RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM — Persoalan penugasan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waisai untuk menjalankan tugas tambahan di Puskesmas Waisai Kota tidak semestinya dipandang sebatas persoalan bersedia atau tidak bersedia menjalankan tugas.
Berdasarkan hasil penelusuran dan pantauan media di lapangan selama polemik berlangsung, persoalan tersebut justru perlu dilihat lebih mendalam, terutama menyangkut kesesuaian penempatan tenaga medis, kompetensi profesional, kewenangan klinis, kebutuhan pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab medis dan hukum.
Dokter spesialis anak memiliki kompetensi khusus yang diperoleh melalui pendidikan lanjutan di bidang kesehatan anak. Sementara itu, dokter umum memiliki ruang lingkup kompetensi dan pelayanan yang berbeda.
Perbedaan tersebut menjadi penting ketika seorang dokter spesialis anak diberikan tugas tambahan di puskesmas, khususnya apabila kebutuhan yang hendak dipenuhi berkaitan dengan pelayanan kesehatan umum.
Bukan soal menolak melayani masyarakat
Dalam konteks ini, keberatan terhadap suatu bentuk penugasan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penolakan untuk mengabdi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal yang perlu dipastikan adalah apakah tugas yang diberikan sesuai dengan kompetensi, kewenangan klinis, serta tanggung jawab profesional tenaga medis bersangkutan.
Dokter spesialis anak tetap dapat memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Namun, bentuk penugasan, jenis pelayanan, dan batas kewenangan klinisnya harus diperjelas terlebih dahulu.
Di sisi lain, RSUD Waisai juga memiliki kebutuhan terhadap pelayanan spesialistik anak. Karena itu, apabila dokter spesialis anak yang selama ini memberikan pelayanan di rumah sakit harus menjalankan tugas tambahan secara rutin di fasilitas kesehatan lain, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesinambungan pelayanan pasien anak.
Jangan sampai kebijakan penempatan tenaga medis yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan satu fasilitas kesehatan justru menimbulkan kekosongan atau mengurangi ketersediaan pelayanan spesialistik di fasilitas kesehatan lainnya.
Kebutuhan puskesmas harus dijawab dengan tenaga yang tepat
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah daerah adalah: kebutuhan tenaga medis seperti apa yang sebenarnya hendak dipenuhi di Puskesmas Waisai Kota?
Jika kebutuhan tersebut merupakan pelayanan dokter umum, maka penempatan dokter umum yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan patut menjadi salah satu pertimbangan organisasi.
Sebaliknya, apabila dokter spesialis anak memang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan anak, maka jenis pelayanan, jadwal, fasilitas pendukung, serta kewenangan klinisnya harus diatur secara jelas.
Setiap penugasan tenaga medis harus memperhatikan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Kejelasan ini penting untuk menghindari persoalan dalam praktik pelayanan, terutama apabila ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan di luar kompetensi atau kewenangan tenaga medis bersangkutan.
Termasuk harus jelas siapa yang bertanggung jawab secara medis, bagaimana mekanisme konsultasi, serta bagaimana sistem rujukan apabila pasien membutuhkan penanganan lanjutan.
Jangan campurkan persoalan internal dengan kebutuhan pelayanan publik
Persoalan internal atau kesalahpahaman di lingkungan rumah sakit juga perlu ditempatkan secara proporsional. Jika terdapat persoalan kedisiplinan, komunikasi, atau hubungan kerja, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Namun, persoalan tersebut sebaiknya tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penempatan tenaga medis tanpa mempertimbangkan kebutuhan organisasi, ketersediaan tenaga, kompetensi, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penugasan memiliki dasar yang jelas, prosedur yang tepat, serta tujuan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, bukan pula sekadar mempertentangkan dokter dengan pemerintah daerah.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa dokter ditempatkan sesuai kompetensinya, rumah sakit tetap mampu memberikan pelayanan spesialistik, dan puskesmas memperoleh dukungan tenaga medis sesuai kebutuhan.
Sebab, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pelayanan kesehatan.
Jangan sampai persoalan penempatan tenaga medis yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, evaluasi kebutuhan, dan kajian profesional justru berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat Raja Ampat.
