“Bupati Monas Rela Kehujanan Dalam Acara Karnaval HUT Ke 26 Kabupaten Simeulue”
Simeulue –Tribune Indonesia Com. Peringatan Hari Jadi ke-26 Kabupaten Simeulue tahun ini menimbulkan tanda tanya besar. Meski acara berlangsung meriah, keheningan di media massa justru membuat perayaan itu seolah tak pernah terjadi. Fenomena ini menjadi catatan baru — untuk pertama kalinya dalam sejarah, HUT Simeulue nyaris tanpa gaung pemberitaan.
Perayaan HUT yang digelar Minggu, 12 Oktober 2025, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab kegiatan. Dalam SK panitia yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue, turut dicantumkan Kepala Diskominsa dan PWI Simeulue di bidang publikasi.
Namun, fakta berbicara lain. Seksi publikasi yang seharusnya menjadi ujung tombak penyebaran informasi justru tidak mendapatkan biaya operasional sepeser pun.
“Tidak ada biayanya, Bang, untuk seksi publikasi HUT Simeulue,”dan mhn maaf atas kilaf saya tidak melakukan komunikasi disaat Hari H , HUT simeulue ke seksi publikasi(PWI) “ujar Agus” Plt Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Simeulue, saat dikonfirmasi.
Kondisi itu membuat wartawan nyaris tidak hadir di lokasi acara, baik pada puncak peringatan HUT maupun karnaval budaya. Ironisnya, masyarakat Simeulue justru ramai membicarakan HUT Kabupaten Aceh Barat, yang digelar di waktu bersamaan — lengkap dengan pemberitaan luas di berbagai media.
Ketua PWI Simeulue, Firnalis, mengakui bahwa PWI memang dicantumkan dalam SK panitia bidang publikasi. Namun, menurutnya, pencantuman tersebut sekadar formalitas semata.
“Kami hanya dicantumkan untuk pelengkap SK. Tidak ada koordinasi dan tak ada dukungan anggaran publikasi,” ujarnya.
Firnalis menilai, situasi ini bukan semata kelalaian Bupati Simeulue Monas, yang bahkan rela kehujanan demi menyemangati peserta karnaval, melainkan lebih kepada kurangnya penghargaan dari pihak penyelenggara acara terhadap peran media massa.
“Sekarang ini, mereka lebih memilih posting di Facebook. Bahkan, biaya untuk promosi di medsos seperti yang dikelola protokoler justru yang lebih besar daripada dukungan terhadap media massa,” tambahnya.
Minimnya perhatian terhadap publikasi membuat perayaan HUT Simeulue kehilangan makna dokumentatif dan historis. Padahal, media massa adalah kanal resmi dan legal penyampai informasi publik, bukan sekadar ruang hiburan.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, ketidakpedulian terhadap peran media bisa berbalik menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah.
“Kalau media tidak dihargai, jangan salahkan kalau nanti media hanya menyoroti kekurangan pemerintah,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Bagi sebagian pihak, kondisi ini menjadi tamparan keras bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simeulue. Sebab, di balik meriahnya panggung perayaan, terdapat kegagalan komunikasi publik yang justru mengecilkan kerja keras Bupati Simeulue sendiri.
“Ini bukan acara tingkat desa, tapi acara kabupaten. Harusnya pemerintah memastikan gaungnya sampai ke masyarakat, bukan hanya di arena karnaval,” tambah tokoh lainnya.
HUT ke-26 Kabupaten Simeulue meninggalkan catatan penting: Kemeriahan tanpa publikasi hanyalah perayaan sunyi. dan mungkin, bagi sebagian pihak, inilah saatnya bertanya — apakah Kadis Pariwisata Simeulue benar-benar memahami arti menghargai kerja keras pemimpinnya sendiri?(*)
