Rp200 Ribu–Rp420 Ribu per KPM, Dugaan Pungli Bansos di Pasirsedang Kian Menguat

- Editor

Kamis, 8 Januari 2026 - 10:30

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG|Tribuneindonesia.com

Ramainya pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) bantuan sosial dengan nominal Rp200 ribu hingga Rp420 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pasirsedang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, terus menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Sorotan tajam datang dari Paguyuban Wartawan, LSM, dan Ormas (FATWAL). Mereka menilai masih terjadinya dugaan pungli tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Isnen, anggota FATWAL Pandeglang, menegaskan bahwa dugaan pungutan tersebut bukan sekadar isu sporadis.

“Kami menduga lemahnya pengawasan terhadap penyaluran bansos PKH menjadi celah terjadinya pungutan kepada para KPM. Berdasarkan keterangan sejumlah penerima manfaat, pungutan itu sering terjadi setiap kali bantuan dicairkan,” ujar Isnen, Kamis (08/01/2026).

Ia menambahkan, apabila praktik tersebut benar terjadi dan dibiarkan, maka hal itu berpotensi melanggar ketentuan hukum serta mencederai tujuan utama program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Kepala Desa Pasirsedang memberikan klarifikasi atas mencuatnya dugaan tersebut. Dalam keterangannya yang kami baca, Kepala Desa mengakui adanya pungutan namun menyebut sifatnya “ala kadarnya”, dan menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan pungutan yang ditetapkan secara resmi.

Baca Juga:  Perkuat Konektivitas di Sumatra Selatan, Hutama Karya Siap Fungsionalkan Tol Palembang–Betung Seksi 1-2

Namun demikian, pernyataan tersebut justru memicu pertanyaan lanjutan dari berbagai pihak. Pasalnya, dalam ketentuan penyaluran bantuan sosial, segala bentuk pungutan kepada KPM tidak dibenarkan, apa pun alasannya.

FATWAL menilai klarifikasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh instansi berwenang agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

“Kalau memang tidak boleh, ya tidak boleh sama sekali. Istilah ‘ala kadarnya’ tidak dikenal dalam aturan bansos,” tegas Isnen.

FATWAL mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas Sosial, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi, pendalaman, dan pengawasan menyeluruh agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berlarut-larut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pendamping PKH, koordinator PKH tingkat kabupaten, maupun instansi terkait lainnya masih dalam upaya konfirmasi oleh awak media.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, agar program yang ditujukan untuk masyarakat miskin tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.”(Tim/red)

Berita Terkait

Dua Pekerja Bangunan Diduga Curi Motor Milik Majikan, Polisi Amankan Pelaku di Lokasi Berbeda
Diwarnai Tradisi Adat Gorontalo, Kepengurusan IWGR-LAMAHU Kota Bitung Khidmat Dikukuhkan
Wakili Wali Kota Hengky Honandar, Asisten I Pesankan LAMAHU Bitung Merawat Toleransi dan Kebersamaan
“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.
Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026
Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan
​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00

Perkuat Silaturahmi Lewat Subuh Keliling, Kapolres Bireuen Ajak Warga Bentengi Generasi Muda dari Narkoba hingga Judol

Sabtu, 21 November 2026 - 13:54

Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela

Sabtu, 21 November 2026 - 10:24

Peduli Korban Banjir Gayo Lues, Satria Budi Bersama Mahasiswa STIKes PNAD Galang Dana Kemanusiaan

Jumat, 20 November 2026 - 19:40

“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.

Jumat, 20 November 2026 - 12:58

HRD : Jangan Tunggu Bencana, BMKG Harus Masifkan Informasi Peringatan Dini

Jumat, 20 November 2026 - 12:51

Satu Tahun Pascabanjir, Aktivis Sorot Lambatnya Pemulihan di Aceh Timur, Data Berantakan, Pencairan Bantuan Belum Jelas

Jumat, 20 November 2026 - 07:02

Warga Cium Bau Tak Sedap, Pria 52 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Pagar Jati

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Berita Terbaru