SIMEULUE Tribune Indonesia.com DPRK Simeulue menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) umum untuk mengurai benang kusut kelangkaan Bio Solar subsidi di wilayah tersebut pada Rabu (9/9/2026).
Langkah ini diambil guna menjembatani keluhan masyarakat pengguna BBM subsidi dengan para pengelola SPBU dan pemerintah daerah.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRK Simeulue, Andi Milian, menghadirkan berbagai elemen masyarakat penikmat Bio Solar subsidi. Mulai dari Organisasi Angkutan Darat (Organda), Persatuan Dam Truk Simeulue (PDTS), Persatuan Mobil Lintas Simeulue (PSLS), Persatuan Mobil L300, Persatuan Nelayan Perikanan, hingga Persatuan Petani Kabupaten Simeulue (Perhiptani).
Turut hadir jajaran pimpinan Komisi III—Ahmad Fuad, MR. Ibrahim, S.Tr., M.M., dan Jamiudin, S.Pd.I.—serta Staf Ahli Bupati Simeulue, Kasirman, dan Ketua DPD Jalil Aswad. Dari pihak pengelola BBM, tampak Kabag Ekonomi Simeulue, perwakilan PT Padan Tadaro (SPBU Kota), Samsul (pemilik SPBU), Faisal (PT Mitra Galon Pertamina/SPBU Abail), dan Safwan Siregar (PT IKA Jaya Simeulue).
Aspirasi dan Komitmen Penyedia BBM
Dalam forum tersebut, perwakilan warga dan pelaku angkutan membeberkan berbagai kendala distribusi di lapangan. Menanggapi keluhan itu, para pemilik dan pengelola SPBU menyatakan komitmennya untuk membenahi kualitas pelayanan.
Samsul, salah satu pemilik SPBU, menyambut baik dialog terbuka tersebut. “Kami sangat bersyukur dengan adanya RDP ini karena bisa mendengar langsung kendala di lapangan. Kami siap meningkatkan pelayanan agar lebih baik,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Safwan Siregar dan Faisal. Keduanya menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar isu-isu liar terkait ketersediaan BBM tidak memicu keresahan.
”Jangan mudah percaya isu yang belum jelas. Kalau ada kendala, segera hubungi kami. Kami siap melayani kapan pun,” kata Faisal.
Penyebab Kelangkaan dan Langkah Pemkab
Ketua RDP, Andi Milian, meminta semua pihak menjaga kondusivitas dan memperkuat koordinasi. Ia juga mengingatkan agar publik tidak termakan rumor tak mendasar terkait pasokan solar.
”Mari kita saling berkoordinasi dengan pihak SPBU. Jangan sampai beredar isu tak benar yang meresahkan masyarakat Simeulue,” tegas Andi.
Dari kacamata pemerintah daerah, Kabag Ekonomi Simeulue membocorkan akar masalah di balik kelangkaan ini. Ia membenarkan adanya penurunan kuota Bio Solar subsidi untuk Simeulue dibanding tahun lalu.
Sebagai solusi konkret, Pemkab Simeulue berjanji akan mengusulkan penambahan alokasi BBM subsidi ke tingkat pusat. “Kami akan segera mengusulkan kembali agar kuota kita dikembalikan seperti tahun 2025,” jelasnya.
RDP ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan sistem distribusi Bio Solar subsidi di Simeulue, sehingga aktivitas ekonomi petani, nelayan, dan sektor transportasi darat kembali berjalan normal
” fungkas Andi Milian.
