KUTACANE, TRIBUNEINDONESIA – Proyek pengerukan Sungai Lawe Bulan yang disebut bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) salah seorang anggota DPRK Aceh Tenggara kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, timbunan pengaman tebing dan badan Jalan Manunggal yang baru beberapa hari selesai dikerjakan dilaporkan kembali amblas setelah diterjang derasnya arus Sungai Lawe Bulan.
Kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat tersebut memicu pertanyaan masyarakat mengenai kualitas pelaksanaan proyek yang dikabarkan menelan anggaran sekitar Rp200 juta.
Pantauan di lokasi menunjukkan badan Jalan Manunggal, tepatnya di samping Kantor PWI Aceh Tenggara, kembali mengalami longsor. Kondisi itu menyebabkan bagian tepi jalan semakin terkikis dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Dayat, salah seorang warga Kecamatan Babussalam, mengaku kecewa melihat kondisi proyek yang belum lama selesai dikerjakan namun sudah kembali rusak.
“Baru beberapa hari selesai dikerjakan, sekarang sudah amblas lagi. Kami berharap proyek yang menggunakan uang rakyat dikerjakan dengan kualitas yang baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek pengerukan Sungai Lawe Bulan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp200 juta dengan panjang pekerjaan diperkirakan mencapai 700 meter, mulai dari kawasan Jembatan Bacanglade hingga Pulonas, yang berbatasan dengan Kota Kutacane.
Meski menghabiskan anggaran yang cukup besar, warga menilai hasil pekerjaan belum mampu mengatasi ancaman abrasi di lokasi tersebut. Bahkan, badan jalan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami longsor dan membentuk lubang besar di sisi jalan.
Ame Fahmi, warga yang tinggal di sekitar lokasi, mengatakan kondisi tersebut sudah sempat menimbulkan kecelakaan.
“Beberapa hari lalu ada pengendara sepeda motor yang terjatuh ke arah sungai akibat badan jalan yang amblas. Kalau tidak segera ditangani, kami khawatir akan ada korban berikutnya,” katanya.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama instansi teknis segera melakukan penanganan darurat guna mencegah kerusakan semakin meluas. Selain itu, masyarakat juga meminta dilakukan evaluasi terhadap mutu pekerjaan serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
Masyarakat berharap anggota DPRK yang mengusulkan program melalui dana Pokir turut mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar proyek yang dibiayai dari uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Marwal Hakim, anggota DPRK Aceh Tenggara yang disebut sebagai pengusul program Pokir tersebut, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui pesan WhatsApp belum mendapat jawaban. ***
