Terkait Pemberitaan Soal Kisruh Di gampong Rayeuk Naleung, ini Penjelasan Perangkat Gampong dan Plt Camat

- Editor

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Utara | Tribuneindonesia.com

Terkait pemebritaan pada salah satu media online dengan judul “Soal Kisruh di Gampong Rayeuk Naleung, Camat Tanah Luas Sebut Ada Upaya Menghilangkan Data Yang Sebenarnya” yang diterbikan 9 Januari 2025.

Agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menjadi polemik baru Tribuneindonesia mengkonfirmasi Plt Camat Tanah Luas Bakhtiar, SE melalui nomor telepohon selelur terkait perkembangnya pemberitaan yang menyatakan Plt Camat Tanah Luas soal kisruh Gampong Rayeuk Naleung ada Upaya menghilangkan data yang sebenarnya.

Plt camat Tanah Luas Bakhtiar, SE menyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh media tersebut keliru, tidak ada kewenangan baik dari kecamatan maupun dari gampong untuk menghilangkan data gampong, itu merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Aceh Utara. Melalui media ini saya inging meluruskan, karena saat berita tersebut baru ditayangkan saya telah menghubungi pihak media bahwa pernyatan tersebut keliru, ujarnya.

“Tidak ada kewenangan kita di Tingkat kecamatan maupundi Tingkat Gampong untuk menghilangkan data gampong. Bila dusun ingin memisahkan diri, mana batas-batasnya agar diusulkan, karena dusun Seupung yang menytakan tidak mau bergabung ke Gampong Rayeuk naleung, “kata Camat Tanah Luas Bakhtiar.

Bahkan kami dari pihak kecamatan telah memanggil keduanya, bahkan saya selakuPlt camat juga sudah mneyatakan bahwa bila dusun Seupeng Kembali berada di gampong Rayeuk naleung seluruh hak-haknya akan di berikan. Tetapi pertemuan tersebut tidak menemui titik temu, bahkan dusun Seupeng tetap bersikukuh tidak mau tunduk ke Gampong Rayeuk Naleung, Jelasnya.

Baca Juga:  Wakil Gubernur Aceh,meminta Ketum PPP mendukung perpanjang Otsus Aceh.

Setelah melakukan konfirmasi dengan camat Tanah Luas 1kabar menghubungi salah seorang Tuha Peut dan salah seorang perangkat Gampong. Hasil informasi yang didapakan tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Plt Camat Tanah Luas, bahwa dusun Seupeng lah yang tidak mau bergabung lagi dengan gampong induknya yaitu Gampong Rayeuk Naleung. Jadi bagaimana sebuah dusun tidak mau bergabung lagi bahkan dengan berani membuat Stempel gampong sendiri untuk pengurusan administrasi warganya tanpa melalui gampong induknya Gampong Rayeuk Naleung.

Perangkat gampong Rayeuk Naleung yang Namanya ada pada redaksi karena tidak mau disebutkan Namanya juga mengatakan, bahwa beberapa waktu yang lalu dusun Seupeng mengajukan usulan kepada Keuchik Rayeuk Naleung, dan usulan tersebut disetujui, tetapi dikarena mereka ingin mengelola dan membuat penanggung jawab anggaran sendiri, pengajuan tersebut tidak jadi diberikan. Karena tidakmungkin sebuah gampong ada dua orang penanggung jawab anggaran, terangnya.

Kami selaku masyarakat gampong Rayeuk Naleung merasa dirugikan dengan adanya peberitaan tersebut, seharusnya pihak media melakukan konfirmasi kepada kami, jangan hanya mendengarkan sebelah pihak, sehingga sebuah pemberitaan yang diberitakan tidak berimbang, pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, dusun Seupeng sudah tidak melakukan pengurusan secara administrasi warganya sejak tahun 1970 an, bahkan untuk proses pengurusan surat tanah wargapun mereka sudah melakukan kepengurusan sendiri dengan mengunakan pemerintahan sendiri dan stempel sendiri, walaupun secara hukum yang sah mereka masih di bawah gampong Rayeuk Naleung. (Chai)

Berita Terkait

TEROR TERHADAP PERS! Usai Bongkar Pungli Sekolah, Tiga Wartawan Dijebak dan Diciduk Polisi Ketua IMO Deli Serdang: “Tangkap Kepsek Muhammad Saleh!”
Spanduk Raib Misterius! Mafia Tanah Diduga Mengincar Lahan Kesultanan Deli di Helvetia
Teror Hukum di Balik Pungli Sekolah: Tiga Wartawan Dijebak, Ditangkap Tanpa Surat Tugas
Pelayanan Buruk dan Arogansi Lurah Tegal Sari II, TKN Desak Wali Kota Medan Bertindak Tegas
‎Kades Cinta Rakyat Didesak Selesaikan 1,5 Tahun Masalah Sertifikat Tanah
Waspada Penipuan Digital: Nasabah Khawatir Gunakan Mobile Banking, Lembaga Keuangan Diminta Perkuat Sistem Keamanan
Dianiaya Brutal, Tiurmaida Br Sidebang Masih Menanti Keadilan: Kasus Berlarut dan Belum Tuntas!
Diduga Adanya Bau Korupsi, Diminta APH Periksa Dana BOS SMKN 1 Pante Bidari
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Juni 2025 - 12:59

Dugaan Penyimpangan Dana BOS di SDN 14 Takengon: Honor Guru Hanya Rp50 Ribu, Konsumsi Ditanggung Sendiri Oleh Guru PNS dan P3K

Minggu, 1 Juni 2025 - 06:55

Kepala Kampong Penanggalan Timur Diduga Gunakan Dana Desa untuk Proyek Lintas Kecamatan

Sabtu, 31 Mei 2025 - 18:54

Ketika Negara Kalah oleh Mafia Timah: Desakan Evaluasi Kepolisian Bukan Isapan Jempol (Opini)

Sabtu, 31 Mei 2025 - 18:52

SPRI Sulut Soroti Rekomendasi BPK RI soal Kerja Sama Media Massa

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:34

Ketua AWNI Subulussalam Dituding Tak Netral, Sejumlah Wartawan Soroti Dugaan Pembelaan Berlebihan terhadap Pemerintah Desa

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:25

Diduga Peras Kepala Sekola, Tiga Oknum Mengaku Wartawan Diamankan

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:16

Komite Anti Korupsi Indonesia Desak Pemerintah Aceh Copot Direktur RSUDZA

Sabtu, 31 Mei 2025 - 11:32

Pemerintah Pusat Jangan Melukai Masyarakat Aceh Karena Kepentingan Pihak Tertentu.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x