Deli Serdang | TribuneIndonesia.com
Ketegangan meningkat di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, setelah puluhan warga melayangkan surat tuntutan resmi kepada Bupati Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menonaktifkan Kepala Desa mereka, Adi Kustiono. Warga mengaku kini hidup dalam tekanan dan intimidasi setelah menyampaikan aspirasinya.
Tuntutan ini buntut dari dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024, yang kini tengah dalam penyelidikan di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Labuhan Deli.
Ancaman Telepon dan Teror Malam Hari
“Kami ditelpon Kepala Desa sama kadus IV. Dia bilang, ‘Ngapain ikut-ikut tanda tangan, kalau itu bakalan dilaporkan. Bikin repot aja kalian,’” ujar Sarah, salah satu warga yang menjadi bagian dari penuntut, menirukan ancaman yang ia terima, Senin (2/6/2025).
Sarah juga mengungkapkan bahwa sejumlah warga merasa diawasi dan diteror pada malam hari setelah mendukung tuntutan tersebut. “Kami merasa hak kami dibungkam. Kalau kepala desa tidak bersalah, mengapa takut terhadap laporan warga? Kami tidak bisa hidup dalam tekanan,” keluhnya.
Desakan Penonaktifan Sebelum Aksi Demo
Warga menilai penonaktifan Adi Kustiono sangat penting demi kelancaran proses hukum dan untuk mencegah potensi penghilangan barang bukti atau intimidasi terhadap saksi.
“Kami minta Dinas PMD bertindak sebelum kami turun ke jalan. Jangan tunggu gejolak lebih besar,” tegas Sarah.
Surat tuntutan yang diterima media, bernomor 002/TUNTUTAN-MSY/CR/V/2025, berisi permintaan penonaktifan sementara kades, disertai dengan bukti-bukti pendukung dan daftar nama serta tanda tangan warga yang menyetujui. Tuntutan ini memperkuat laporan sebelumnya (001/LAPDU-CR/IV/2025) terkait dugaan mark-up proyek, pengadaan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Pihak Kades dan Kadus Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Adi Kustiono dan Kepala Dusun IV belum memberikan tanggapan atas tuntutan warga maupun tudingan intimidasi yang berkembang. Ketidakhadiran klarifikasi dari pihak pemerintah desa justru menambah keresahan di tengah masyarakat.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera mengambil langkah tegas demi menjaga integritas pemerintahan desa dan menjamin rasa aman bagi masyarakat.
