Cowboy yang Bersuara atau Sheriff yang Diam?

- Editor

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Chaidir Toweren

Tribuneindonesia.com – – Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan dan politik, ada satu pertanyaan yang sering kali luput kita renungkan: ketika seseorang memilih menjadi pengawas, apakah ia harus berhenti bersuara ketika berada dekat dengan kekuasaan?

Saya pernah membayangkan diri sebagai seorang cowboy, bukan dalam pengertian liar atau tanpa aturan, melainkan sebagai simbol seseorang yang memilih berdiri di ruang terbuka, menyampaikan apa yang dilihat, mendengar keluhan masyarakat, dan mempertanyakan sesuatu ketika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Seorang cowboy dalam perspektif ini tidak memiliki kantor kekuasaan. Ia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Senjatanya hanyalah keberanian untuk bertanya, data untuk berbicara, dan suara masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Namun, ada sebuah dilema ketika seorang yang selama ini kritis kemudian berada lebih dekat dengan pemerintahan. Apakah ia harus berubah menjadi sheriff yang tunduk kepada sistem? Apakah kedekatan dengan kekuasaan berarti harus mengurangi kritik, menahan pertanyaan, atau bahkan memilih diam?

Saya kira tidak.

Menjadi bagian dari sebuah sistem tidak seharusnya menghilangkan keberanian untuk mengawasi sistem tersebut. Justru, semakin dekat seseorang dengan pusat pengambilan keputusan, semakin besar tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar.

Pemerintahan membutuhkan orang-orang yang loyal. Tetapi loyalitas tidak identik dengan kepatuhan tanpa kritik.
Loyalitas yang sehat adalah keberanian mengatakan benar ketika memang benar dan mengatakan salah ketika memang terdapat kesalahan. Kritik bukan selalu bentuk perlawanan.

Dalam demokrasi, kritik justru dapat menjadi mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Di sinilah perbedaan antara loyalitas dan ketundukan menjadi penting.
Ketundukan membuat seseorang takut bertanya. Loyalitas justru mendorong seseorang berani mengingatkan.

Ketundukan melahirkan budaya diam. Loyalitas melahirkan keberanian untuk memperbaiki.

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang hanya dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan “iya”. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menerima pertanyaan sulit, kritik tajam, bahkan ketidaksetujuan, selama semuanya disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik.

Karena itu, seorang pemerhati pemerintah tidak seharusnya kehilangan identitasnya hanya karena berada di lingkungan pemerintahan.

Jika sebelumnya ia mengkritik dari luar pagar, setelah berada di dalam pagar ia justru memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pagar itu tidak menjadi tembok yang memisahkan pemerintah dari rakyat.

Baca Juga:  Program PSR Dikabupaten Aceh Timur Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit Desa

Lalu, apakah saya harus menjadi sheriff?

Jika sheriff dimaknai sebagai penjaga ketertiban, tentu jawabannya bisa saja iya. Tetapi jika menjadi sheriff berarti harus menutup mata terhadap persoalan, membungkam kritik, dan mengikuti semua perintah tanpa pertimbangan, maka saya memilih tetap menjadi cowboy yang berpikir bebas.

Sebab demokrasi tidak membutuhkan orang yang sekadar patuh. Demokrasi membutuhkan orang yang berani bertanggung jawab atas apa yang ia katakan.

Kritik tentu memiliki batas. Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah. Kebebasan berbicara tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Dan sikap kritis harus selalu disertai kesediaan untuk mengakui ketika dirinya keliru.

Tetapi jangan pula menjadikan alasan menjaga stabilitas sebagai dalih untuk membungkam suara yang berbeda.

Pemerintah adalah milik rakyat. Jabatan adalah amanah. Kekuasaan memiliki batas waktu. Sementara itu, kepentingan publik jauh lebih panjang daripada usia sebuah jabatan.

Maka, siapa pun yang berada di sekitar kekuasaan seharusnya mengingat satu hal: kedekatan dengan penguasa bukan alasan untuk menjauh dari rakyat.

Saya tidak ingin menjadi suara yang hanya terdengar ketika berada di luar pemerintahan, lalu menghilang ketika berada di dalamnya.

