BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka, melontarkan kritik yang lebih tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, setelah ia mencermati berbagai catatan serius dalam Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKB menegaskan bahwa, kritik yang disampaikan bukan serangan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketua Fraksi PKB, Nanda Rizka atau akrab disapa Abi Nanda kepada wartawan, Jumat (8/5/2026) mengatakan, dirinya menilai pemerintah daerah tidak boleh anti kritik, apalagi menjadikan setiap masukan dan pengawasan sebagai bentuk kebencian politik.
“Kalau kritik dianggap kebencian, maka cara berpikir pemerintah patut dipertanyakan. DPRK bukan bawahan pemerintah. Kami dipilih rakyat untuk mengawasi, mengoreksi, dan memastikan pemerintahan berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menyenangkan penguasa,” tegas Abi Nanda.
Menurutnya, kritik keras yang disampaikan Fraksi PKB lahir dari kenyataan di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bantuan sosial yang tidak maksimal, pelayanan publik yang lamban, persoalan pendidikan yang belum tertangani serius, hingga rendahnya kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
“Yang kami kritik bukan pribadi. Yang kami kritik adalah lemahnya tata kelola pemerintahan. Jangan dibalik seolah-olah yang salah adalah pihak yang mengingatkan. Justru yang berbahaya adalah ketika pemerintah mulai alergi terhadap kritik,” cetus Abi Nanda.
Ketua Fraksi PKB juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terlalu sibuk membangun citra keberhasilan administratif dan narasi pencapaian angka, sementara rakyat masih berhadapan dengan persoalan dasar yang belum terselesaikan.
“Rakyat tidak hidup dari pidato seremonial. Rakyat tidak kenyang dengan presentasi realisasi anggaran. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan nyata, sekolah yang berkualitas, bantuan sosial yang tepat sasaran, pelayanan kesehatan yang manusiawi, dan pemerintah yang cepat hadir ketika rakyat susah,” terangnya.
Fraksi PKB menilai rendahnya realisasi bantuan sosial yang hanya mencapai 54,37 persen merupakan bukti nyata lemahnya keberpihakan sosial pemerintah daerah.
“Di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi, angka kemiskinan, dan dampak bencana, pemerintah justru gagal menyalurkan bantuan sosial secara maksimal. Ini bukan persoalan teknis biasa. Ini soal sensitivitas dan keberpihakan,” jelas Abi Nanda lagi.
Dalam sektor pendidikan, Ketua Fraksi PKB menilai pemerintah belum memiliki arah pembenahan yang serius terhadap kualitas pendidikan daerah.
Jangan hanya bangga membangun bangunan fisik sementara kualitas pendidikan dibiarkan. Generasi muda Bireuen membutuhkan sistem pendidikan yang kuat, guru yang berkualitas, dan manajemen pendidikan yang sehat. Kalau ini terus diabaikan, kita sedang mewariskan masalah besar untuk masa depan daerah.
Fraksi PKB juga menyoroti lemahnya orientasi pelayanan publik di sejumlah SKPK. Menurut mereka, birokrasi masih lebih fokus pada penyelesaian administrasi dibanding memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan bicara reformasi birokrasi kalau rakyat masih dipersulit. Jangan bicara pelayanan prima kalau masyarakat masih harus menghadapi lambannya respon pemerintah. Pemerintah harus berhenti merasa puas dengan laporan di atas meja, sementara keluhan masyarakat terus menumpuk di bawah,” tegas Abi Nanda.
Meski menyampaikan kritik keras, Ketua Fraksi PKB menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membangun permusuhan dengan pemerintah daerah. PKB, kata dia, justru ingin memastikan Bireuen bergerak ke arah yang lebih baik melalui fungsi kontrol yang sehat dan bertanggung jawab.
“Kami hadir bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Kami hadir untuk bersama-sama membangun Bireuen ke arah yang lebih baik. Tetapi membangun daerah tidak bisa dilakukan dengan budaya ABS dan saling memuji. Daerah ini membutuhkan keberanian untuk jujur melihat kelemahan,” terang Nanda Rizka.
Fraksi PKB menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan tegas demi memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kalau pemerintah bekerja baik, kami akan mendukung. Tetapi kalau pelayanan publik lemah, bansos tidak maksimal, pendidikan bermasalah, dan hak dasar rakyat diabaikan, maka Fraksi PKB akan tetap bersuara keras. Karena keberpihakan kami jelas bersama rakyat,” pungkas Abi Nanda. (*)
