Jakarta/Tribuneindonesia.com
Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Prof. Dr. H. Sumaryoto, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai sistem pemilihan rakyat secara langsung di Indonesia. Ia menilai bahwa sistem tersebut keliru dan berpendapat bahwa pemilihan tidak langsung, yang dilakukan oleh wakil rakyat terpilih, justru merupakan wujud demokrasi yang lebih sesuai serta menguntungkan bagi kondisi Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya ketika ditemui di kampus UNINDRA Jalan Nangka Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Senin 20 April 2026
Demokrasi Melalui Mekanisme Perwakilan yang Otentik
Prof. Sumaryoto menjelaskan bahwa esensi demokrasi sesungguhnya sudah terwujud melalui mekanisme perwakilan. Setiap partai politik, sesuai aturan, menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyebut DPR dan DPRD sebagai faksi-faksi atau kelompok yang mewakili partai, di mana nantinya akan ada faksi terbesar, faksi terkecil, dan faksi yang bergabung.
Menurutnya, inilah wujud dari demokrasi yang sesungguhnya, bukan berarti “disembelih” atau “dipotong”. Sistem ini dinilai menguntungkan negara, khususnya mengingat pengalaman sejak reformasi di mana pemilihan langsung seringkali melibatkan banyak pejabat yang kemudian terjerat korupsi. Money politics, tegasnya, justru banyak terjadi dalam pemilihan langsung.
Mengurangi Risiko Politik Uang dan Menjamin Representasi Berkualitas
Prof. Sumaryoto menyoroti bahwa dalam pemilihan langsung, praktik politik uang kerap memanfaatkan “grassroots” atau rakyat yang tidak mengerti apa-apa, yang kemudian ditawari uang untuk memilih calon tertentu.
Berbeda halnya jika terjadi politik uang di lingkup DPRD, ia meyakini skalanya tidak akan sebesar jika pemilihan dilakukan secara langsung oleh publik. Lebih lanjut, karena yang memilih adalah anggota DPRD, dimungkinkan untuk mendapatkan pilihan pemimpin yang lebih representatif dari sisi pendidikan dan kompetensi. Hal ini karena mereka memilih dari kalangan orang-orang terpilih, yaitu wakil-wakil rakyat di dalam keanggotaan DPR dan DPRD.
Tantangan Tingkat Pendidikan dan Dampak Biaya Politik Tinggi
Prof. Sumaryoto menyentil realitas bahwa di Indonesia, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, praktik politik uang menjadi marak dalam pemilihan langsung. Ia mengilustrasikan dengan pertanyaan, “Sekarang bisa dibayangkan tukang becak disuruh pilih siapa bupatinya? Kan tidak jelas, dia kenal juga tidak. Justru nanti dimanfaatkan ‘ini saya kasih ini nanti kamu pilih ini loh’.” Dampaknya, begitu terpilih, para pejabat cenderung berpikir bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkan, sebuah fenomena yang terjadi sejak reformasi.
Ia mencontohkan, seorang bupati yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk kampanye, padahal gajinya tidak sebanding. “Katakanlah keluar 50 milyar, kapan kembali? Apalagi uang pinjaman, nah itu masalahnya,” ujarnya, menambahkan bahwa hal itu bisa ditelusuri langsung dengan orang yang bersangkutan. Menurutnya, politisi harus sadar bahwa jika langsung, mereka “mendapatkan pekerjaan”, tetapi jika tidak langsung di DPRD, ruang lingkupnya dipersempit.
Keunikan Indonesia Menuntut Sistem Perwakilan yang Lebih Tepat
Prof. Sumaryoto juga menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand atau Amerika Serikat. Bangsa Indonesia, menurutnya, lebih majemuk, heterogen, dan memiliki penyebaran geografis yang luas, dengan banyak daerah terpencil seperti di pinggiran Pulau Kalimantan. Luas wilayah Indonesia yang membentang dari London hingga Moskow jika di Eropa, menjadikannya unik.
“Makanya tidak bisa kita banding-bandingkan orang Indonesia dengan orang lain. Selain banyak bersuku-suku, banyak pulau dan juga menyebar. Itulah salah satu makanya lebih tepat kita menggunakan perwakilan. Seperti itu risikonya lebih kecil, masalah ruang korupsinya lebih kecil,” pungkasnya kepada media.