Saya ingin tetap menjadi suara yang kritis, tetapi objektif. Tetap menjadi pemerhati, tetapi tidak apriori. Tetap berani berbicara, tetapi tidak sembrono. Dan jika suatu hari harus memberikan kritik kepada pemerintah, kritik itu bukan karena kebencian kepada kekuasaan, melainkan karena kecintaan terhadap pemerintahan yang lebih baik.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah kita ingin menjadi cowboy atau sheriff.

Persoalannya adalah apakah kita masih memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran ketika mengatakan kebenaran itu tidak lagi nyaman bagi orang-orang yang berada di sekitar kita.

Sebab jabatan boleh berubah.

Lingkungan boleh berubah.

Posisi politik boleh berubah.

Tetapi prinsip seharusnya tidak ikut berubah hanya karena kita semakin dekat dengan kekuasaan.

Jika suara rakyat membutuhkan keberanian, maka biarlah saya tetap bersuara. Bukan sebagai musuh pemerintah, bukan pula sebagai penjilat kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang percaya bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan pengawasan, kritik, dan keberanian untuk saling mengingatkan.

Berita Terkait

BREAKING NEWS: Festival Pesona Raja Ampat 2026 Meledak! Pemuda, Pelajar hingga Pelaku Usaha Diajak Unjuk Kreativitas
Bupati Raja Ampat Sentil ASN Mangkir: “Yang Hadir Itulah ASN, yang Tidak Hadir Bukan ASN!”
Kapolres Raja Ampat: TNI-Polri Bersama Rakyat, Kunci Jaga Kedaulatan NKRI
“Kawal RAPBD-P 2026, DPRK Raja Ampat Pastikan Anggaran Tepat Sasaran”
Kasatpol PP Raja Ampat Akhirnya Buka Suara, Minta Maaf ke Wartawan dan Pilih Jalan Damai
“22 Tahun DPD RI, Hartono Tancapkan Komitmen: Suara Papua Tak Boleh Padam dari Jakarta
“Kasatpol PP Raja Ampat Dilaporkan ke Polda, Wartawan Serahkan Bukti Dugaan Ancaman”
BREAKING NEWS! APBD Perubahan Raja Ampat Disahkan, Mansur Shadan: Setiap Rupiah Harus Berdampak ke Rakyat
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:08

BREAKING NEWS: Festival Pesona Raja Ampat 2026 Meledak! Pemuda, Pelajar hingga Pelaku Usaha Diajak Unjuk Kreativitas

Senin, 5 Oktober 2026 - 00:02

Bupati Raja Ampat Sentil ASN Mangkir: “Yang Hadir Itulah ASN, yang Tidak Hadir Bukan ASN!”

Minggu, 4 Oktober 2026 - 17:12

Kapolres Raja Ampat: TNI-Polri Bersama Rakyat, Kunci Jaga Kedaulatan NKRI

Minggu, 4 Oktober 2026 - 08:13

“Kawal RAPBD-P 2026, DPRK Raja Ampat Pastikan Anggaran Tepat Sasaran”

Minggu, 4 Oktober 2026 - 05:33

Polres Metro Bekasi Bersama Satresmob Bareskrim Polri Ungkap Dugaan Sindikat “Geser Tas”, Empat Terduga Pelaku Diamankan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:19

Dorong Perekonomian Lokal, Wali Kota Bitung Resmi Buka FPSL 2026 Lewat Bitung Market & Expo

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 13:28

Prestasi untuk Negeri, Dandim 1627/Rote Ndao, Letkol Kav Kurnia S. Wicaksono, Raih Indonesia Future Figure Awards 2026

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 09:23

Saudagar Aceh Roadshow ke Langsa, Pengurus Baru Dorong Penguatan Jaringan Pengusaha dan Ekonomi Daerah

Berita Terbaru

Waka Polres Bitung, Kompol Bartholomeus Junov Dambea, S.H, Saat di sambut Dankal  Tedung Selar VIII -26, Di Markas Satrol Kodaeral VIII Bitung. (ft. Dok. Istimewa)

TNI dan Polri

AKBP Arie Sulistyo Pimpin Kejutan HUT TNI ke-81 di Bitung

Senin, 5 Okt 2026 - 13:16

Feature dan Opini

Cowboy yang Bersuara atau Sheriff yang Diam?

Senin, 5 Okt 2026 - 12:15