Bitung | Tribuneindonesia.com – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar audiensi krusial bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada Senin (28/9/26).
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB di Gedung Mina Bahari I, Lantai 4, Jalan Raya Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat ini berfokus pada pembahasan Program Perencanaan Tahap ke-2 demi memperjuangkan kesejahteraan wilayah pesisir.
Rombongan pengurus daerah Aspeksindo hadir secara langsung dan menyuarakan aspirasi strategis pembangunan maritim di tingkat lokal.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menjadi salah satu kepala daerah yang aktif mengawal kepentingan wilayah kepulauan dan pesisir dalam forum nasional tersebut.
Kepala Biro Perencanaan KKP RI, Rudi Alek Wahyudin, menyambut langsung kedatangan jajaran pengurus Aspeksindo yang didampingi oleh Pejabat Teknis Biro Perencanaan KKP.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan konkret pemerintah daerah.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari fondasi kerja sama yang telah dibangun sebelumnya antara Aspeksindo dan KKP RI.
Pemerintah daerah yang tergabung dalam asosiasi berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir.
Sebelum forum diskusi teknis ini digelar, Aspeksindo telah menyerahkan berkas dokumen program beserta daftar usulan daerah penerima manfaat kepada pihak KKP RI.
Penyerahan dokumen awal ini membuktikan kesiapan serta keseriusan asosiasi dalam mengawal alokasi program yang tepat sasaran.
Fokus utama perundingan menekankan perumusan pola dan mekanisme penyaluran program bantuan dari pemerintah pusat ke daerah.
Kedua belah pihak mengevaluasi tata cara distribusi agar alokasi program berjalan efisien, transparan, dan terhindar dari kendala birokrasi.
Dalam diskusi intensif tersebut, jajaran pengurus dan tim teknis KKP menetapkan daftar prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan karakteristik unik masing-masing daerah.
Penetapan prioritas ini bertujuan agar setiap kebijakan relevan dengan potensi sumber daya lokal.
Aspeksindo bersama KKP juga menyusun pipeline dan proposal program prioritas yang siap dijalankan melalui kerja sama berkesinambungan.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap usulan memiliki pemetaan kerja dan target pencapaian yang terukur.
Guna memperlancar operasional di lapangan, audiensi tersebut merumuskan mekanisme koordinasi yang lebih solid antara KKP RI dan pemerintah daerah.
Selain itu, para peserta rapat secara cermat mengidentifikasi berbagai program KKP yang berpotensi untuk segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
Melalui sinergi ini, kedua pihak menyepakati skema pembiayaan kolaboratif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan lain yang sah.
Dukungan anggaran yang kuat diharapkan mampu mempercepat realisasi infrastruktur dan pemberdayaan nelayan.
Aspeksindo dan KKP RI turut menegaskan komitmen bersama untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala.
Pengawasan ketat ini dirancang guna memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dari berbagai wilayah Indonesia, antara lain Bupati Mempawah selaku Ketua Umum, Bupati Aceh Barat Daya selaku Sekjen, Bupati Trenggalek selaku Bendahara Umum, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., serta Sekda Boalemo Prof. Dr. Ir. Nurdin Baderan, S.P., M.Si.
Turut hadir pula Bupati Malaka, Bupati Rokan Hulu, Bupati Lampung Selatan, Bupati Luwu Utara, Bupati Bengkayang, Bupati Seluma, Bupati Tanggamus, Bupati Kubu Raya, dan Wali Kota Aceh Barat. (kiti)
