ACEH TENGGARA — Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PERKARA. Ketua LSM PERKARA, Izharuddin, mendesak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, Syukur Karo-Karo, membuka secara transparan seluruh data penerima, realisasi penyaluran, serta pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Sorotan ini menguat setelah Izharuddin mengantongi rincian sejumlah pos anggaran hibah dan bantuan sosial dengan total nominal mencapai Rp1.764.000.000 berdasarkan daftar yang dimintakan informasi realisasinya.
Sebelumnya, Izharuddin mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada Syukur Karo-Karo beberapa bulan lalu terkait dana hibah Rp500 juta untuk bantuan iuran pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, menurut Izharuddin, saat dikonfirmasi, Kaban Keuangan hanya menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sayangnya, hingga kini belum ada informasi maupun penjelasan lanjutan yang diterimanya.
“Kami sudah melakukan konfirmasi langsung beberapa bulan lalu. Saat itu Kaban Keuangan mengatakan akan mengecek terlebih dahulu. Tetapi sampai sekarang tidak ada lagi informasi. Bagaimana hasil pengecekannya? Ini menyangkut uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” tegas Izharuddin kepada media ini.
SURAT RESMI UNGKAP DELAPAN POS ANGGARAN
Tidak berhenti pada konfirmasi lisan, Izharuddin kemudian melayangkan surat permohonan informasi publik tertanggal 19 Oktober 2026, Nomor 1st/S-PI/AGR/X/2026, kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam surat tersebut, Izharuddin meminta data realisasi penggunaan dana hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 900/146/2025.
Adapun delapan pos anggaran yang dimintakan data dan pertanggungjawabannya meliputi:
- Bantuan iuran pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp500.000.000.
- Bantuan iuran pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp100.000.000.
- Bantuan anak yatim sebesar Rp300.000.000.
- Yayasan Madani sebesar Rp200.000.000.
- Koperasi Sumber Rezeki sebesar Rp100.000.000.
- Koperasi Kaish Pertiwi sebesar Rp200.000.000.
- Pengadaan kamera pengintai (CCTV) Yayasan Dayah Darul Quran Desa Kumbang Indah, yang disebut sebagai kewajiban Tahun 2024, sebesar Rp164.000.000.
- Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Babussalam Kutacane sebesar Rp200.000.000.
Jika dijumlahkan, seluruh pos tersebut mencapai Rp1,764 miliar. Namun, angka ini merupakan total nominal dalam daftar permohonan informasi, bukan angka realisasi pencairan yang telah terverifikasi.
Besarnya anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa penerima sebenarnya, bagaimana proses penetapannya, apa dasar pemberiannya, serta apakah seluruh bantuan telah disalurkan sesuai peruntukan.
ANGGARAN BPJS Rp600 JUTA, MENGAPA BPJS MENGAKU TIDAK DILIBATKAN?
Persoalan yang paling menarik perhatian adalah dua pos bantuan iuran pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan dengan total nominal Rp600 juta.
Izharuddin mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tenggara, Syarifah Mirazona.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Izharuddin, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada tahun 2025 mereka tidak dilibatkan.
“Menurut keterangan yang kami terima, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa tahun 2025 mereka tidak dilibatkan. Padahal, jika program tersebut berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, seharusnya pemerintah melibatkan pihak BPJS sebagai mitra setiap tahunnya,” tegas Izharuddin.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Jika anggaran Rp600 juta tersebut memang diperuntukkan bagi pembayaran iuran pekerja rentan, bagaimana mekanisme penyalurannya? Berapa jumlah pekerja yang menerima perlindungan? Apakah pembayaran iuran benar-benar dilakukan? Kepada siapa dana tersebut disalurkan?
Pertanyaan ini harus dijawab dengan bukti administrasi dan dokumen pembayaran, bukan sekadar penjelasan lisan.
LSM PERKARA DESAK BUKA DOKUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Izharuddin menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Ia mendesak BPKD Aceh Tenggara membuka dokumen pendukung, mulai dari dasar penganggaran, daftar penerima hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), keputusan penerima bantuan, bukti pencairan hingga laporan pertanggungjawaban masing-masing penerima.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam proses penganggaran maupun penyaluran.
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya tercatat dalam dokumen, sementara masyarakat tidak mengetahui bagaimana realisasi dan manfaatnya. Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, buktikan dengan dokumen. Pemerintah jangan alergi terhadap pertanyaan lembaga kontrol sosial,” tandasnya.
KABAN KEUANGAN DAN BPJS DITANTANG MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Kini perhatian publik tertuju kepada Syukur Karo-Karo selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk memberikan penjelasan mengenai dana hibah dan bantuan sosial tersebut, termasuk hasil pengecekan yang sebelumnya disampaikan kepada Izharuddin.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tenggara, Syarifah Mirazona, juga diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai klaim tidak dilibatkannya BPJS pada tahun 2025, khususnya terkait dua pos bantuan iuran pekerja rentan senilai total Rp600 juta.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari kedua pihak masih diperlukan. Pemberitaan ini tidak bermaksud menyimpulkan adanya penyimpangan, melainkan mendorong keterbukaan agar seluruh penggunaan anggaran dapat diperiksa berdasarkan dokumen yang sah.
LSM PERKARA menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
UANG RAKYAT HARUS JELAS! Transparansi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah anggaran publik harus jelas dasar hukumnya, jelas penerimanya, jelas penyalurannya, dan jelas pertanggungjawabannya.
