Deli Serdang | Tribuneindonesia.com
Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Perisai Keadilan Nasional menggelar aksi unjuk rasa di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD dan Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (15/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran dalam rekrutmen pegawai honorer dan indikasi korupsi dana operasional di lingkungan legislatif daerah.
Massa yang datang membawa spanduk dan karton tuntutan menyuarakan kekecewaan atas rekrutmen honorer baru yang mereka nilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 serta UU ASN No. 20 Tahun 2023. Mereka menuding adanya praktik nepotisme dan pengangkatan tanpa prosedur resmi.
Tak hanya itu, demonstran juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana operasional DPRD, khususnya terkait pengadaan BBM dan perawatan kendaraan dinas yang berlangsung sejak 2023 hingga 2025. Dalam orasinya, massa menuntut pencopotan Kepala Bagian Umum dan Sekretaris Dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Karena tidak satu pun anggota dewan terlihat di kantor, massa diperbolehkan mengirim dua perwakilan untuk memverifikasi daftar hadir dan kondisi kantor. Setelah hasil verifikasi dibacakan, lima perwakilan diizinkan menuliskan tuntutan resmi yang kemudian diterima oleh Kasubag TU DPRD, Muhammad Ikhsan, serta disaksikan oleh Kanit Tipikor Polres Deli Serdang, Ipda Dalles Matondang.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Deli Serdang. Di lokasi ini, ketegangan sempat terjadi lantaran tidak ada pejabat yang menemui mereka selama lebih dari satu jam. Aksi saling dorong antara demonstran dan Satpol PP pun sempat mewarnai suasana.
Aksi baru mereda setelah Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, turun langsung menemui massa. Dalam tanggapannya, ia menyatakan bahwa Pemkab telah melakukan penataan birokrasi, termasuk rotasi sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD, serta akan menyelidiki seluruh dugaan yang disampaikan.
> “Pemkab Deli Serdang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, serta berkomitmen menegakkan prinsip good governance. Hak-hak normatif pegawai honorer tetap menjadi perhatian kami,” ujar Wakil Bupati.
Aksi ditutup dengan damai dan tertib, setelah aspirasi massa dicatat dan diterima secara resmi oleh perwakilan pemerintah dan aparat kepolisian.
(Ilham)
