Deli Serdang | TribuneIndonesia.com
Suasana panas mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, Senin (23/06/2025), menyusul sikap empat pimpinan DPRD yang dinilai abai terhadap aspirasi 40 anggota dewan yang hadir. Rapat tersebut seharusnya menjadi momentum penting untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025.
Namun, pembahasan yang ditunggu-tunggu itu justru terhambat lantaran Ketua DPRD Zakky Syahri, SH., serta dua dari tiga Wakil Ketua, Hamdani Syahputra dan Kuzu Wilson, tidak hadir dalam rapat paripurna. Sementara itu, rapat hanya dipimpin oleh Wakil Ketua Agustiawan Saragih.
Rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan, Kapolresta Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., Sekda H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP, serta perwakilan OPD, sempat diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPRD. Meski begitu, 40 anggota dewan yang hadir menegaskan bahwa kuorum telah terpenuhi dan pembahasan anggaran seharusnya tetap dilanjutkan.
Akar permasalahan muncul dari tidak digubrisnya usulan Badan Musyawarah (Banmus) dan sejumlah fraksi—termasuk Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, PKB, dan PKS—kepada pimpinan dewan agar segera mengagendakan pembahasan Ranperda LKPD dan KUA-PPAS P-APBD 2025. Usulan ini merujuk pada surat resmi Pemkab Deli Serdang tertanggal 5 dan 10 Juni 2025.
“Ini menyangkut anggaran APBD, juga Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Bila tidak segera dibahas, pembangunan dan program kerja Kabupaten bisa terganggu,” tegas sembilan anggota DPRD dari lintas fraksiAntonius Napitupulu, Indra Silaban, Amit Damanik, Darbani Dalimunthe, Abdul Rahman, Andi Baso, Syarifuddin, Chairuddin, dan Dwi Andi Syahputra Lubis—kepada wartawan.
Mereka menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terhadap keempat pimpinan DPRD. Menurut mereka, tindakan para pimpinan dewan terkesan menghambat laju pembangunan dan pengesahan program penting untuk masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Rakyat butuh kejelasan dan kepastian bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai visi-misi Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo,” ungkap mereka serentak.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Ada apa dengan empat pimpinan DPRD Deli Serdang?
Apakah ini murni dinamika politik, atau ada agenda lain yang sedang dimainkan?
Yang jelas, kepercayaan publik kini tengah dipertaruhkan. Dan rakyat menanti jawaban.
Ilham Tribuneindonesia.com
