RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa, ST, menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pemenuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Penegasan tersebut disampaikan Taufik Sarasa dalam pidato penutupan Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026, dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027, di Waisai, Jumat (20/11/2026) malam.
Menurut Taufik, penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan puncak dari rangkaian pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta komisi-komisi DPRK.
Ia menilai berbagai saran, catatan, dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Tujuannya adalah agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” tegas Taufik.
Ia menjelaskan, dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati memiliki posisi strategis karena menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sebelum memasuki tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan APBD 2027.
Namun, Taufik mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif. Implementasinya harus tercermin dalam program dan alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam pidatonya, Taufik menyampaikan tiga catatan strategis kepada pemerintah daerah dan seluruh pimpinan perangkat daerah.
Pertama, anggaran daerah harus berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan.
Kedua, pemerintah daerah dituntut realistis dan cermat dalam menetapkan target pendapatan. Sementara itu, belanja daerah harus dikelola secara efisien dan tepat sasaran.
“Setiap uang rakyat yang kita belanjakan wajib kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ketiga, setelah penetapan KUA-PPAS, pemerintah daerah dan DPRK masih memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan kemitraan agar proses pembahasan tidak mengalami keterlambatan yang berpotensi mengganggu kesinambungan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.
Taufik juga menegaskan DPRK akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.
Menurutnya, pengawasan legislatif bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
“DPRK berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasannya secara konsisten terhadap pengelolaan keuangan daerah, bukan untuk menghambat, melainkan sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
Menutup pidatonya, Taufik menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, seluruh anggota DPRK, TAPD, kepala perangkat daerah, sekretariat DPRK, serta insan pers yang turut mengawal proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menjadi pijakan bagi pembangunan Raja Ampat yang lebih baik.
“Semoga apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Raja Ampat,” tutupnya.













