PANDEGLANG|TribuneIndonesia.com
Dunia birokrasi di Kabupaten Pandeglang kembali tercoreng. Sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan asusila seorang oknum Kepala Desa di wilayah Kecamatan Munjul beredar luas di masyarakat. Dalam video tersebut, tampak oknum kades tersebut berada di dalam mobil bersama seorang perempuan yang bukan istrinya, dan diduga melakukan perbuatan mesum.
Publik pun bertanya-tanya: ada apa dengan Camat Munjul? Mengapa persoalan memalukan yang mencoreng nama pemerintahan desa itu seolah dibiarkan begitu saja?
Padahal, isu ini bukan hal baru. Bahkan menurut sejumlah sumber, pihak kecamatan sudah mengetahui peristiwa tersebut sejak lama. Namun, hingga kini tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadap sang oknum kepala desa.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Hasim – Camat Munjul, memberikan pernyataan yang terkesan normatif dan mengambang.
“Ada GK inisialnya.. dan di mana kejadiannya? Terima kasih infonya. Jika itu kades di wilayah Kecamatan Munjul dan benar-benar berbuat asusila, sebaiknya ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Pastikan barbuk itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Namun ironisnya, kepada awak media lain, Hasim justru memberikan keterangan berbeda.
“Hihi, kasus lama muncul lagi, Kang. Dulu kami sudah memanggil yang bersangkutan, bahkan sudah dikeluarkan dari pengurus MUI sebagai sekjen,” ujarnya dengan nada santai.
Sikap plinplan dan terkesan menutupi dari seorang camat inilah yang memantik kemarahan sejumlah organisasi pers di Kabupaten Pandeglang. Mereka menilai bahwa pihak kecamatan dan dinas terkait tidak memiliki ketegasan moral dan integritas dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintahan.
Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI), yang terdiri dari Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Media Online Indonesia (MOI), dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang, menyuarakan sikap keras atas kasus ini.
Reynold Kurniawan, Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa Bupati Pandeglang harus turun tangan langsung dan tidak bisa hanya diam melihat bobroknya moral aparatur di bawahnya.
“Ini sudah bukan sekadar isu pribadi. Ini aib publik yang merusak wibawa pemerintahan desa. Kami menduga Dinas DPMPD tutup mata terhadap kasus ini,” tegas Reynold.
Sementara itu, H. Imron dari MOI DPC Kabupaten Pandeglang, mendesak agar oknum kepala desa dan camat yang terlibat pembiaran segera dicopot dari jabatannya.
“Bupati jangan takut menegakkan aturan. Pecat oknum Kades dan Camat yang main mata dengan pelanggaran moral seperti ini,” ujarnya dengan nada geram.
Hal senada diungkapkan oleh Jaka Somantri, Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang.
“Kami dari AWDI menilai persoalan ini bukan lagi ranah pribadi, tapi sudah mencoreng marwah ASN dan perangkat desa di Pandeglang. Jika Bupati tidak tegas, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah daerah ikut melindungi perilaku amoral,” ucapnya tajam.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik Pandeglang. Masyarakat menanti langkah tegas Bupati dan dinas terkait untuk menindak oknum yang mempermalukan institusi pemerintahan desa tersebut.”(Tim/red)
