesak penyidik segera meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Pertemuan tersebut mempertemukan Doni Stara selaku pelapor dengan tiga orang terlapor yang berasal dari Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat. Dua di antara terlapor merupakan kepala desa, masing-masing Kepala Desa Sugihen dan Kepala Desa Melas.

Perkara ini bermula dari tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada Doni. Tuduhan tersebut diduga berkembang akibat provokasi sejumlah warga, kemudian berujung pada tindakan pengusiran secara sepihak. Persoalannya, tuduhan pencurian itu disebut tidak pernah dibuktikan melalui proses hukum.

di hadapan aparat kepolisian, kedua kepala desa tersebut dimintai klarifikasi secara lisan mengenai peristiwa yang dilaporkan Doni. Keterangan para pihak menjadi bagian dari pembahasan dalam agenda RJ yang difasilitasi Kapolsek dan Kanit Reskrim.

Penyidik sempat menawarkan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk merumuskan kesepakatan perdamaian, termasuk bentuk pemulihan yang harus dipenuhi pihak terlapor. namun, pembicaraan itu tidak mencapai kesepakatan. Doni tetap menginginkan perkara diproses melalui jalur hukum.

Kegagalan mediasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi GRPK untuk meminta kepolisian tidak menghentikan penanganan perkara hanya karena upaya perdamaian telah ditempuh. Bagi organisasi itu, persoalan utama yang harus dijawab penyidik adalah dugaan penyebaran tuduhan pencurian, tindakan pengusiran, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ketua Umum GRPK, Abdul Hadi, mengapresiasi penerimaan Kapolsek dan Kanit Reskrim terhadap kehadiran timnya. Ia menilai jajaran Polsek Barus Jahe telah memberikan pelayanan secara profesional selama berlangsungnya pertemuan.

namun, apresiasi tersebut disertai desakan tegas dari Kepala Divisi Hukum GRPK, Indra SBW, S.H. Ia meminta penyidik segera melakukan gelar perkara dan mengevaluasi kecukupan alat bukti untuk meningkatkan status penanganan laporan dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca Juga:  Dana Desa Tahap II 2025, Pemdes Seuseupan Fokus Tingkatkan Infrastruktur Jalan

Indra mengungkapkan, dalam forum RJ tersebut para terlapor disebut telah mengakui perbuatan masing-masing di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim. Menurut dia, keterangan itu perlu dituangkan secara resmi dan diuji bersama alat bukti lain dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Fakta dalam forum Restorative Justice tadi sudah sangat terang benderang. Para terlapor satu per satu telah mengakui perbuatannya di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim. dengan gagalnya upaya perdamaian, kami meminta penyidik segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Indra.

Ia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Sebab, menurut GRPK, tindakan pengusiran tidak dapat dilepaskan dari rangkaian tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada Doni.

GRPK merujuk Pasal 433 juncto Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai ketentuan yang dinilai relevan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dalam perkara tersebut.

Meski demikian, pengakuan dalam forum mediasi tidak serta-merta menggantikan pembuktian pidana. Penyidik tetap harus menguji keterangan para pihak, memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen atau bukti pendukung, serta memastikan unsur tindak pidana yang dilaporkan terpenuhi.

Indra menegaskan, Divisi Hukum GRPK akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Ia meminta penanganan dilakukan secara objektif tanpa membedakan kedudukan sosial maupun jabatan pihak-pihak yang dilaporkan.

jangan sampai hukum terkesan tumpul ketika berhadapan dengan oknum perangkat desa atau kelompok tertentu. Kami mendesak Polsek Barus Jahe segera menggelar perkara, menindaklanjuti laporan berdasarkan alat bukti, dan memberikan kepastian hukum kepada pelapor,” katanya.

Kini, perhatian tertuju pada langkah penyidik Polsek Barus Jahe. Gagalnya upaya perdamaian telah memperjelas bahwa kedua belah pihak belum menemukan jalan penyelesaian. namun, pengakuan yang disampaikan dalam forum RJ masih harus diuji secara hukum sebelum dapat dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing terlapor.(Ilham)

Berita Terkait

PT PGI Iwanitosa Raih Penghargaan Coffee Professional of the Year di SCAI Awards 2026
Baru Menjabat, Jhonson Bantah Keras Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 4 Lawe Loning, PPKMA Desak Disdikbud Turun Tangan
Wakili Kajari, Kasubsi Intelijen Kejari Bitung Julio Yosua Wangkil Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Klabat 2026
Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Klabat 2026, Polres Bitung Tekankan Kedisiplinan Berlalu Lintas
HKI Tuntaskan Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Masuki Tahap PHO
KETUA DPRK SIMEULUE TERIMA 8 NAMA CALON KOMISIONER BAITUL MAAL
Jangan Tunggu Korban Berikutnya. Desa Kuning Butuh Tindakan Nyata Presiden dan Kementerian PU
Melintas di Beringin Bawa Sabu, Dua Warga Pagar Merbau Ditangkap Polisi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:07

Dinas Pendidikan Deli Serdang Perkuat Ekstrakurikuler Mengaji di Sekolah Dasar

Senin, 16 November 2026 - 14:05

BEM STIKes PNAD Buka Donasi untuk Korban Banjir Gayo Lues, Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 - 08:32

Bantah Isu Perselingkuhan di Barupi, Keluarga Ungkap Hanya Kesalahpahaman

Senin, 16 November 2026 - 07:17

Baru Menjabat, Jhonson Bantah Keras Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 4 Lawe Loning, PPKMA Desak Disdikbud Turun Tangan

Senin, 16 November 2026 - 05:03

Waka Polres Bireuen Jadi Pembina Upacara di SMAN 2 Bireuen, Ingatkan Pelajar Jauhi Narkoba hingga Judol

Senin, 16 November 2026 - 03:56

Tradisi Gayo Mulai Ditinggalkan? Ini Tantangan Pelestariannya

Senin, 16 November 2026 - 02:37

Operasi Zebra Seulawah 2026 Dimulai, Polres Bireuen Gelar Pasukan Selama 14 Hari

Minggu, 15 November 2026 - 19:26

Polsek Samalanga Gencarkan Patroli Cegah Karhutla dan Sosialisasi Maklumat Kapolda Aceh

Berita Terbaru