Subulussalam | TribuneIndonesia.com
Rabu, 11 Juni 2025 – Aliansi Masyarakat Peduli Buruh dan Tani menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Subulussalam sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemberhentian operasional PT Medco Sawit Barat II (PT MSB II) dan mendesak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih bijak dan adil bagi seluruh pihak terdampak.
Aksi damai dilakukan sebagai respon terhadap keputusan Pemerintah Kota Subulussalam yang menyurati Gubernur Aceh terkait pemberhentian sementara operasional PT MSB II. Massa menilai keputusan tersebut gegabah dan belum mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi buruh, petani, serta pelaku usaha kecil di sekitar perusahaan.
Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Buruh dan Tani, yang terdiri dari para buruh, petani, dan warga sekitar yang menggantungkan hidup pada aktivitas operasional PT MSB II. Tokoh masyarakat, Marko Angkat, menyuarakan langsung tuntutan mereka kepada Pemerintah Kota.
Aksi berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025, di halaman Kantor Wali Kota Subulussalam, Aceh.
Menurut Marko Angkat, keputusan pemberhentian operasional PT MSB II akan menimbulkan dampak besar, seperti hilangnya mata pencaharian buruh, turunnya harga tandan buah segar (TBS) bagi petani, dan melemahnya ekonomi lokal yang bergantung pada kegiatan perusahaan.
Pemerintah Kota Subulussalam, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jhoni Arizal, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian masih menunggu hasil dari tim Pemerintah Provinsi Aceh. Ia menyebutkan bahwa terdapat 17 dokumen perizinan yang belum lengkap berdasarkan temuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam.
Pemerintah Provinsi Aceh sendiri telah membentuk tim lintas dinas, termasuk DLH, DPMTSP, dan Distanbun, untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. Tim ini dijadwalkan akan turun ke Subulussalam dalam waktu dekat untuk meninjau langsung aktivitas PT MSB II sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Aliansi berharap agar Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan melihat secara menyeluruh dampak yang akan timbul. Mereka juga meminta agar dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dilakukan secara terbuka untuk mencari solusi bersama.
Redaksi
