Kelangkaan Semen di Aceh, Pemerintah Jangan Biarkan Masyarakat Berjuang Sendiri

- Editor

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 13:54

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Chaidir Toweren

TribuneIndonesia.com – – Aceh kembali menghadapi persoalan serius yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah upaya pemulihan pascabencana besar yang baru saja melanda sejumlah wilayah Aceh, masyarakat kini dihadapkan pada persoalan baru, yakni kelangkaan semen yang menyebabkan harga bahan bangunan tersebut melonjak tidak terkendali.

Semen bukan sekadar barang dagangan biasa. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana, semen adalah kebutuhan utama untuk membangun kembali tempat tinggal mereka. Bagi pemerintah, semen merupakan bagian penting dalam proses rehabilitasi infrastruktur, fasilitas umum, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketersediaan semen mulai sulit diperoleh dan harga semakin tidak stabil. Hasil pantauan TribuneIndonesia.com, harga semen di sejumlah daerah Aceh mengalami kenaikan cukup signifikan.

Di Kota Langsa, harga semen saat ini berada pada kisaran Rp75 ribu hingga Rp80 ribu per sak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur dengan harga yang relatif sama. Bahkan untuk wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, harga semen dilaporkan telah menembus angka Rp100 ribu lebih per sak.

Kondisi ini sangat berbeda dengan harga sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp50 ribuan per sak. Artinya, masyarakat harus menanggung tambahan biaya puluhan ribu rupiah untuk mendapatkan satu sak semen.

Kenaikan harga yang terjadi saat masyarakat sedang membutuhkan bahan bangunan dalam jumlah besar tentu menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.

Aceh baru saja melewati masa sulit akibat bencana besar yang menyebabkan kerusakan pada berbagai sektor. Banyak rumah warga mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Infrastruktur desa, fasilitas umum, hingga sarana ekonomi masyarakat juga membutuhkan proses pemulihan.
Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan semen dengan harga yang wajar menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kembali terbebani akibat mahalnya harga material pembangunan.

Masyarakat kecil yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah tentu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat ekonomi kuat. Ketika harga semen naik drastis, proses pembangunan kembali akan semakin berat dan membutuhkan waktu lebih lama.

Pemerintah harus memahami bahwa persoalan semen bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Baca Juga:  Jatiluwih Kembali Raih Penghargaan Internasional, Manajer DTW Tegaskan Komitmen Pariwisata Berkelanjutan di Ajang Eksklusif Asia

Pemerintah Harus Turun Tangan
Melihat kondisi tersebut, pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota tidak boleh hanya menjadi penonton. Pemerintah harus segera turun tangan melakukan pengecekan terhadap rantai distribusi semen dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah kelangkaan ini murni karena gangguan pasokan atau ada persoalan lain di baliknya?
Apakah terjadi kendala distribusi ke daerah-daerah? Apakah ada pihak yang sengaja menahan stok untuk mendapatkan keuntungan lebih besar? Atau memang terjadi keterbatasan produksi? Semua kemungkinan tersebut harus diperiksa secara terbuka oleh pemerintah dan instansi terkait.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian karena semen merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan dan pemulihan pascabencana. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan besar ketika masyarakat sedang berada dalam kondisi sulit.

Jika ditemukan adanya praktik penimbunan atau permainan harga, pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Pasar harus dikendalikan agar harga tetap wajar dan masyarakat tidak menjadi korban.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan bahan bangunan yang menjadi kebutuhan utama dalam pemulihan pascabencana.

Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai bencana. Semangat gotong royong masyarakat selalu menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan. Namun, semangat masyarakat juga harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat.

Jangan sampai masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana harus kembali menghadapi kesulitan baru karena harga semen yang tidak terkendali.

Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan dukungan untuk bangkit kembali.
Kelangkaan semen di Aceh harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa persoalan distribusi dan stabilitas harga tidak boleh dianggap sepele. Dibutuhkan langkah cepat, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang serius agar pembangunan Aceh tidak terhambat.

Masyarakat hanya ingin satu hal: pemerintah hadir dan memberikan solusi. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi dampak bencana dan kenaikan harga kebutuhan pembangunan.

Karena itu, seluruh pihak harus memastikan pembangunan tersebut berjalan dengan baik, bukan justru terhambat oleh persoalan kelangkaan material yang seharusnya dapat diantisipasi.

Berita Terkait

DPRK dan Polres Raja Ampat Perkuat Sinergitas, Taufik Sarasa: Kerja Sama Harus Berdampak bagi Masyarakat
Ketua DPW PAN Syafruddin Bantu Anak Yatim dari Batanta Dapatkan Perawatan Medis
Kapolres Bitung Pimpin Mediasi Perselisihan Kep Anto vs Ical-Mario Mamuntu, Sepakat Berakhir Damai
Kantor Polsubsektor Percut Sei Tuan di Simpang Pasar 10 Tembung Diduga Kerap Kosong, Siapa yang Bertanggung Jawab?
RSUD Waisai Hadirkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Perkuat Layanan Kesehatan di Raja Ampat
Iskandar DPRA Desak Usut Tuntas Bom Ikan di Simeulue: “Pengawasan Laut Harga Mati!”
​Rotasi Jabatan di Polres Bitung: Kompol Bartholomeus Junov Resmi Jabat Wakapolres
IKL SPPG dan Pintu yang Ditutup
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 16:43

Ekspor Lidi Sumut Melonjak, Hilirisasi Didorong

Rabu, 16 September 2026 - 15:49

Sinergi Pemkot dan TP PKK Bitung Sambut Penilaian Lomba PKK Sulawesi Utara 2026

Rabu, 16 September 2026 - 15:09

DPRK dan Polres Raja Ampat Perkuat Sinergitas, Taufik Sarasa: Kerja Sama Harus Berdampak bagi Masyarakat

Rabu, 16 September 2026 - 13:09

Ketua DPW PAN Syafruddin Bantu Anak Yatim dari Batanta Dapatkan Perawatan Medis

Rabu, 16 September 2026 - 08:56

RSUD Waisai Hadirkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Perkuat Layanan Kesehatan di Raja Ampat

Rabu, 16 September 2026 - 04:58

Iskandar DPRA Desak Usut Tuntas Bom Ikan di Simeulue: “Pengawasan Laut Harga Mati!”

Selasa, 15 September 2026 - 14:39

Cabai Beringin dan Hitungan Harga di Pasar

Selasa, 15 September 2026 - 13:00

Pesisir 65 Km Jadi Jalur Rawan, Pengamanan Laut Diperkuat

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Ekspor Lidi Sumut Melonjak, Hilirisasi Didorong

Rabu, 16 Sep 2026 - 16:43

(Dok. Istimewa)

Pemerintahan dan Berita Daerah

Sinergi Pemkot dan TP PKK Bitung Sambut Penilaian Lomba PKK Sulawesi Utara 2026

Rabu, 16 Sep 2026 - 15:49