GMNI Bener Meriah Soroti Dugaan Keracunan MBG, Minta Investigasi Menyeluruh

- Editor

Rabu, 2 September 2026 - 14:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BENER MERIAH — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah menyoroti dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (2/9/2026).

Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG dan harus mendapatkan penanganan medis. GMNI meminta pemerintah tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan sepele karena menyangkut keselamatan anak-anak.

Anggota GMNI Cabang Bener Meriah, Mahdalena, mempertanyakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.

Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi makanan, tetapi juga harus memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik memenuhi standar keamanan pangan, higienis, bergizi, dan layak konsumsi.

“Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” kata Mahdalena.

GMNI mendesak pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Pemeriksaan, kata dia, harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, kualitas air, penyimpanan, pengemasan, hingga proses distribusi ke sekolah.

Selain itu, GMNI meminta sampel makanan yang masih tersedia diamankan dan, jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab kejadian secara objektif dan ilmiah.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada pihak yang berlindung di balik nama besar program MBG,” ujarnya.

Meski demikian, Mahdalena menegaskan GMNI tidak menyimpulkan bahwa program MBG telah gagal. Menurutnya, penyebab kejadian harus terlebih dahulu dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan profesional.

Namun, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau kesalahan dalam pengelolaan makanan, GMNI meminta pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

GMNI bahkan mendesak agar operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan apabila terbukti lalai dan menyebabkan risiko terhadap keselamatan anak.

Baca Juga:  Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bitung Bakal di Demisioner?

Tidak hanya itu, kepala atau pengelola SPPG yang terbukti bertanggung jawab atas kelalaian tersebut juga diminta dicopot dari jabatannya dan diproses sesuai aturan apabila terdapat unsur pelanggaran.

“Kami tidak ingin ada budaya saling lempar tanggung jawab,” tegas Mahdalena.

GMNI juga meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, serta pengelola SPPG mengambil tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Mahdalena, keselamatan anak tidak boleh dikalahkan oleh target distribusi, kepentingan administratif, maupun pencapaian angka program.

Di sisi lain, orang tua siswa dinilai berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kejadian tersebut. Informasi itu mencakup kondisi anak-anak yang terdampak, hasil pemeriksaan kesehatan, penyebab kejadian, pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan kelalaian, serta langkah pemerintah untuk mencegah kejadian serupa.

GMNI Cabang Bener Meriah menyatakan tetap mendukung program MBG sebagai upaya pemenuhan gizi bagi anak-anak. Namun, dukungan tersebut tidak berarti pemerintah dan pelaksana program bebas dari kritik maupun pengawasan publik.

Justru ujar Mahdalena, program ini menyangkut anak-anak dan menggunakan sumber daya negara, pengawasannya harus lebih ketat, pelaksanaannya harus lebih transparan, dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan

“GMNI meminta pemerintah segera bertindak dan tidak menunggu hingga muncul korban tambahan,” tegasnya

Ia juga meminta Jika terbukti ada kesalahan tutup dapurnya dan copot pihak yang bertanggung jawab. MBG harus menghadirkan gizi, bukan risiko. Memberi makan anak adalah tanggung jawab negara memastikan makanan itu aman adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.

“Keselamatan anak adalah prioritas. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan,” pungkasnya.

Berita Terkait

HUT ke-14 IWO Bali,Gubernur Koster Tegaskan Pers Pengawal Masa Depan Pulau Dewata
Dodi Rikardo Sembiring Nyatakan Siap Maju Pimpin IMO Sumut, 40 Media Disebut Siap Beri Dukungan
Lembaran baru Tabur Bunga, PAN Medan Menata Barisan
Sinergi Polres Bitung dan Senkom: Dorong Edukasi Preemtif Hingga Kesiapsiagaan Bencana
HUT RI ke-81 GmnI Ajak Masyarakat Rawat dan Jaga Persatuan di Aceh
​Semarak Kemerdekaan di Kodaeral VIII: Dari Balap Karung Hingga Tarik Tambang
14 Tahun Mengabdi, IWO Berbagi Kebahagiaan di SD Muhammadiyah Bukit Duri
Wakil Walikota Bitung Resmi Lepas Kontingen Jamnas XII ke Cibubur
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 14:07

HUT ke-14 IWO Bali,Gubernur Koster Tegaskan Pers Pengawal Masa Depan Pulau Dewata

Minggu, 30 Agustus 2026 - 03:33

Dodi Rikardo Sembiring Nyatakan Siap Maju Pimpin IMO Sumut, 40 Media Disebut Siap Beri Dukungan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 05:51

Lembaran baru Tabur Bunga, PAN Medan Menata Barisan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:17

Sinergi Polres Bitung dan Senkom: Dorong Edukasi Preemtif Hingga Kesiapsiagaan Bencana

Selasa, 18 Agustus 2026 - 14:58

HUT RI ke-81 GmnI Ajak Masyarakat Rawat dan Jaga Persatuan di Aceh

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:03

​Semarak Kemerdekaan di Kodaeral VIII: Dari Balap Karung Hingga Tarik Tambang

Jumat, 7 Agustus 2026 - 13:37

14 Tahun Mengabdi, IWO Berbagi Kebahagiaan di SD Muhammadiyah Bukit Duri

Rabu, 5 Agustus 2026 - 09:35

Wakil Walikota Bitung Resmi Lepas Kontingen Jamnas XII ke Cibubur

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Mengejar Pajak di Ujung Tahun

Rabu, 2 Sep 2026 - 17:00