Panggil BKPSDM Soal IPDN Dipertanyakan, Warga: Jangan Salah Sasaran!

- Editor

Minggu, 27 September 2026 - 01:29

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAJA AMPAT – TRIBUNEINDONESIA.COM — Polemik seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Raja Ampat kembali memanas. Sorotan terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Raja Ampat yang didorong untuk dipanggil DPRK justru dinilai salah sasaran oleh salah satu warga.

 

Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu menilai, sebelum meminta Kepala BKPSDM membuka proses verifikasi dan dasar penetapan peserta, pihak yang mempersoalkan seleksi seharusnya memahami terlebih dahulu siapa yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan seleksi IPDN.

“BKPSDM itu bukan panitia penerimaan IPDN. Kepala BKPSDM bukan panitia penerima,” tegasnya.

 

Menurut dia, persoalan menjadi tidak tepat sasaran apabila BKPSDM daerah ditempatkan seolah-olah sebagai pihak yang menentukan seluruh proses penerimaan calon praja IPDN.

Ia menjelaskan, proses pendaftaran dan seleksi IPDN dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan secara terpusat dan berbasis daring. Peserta mengikuti tahapan seleksi melalui sistem yang disediakan pemerintah.

“Seleksi bersifat online. Anak-anak berurusan langsung dengan sistem dan tahapan yang ditentukan pusat,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan anggapan bahwa seluruh proses verifikasi berkas peserta berada di tangan BKPSDM Raja Ampat.
“Verifikasi berkas bukan dilakukan oleh BKPSDM, tetapi oleh panitia seleksi di pusat,” katanya.

Jangan Salah Pintu

Menurutnya, jika DPRK Raja Ampat benar-benar ingin membongkar persoalan di balik polemik peserta afirmasi OAP, maka pertanyaan mendasar justru harus diarahkan kepada proses penerbitan dokumen atau surat keterangan OAP.
Sebab, kata dia, BKPSDM bukan lembaga yang menerbitkan surat OAP.

Baca Juga:  Status OAP Peserta Afirmasi IPDN Raja Ampat Dipertanyakan, DPRK Otsus: Jangan Jadikan Anak sebagai Objek Persoalan

“Kalau yang mau dicari itu substansinya, pertanyakan mengapa lembaga adat yang memberikan surat OAP tersebut. BKPSDM bukan yang membuat surat OAP,” tegasnya.

Ia menilai, memusatkan persoalan hanya kepada BKPSDM berpotensi membuat proses pengawasan DPRK tidak menyentuh sumber persoalan yang sebenarnya dipertanyakan.

“Jangan sampai hanya menghabiskan energi memanggil pihak yang bukan panitia seleksi,” ujarnya.

DPRK Bukan Panitia Seleksi
Warga tersebut juga menegaskan bahwa DPRK Raja Ampat memiliki fungsi pengawasan, tetapi bukan merupakan panitia seleksi IPDN.

Karena itu, menurutnya, langkah pengawasan harus tetap berpijak pada mekanisme dan pembagian kewenangan yang jelas.

“DPRK bukan panitia seleksi. Jadi bagi kami ini keliru. Maksudnya mungkin baik, tetapi kalau tidak memahami prosedurnya, langkah itu akan dianggap lemah,” katanya.

Ia berharap polemik seleksi IPDN tidak berhenti pada pemanggilan satu lembaga, tetapi benar-benar diarahkan untuk mengurai siapa yang memverifikasi, siapa yang menetapkan, siapa yang menerbitkan dokumen OAP, serta siapa yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan seleksi.

“Kalau memang mau membuka persoalan, buka secara terang. Jangan salah pintu dan jangan salah sasaran,” pungkasnya.

Berita Terkait

​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban
Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN
SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan
Luka Tak Terlihat Jadi Sorotan, Pemkot Bitung Dorong Deteksi Dini Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
100 Personel Turun Langsung, Lima Paviliun Rutan Kelas I Medan Jadi Sasaran Razia Gabungan
Cegah Peredaran Narkoba dan Barang Ilegal, Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak di Lapas dan Rutan Medan
DP3A Bitung Gelar Sosialisasi Perlindungan Perempuan, Perkuat Peran Masyarakat Cegah Kekerasan
Peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 di Bitung: Momentum Perkuat Integritas dan Apresiasi Pegawai Teladan
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:02

Warga Cium Bau Tak Sedap, Pria 52 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Pagar Jati

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Jumat, 20 November 2026 - 05:14

Warga Temukan Mayat Pria 61 Tahun di Perladangan Kutalimbaru

Jumat, 20 November 2026 - 03:38

Marinir Gelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif

Jumat, 20 November 2026 - 02:01

Hadirkan Layanan Inklusif, Satpas SIM Polres Bireuen Beri Kemudahan Penuh bagi Penyandang Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 - 01:22

Kapolres Bireuen Hadiri Haul Ke-39 Abon Abdul Aziz Bin Muhammad Shaleh di Dayah MUDI Mesra Samalanga

Kamis, 19 November 2026 - 14:05

BPMA–Aceh Energy Salurkan Bantuan Pangan Protein kepada 426 Anak dan Ibu Hamil di Bireuen

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

Wujudkan Warga Sehat, Posyandu Lueng Tuha Layani Seluruh Kalangan Usia

Berita Terbaru

Oplus_131072

Peristiwa, kecelakaan dan bencana Alam

Warga Cium Bau Tak Sedap, Pria 52 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Pagar Jati

Jumat, 20 Nov 2026 - 07:02

Oplus_131072

Peristiwa, kecelakaan dan bencana Alam

Warga Temukan Mayat Pria 61 Tahun di Perladangan Kutalimbaru

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:14