DENPASAR | Tribuneindonesia.com Ikatan Wartawan Online (IWO) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 secara nasional yang dirangkaikan dengan peringatan satu tahun perjalanan IWO Provinsi Bali. Mengusung tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali”, perayaan tersebut digelar di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).
Peringatan HUT IWO ke-14 dan HUT ke-1 IWO Bali tidak hanya dikemas dalam seremoni perayaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi mengenai posisi pers di tengah perubahan besar dunia digital. Rangkaian kegiatan turut diisi dialog publik bertajuk “Meneropong Bali dari Sudut yang Berbeda”, yang membahas berbagai tantangan dan masa depan pembangunan Pulau Dewata.
Gubernur Bali Wayan Koster, yang juga merupakan Ketua Badan Kehormatan IWO Bali, hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Koster menilai keberadaan IWO merupakan respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta mengubah lanskap penyebaran informasi.
Menurutnya, perkembangan media online telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Informasi kini bergerak dengan cepat, bahkan mampu menjangkau hingga ke ruang kehidupan pribadi masyarakat.
“Dulu kita mengenal media konvensional, sekarang media online berkembang. Ini merupakan respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak sangat cepat,” ujar Koster.
Ia mengatakan, perkembangan ekosistem digital harus dimanfaatkan sebagai wahana bersama untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan Bali.
Karena itu, tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali” dinilai memiliki makna strategis. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses pembangunan dengan tetap berpegang pada kebenaran, keberimbangan, objektivitas, sikap kritis dan etika jurnalistik.
Koster menegaskan media memiliki posisi yang berbeda dengan lembaga pemerintahan. Media harus tetap menjalankan independensinya sebagai ruang interaksi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Media merupakan wahana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Karena itu perannya sangat penting,” katanya.
Ia menekankan bahwa kebebasan dan kecepatan media online harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap etika jurnalistik.
Menurutnya, pers harus tetap kritis dan berani menyampaikan fakta, tetapi tidak mengada-ada atau membangun informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Harus berani mengatakan apa adanya. Apa yang terjadi, sampaikan. Kalau ada hal yang buruk, sampaikan. Kalau ada hal yang positif, sampaikan juga kepada masyarakat,” tegasnya.
Koster menambahkan, keberadaan IWO Bali tidak berarti harus menjadi bagian dari pemerintah hanya karena dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan organisasi tersebut.
Menurutnya, IWO Bali harus tetap bekerja secara independen sesuai dengan mekanisme dan sistem organisasi serta prinsip jurnalistik.
“Tidak berarti IWO harus menjadi seperti perangkat daerah pemerintah provinsi. Tidak perlu begitu. Natural saja, bekerja sesuai dengan sistem yang dimiliki,” ujarnya.
Media Online Jadi Sumber Informasi Cepat
Koster secara terbuka mengakui bahwa media online memiliki peran besar dalam membantu pemerintah mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia mengaku rutin mengikuti pemberitaan, terutama informasi terkini yang berkembang di berbagai daerah di Bali.
Kecepatan media online, menurutnya, menjadi keunggulan penting dalam era digital.
“Saya banyak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat justru dari media. Terutama media online karena cepat,” katanya.
Informasi yang diperoleh dari media, lanjut Koster, kerap langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota terkait.
Mulai dari persoalan infrastruktur hingga berbagai permasalahan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah, pemberitaan media dapat menjadi salah satu sumber informasi yang membantu mempercepat respons.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyoroti pola birokrasi yang dinilainya masih belum sepenuhnya mampu mengikuti kecepatan perubahan zaman.
Ia menilai pola komunikasi dan pelaporan birokrasi harus berubah karena masyarakat kini membutuhkan respons yang cepat terhadap persoalan yang terjadi.
“Dunia sekarang sudah berubah. Cara berkomunikasi berubah. Cara melapor kepada pimpinan juga harus berubah. Masyarakat sekarang ingin mendapatkan respons yang cepat,” tegasnya.
Koster mengungkapkan, dirinya masih sering mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan cepat dari pemberitaan media dibandingkan laporan langsung dari jajaran perangkat daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi birokrasi agar lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Pers Diajak Mengawal Haluan Bali 100 Tahun
Dalam momentum peringatan HUT IWO tersebut, Koster juga mengajak IWO Bali untuk mengambil peran dalam mengkomunikasikan arah pembangunan jangka panjang Pulau Dewata kepada masyarakat.
