Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 15:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Fraksi Demokrat Indonesia DPRK Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Indonesia, Soleman Dimara, dalam penyampaian pandangan akhir fraksi pada Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026, dalam rangka penetapan dan pengesahan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.

Dalam pandangannya, Soleman menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan instrumen strategis yang menghubungkan arah kebijakan pembangunan daerah, kapasitas fiskal, dan prioritas program sebelum disusun menjadi rancangan APBD.

Karena itu, Fraksi Demokrat Indonesia menyampaikan sejumlah catatan penting agar kebijakan anggaran 2027 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Salah satu perhatian utama fraksi adalah keselarasan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan. Penyusunan KUA-PPAS harus berpedoman pada RPJMD dan RKPD Tahun 2027 serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Program yang diprioritaskan, menurut fraksi, harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.

Selain itu, Fraksi Demokrat Indonesia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan kemandirian fiskal. Namun, peningkatan pendapatan daerah tidak boleh menambah beban ekonomi masyarakat melalui kenaikan pajak maupun retribusi yang tidak proporsional.

Soroti Belanja Daerah dan Serapan Anggaran OPD

Dalam komposisi belanja, Fraksi Demokrat Indonesia mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga keseimbangan struktur anggaran dengan melakukan efisiensi belanja operasional dan administrasi.

Fraksi juga meminta agar alokasi belanja modal serta anggaran pelayanan publik mendapatkan porsi yang memadai.

Soleman turut menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi II DPRK Raja Ampat.

OPD tersebut meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perbatasan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Catatan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengawasan dan agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD mitra.

Fraksi menilai realisasi penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius, terutama berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan program prioritas, dinamika teknis, serta administrasi pengelolaan APBD.

Menurut Fraksi Demokrat Indonesia, program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus direalisasikan tepat waktu agar manfaatnya tidak terlambat dirasakan masyarakat.

Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap progres fisik dan keuangan, khususnya belanja modal dan proyek infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pembangunan daerah.

Baca Juga:  Fraksi Demokrat Bongkar 10 Catatan APBD-P 2026, Desak Bupati Nonaktifkan Kepala Kampung yang Terkena LHP

Desak Seleksi Formasi 546 dan SK PPPK Tahap II

Tidak hanya persoalan anggaran, Fraksi Demokrat Indonesia juga menyampaikan rekomendasi terkait kebutuhan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Fraksi merekomendasikan agar pemerintah daerah membuka seleksi formasi 546 pada akhir tahun 2026.

Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menerbitkan surat keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II pada akhir tahun ini.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan anggaran dan kebutuhan aparatur.

Soroti Hambatan Penyerapan Anggaran

Fraksi Demokrat Indonesia juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.

Pertama, kualitas perencanaan yang belum matang dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Kedua, proses pengadaan barang dan jasa yang lambat serta berbelit sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.

Ketiga, kendala teknis dan kondisi geografis Raja Ampat, termasuk cuaca ekstrem yang dapat menghambat penyelesaian pekerjaan fisik serta realisasi pembayaran kontrak.

Keempat, lemahnya disiplin pelaporan dan pemantauan kegiatan. Fraksi meminta setiap OPD memperbarui capaian program secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi daerah.

Dorong Raja Ampat Bangkit, Produktif dan Sejahtera

Pada bagian penutup pandangan akhir, Fraksi Demokrat Indonesia menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut diserahkan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRK.

Fraksi berharap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Soleman juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu mengelola sumber daya serta potensi daerah untuk menciptakan nilai tambah.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aktivitas ekonomi, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Mengakhiri penyampaian pandangan akhir, Fraksi Demokrat Indonesia secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut disampaikan dengan harapan agar arah pembangunan Kabupaten Raja Ampat ke depan mampu membawa masyarakat bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan menuju kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera.

Dalam pantun penutupnya, Fraksi Demokrat Indonesia menyampaikan:

Burung dara burung merpati,

Berkicau riang di senja hari.

KUA-PPAS bersama kita sepakati,

Demi Raja Ampat bangkit, produktif dan sejahtera.

Berita Terkait

Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan
Kemenkum Sulut Periksa Silsilah Empat Warga Keturunan Indonesia di Rudenim Manado untuk Penegasan WNI
​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban
Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN
SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan
Luka Tak Terlihat Jadi Sorotan, Pemkot Bitung Dorong Deteksi Dini Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
100 Personel Turun Langsung, Lima Paviliun Rutan Kelas I Medan Jadi Sasaran Razia Gabungan
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 12:51

Satu Tahun Pascabanjir, Aktivis Sorot Lambatnya Pemulihan di Aceh Timur, Data Berantakan, Pencairan Bantuan Belum Jelas

Jumat, 20 November 2026 - 07:02

Warga Cium Bau Tak Sedap, Pria 52 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Pagar Jati

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Jumat, 20 November 2026 - 05:14

Warga Temukan Mayat Pria 61 Tahun di Perladangan Kutalimbaru

Jumat, 20 November 2026 - 05:14

Melalui Pengajian Subuh, Kapten Agam Akmal Perkuat Komunikasi dan Kebersamaan di Jangka Buya

Jumat, 20 November 2026 - 03:38

Marinir Gelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif

Jumat, 20 November 2026 - 02:01

Hadirkan Layanan Inklusif, Satpas SIM Polres Bireuen Beri Kemudahan Penuh bagi Penyandang Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 - 01:22

Kapolres Bireuen Hadiri Haul Ke-39 Abon Abdul Aziz Bin Muhammad Shaleh di Dayah MUDI Mesra Samalanga

Berita Terbaru