Menurutnya, Bali telah memiliki Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun untuk periode 2025–2125 yang menjadi pedoman dalam memikirkan masa depan Bali secara berkelanjutan.
Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh arah pembangunan jangka panjang tersebut.
Karena itu, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, perguruan tinggi, organisasi dan berbagai pemangku kepentingan.
Koster berharap media, termasuk IWO Bali, dapat ikut mengambil peran dalam mengkomunikasikan arah pembangunan tersebut secara luas kepada masyarakat.
“Bali harus dipikirkan bukan hanya untuk kehidupan hari ini, tetapi juga untuk kehidupan ke depan. Postur, kualitas dan daya saing Bali ke depan harus dipikirkan sejak sekarang,” katanya.
Menurutnya, pembangunan jangka panjang harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan, bukan hanya manusia, tetapi juga keberlangsungan seluruh ekosistem dan alam Bali.
Koster Soroti Ketahanan Energi Bali
Salah satu isu strategis yang turut disampaikan Koster dalam perayaan HUT IWO adalah persoalan ketahanan energi Bali.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan listrik di Bali terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat dan perkembangan sektor pariwisata.
Menurut Koster, energi kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern.
Hampir seluruh aktivitas sehari-hari bergantung pada ketersediaan listrik, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kegiatan ekonomi dan industri.
“Sekarang listrik sudah menjadi kebutuhan dasar. Banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada listrik,” ujarnya.
Koster mengatakan Bali juga memiliki kepentingan besar untuk memastikan ketersediaan energi yang aman dan berkelanjutan karena posisi Pulau Dewata sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia.
Gangguan pasokan listrik, menurutnya, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas pariwisata.
Karena itu, sejak awal masa kepemimpinannya, Koster mengambil kebijakan untuk mendorong Bali menuju kemandirian energi dengan sumber energi yang lebih bersih.
“Bali harus mandiri energi dan menggunakan energi bersih,” tegasnya.
Kemandirian energi yang dimaksud, kata Koster, bukan berarti Bali harus menutup seluruh hubungan dengan sistem energi di luar daerah.
Namun, kebutuhan energi Bali harus memiliki dukungan pembangkit yang berada di wilayah Bali sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.
Koster juga menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik melalui jaringan kabel bawah laut dari Pulau Jawa.
Menurutnya, sistem tersebut memiliki sejumlah risiko, baik karena faktor alam, aktivitas di laut maupun potensi gangguan teknis lainnya.
Ia menilai ketergantungan terhadap sistem tersebut perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat pembangkit energi di Bali.
“Kalau terjadi gangguan pada kabel bawah laut, dampaknya bisa sangat besar terhadap pasokan listrik Bali. Karena itu kita harus memikirkan sumber energi yang aman untuk kebutuhan Bali ke depan,” ujarnya.
Selain memperkuat ketahanan energi, Koster menekankan bahwa kebijakan energi Bali harus tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, penggunaan energi bersih merupakan bagian dari komitmen menjaga alam Bali.
“Alam Bali harus bersih. Ini bukan hanya perintah pemimpin atau aturan, tetapi juga tuntutan nilai dan kearifan lokal Bali,” katanya.
IWO Bali Didorong Tetap Kritis dan Independen
Peringatan HUT ke-14 IWO Nasional dan satu tahun IWO Bali pun menjadi momentum untuk memperkuat posisi pers online dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Koster menilai media online akan terus berkembang dan memiliki peran yang semakin besar.
Namun, perkembangan tersebut harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap etika jurnalistik.
Pers, menurutnya, harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
Keluhan, harapan dan berbagai persoalan publik harus mampu disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara objektif.
Di sisi lain, media juga memiliki peran dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat.
Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan terbuka.
Melalui tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali”, IWO Bali diharapkan mampu terus mengambil posisi sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.
Tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi pengawal kepentingan publik, penyampai aspirasi masyarakat serta bagian dari proses pencerdasan masyarakat.
Perayaan HUT ke-14 IWO Nasional dan satu tahun IWO Bali menjadi penanda perjalanan organisasi di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.
Dari Bali, semangat tersebut diharapkan dapat memperkuat peran pers online untuk tetap kritis, independen, objektif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Sebab di tengah derasnya arus digital, kecepatan bukanlah satu-satunya ukuran kualitas media. Kebenaran, keberimbangan dan keberanian menyampaikan fakta tetap menjadi fondasi utama pers dalam mengawal pembangunan dan masa depan masyarakat.(red)
