Bitung, Sulut | TribuneIndonesia.com
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui humas Polres Bitung resmi menginisiasi langkah strategis untuk memperkokoh ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Minggu (8/02/26).
Dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2), Polri menggandeng lintas sektor mulai dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Fokus utama kolaborasi ini adalah mengawal ketat rantai produksi jagung dari hulu hingga ke hilir.
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, memimpin langsung jalannya pertemuan yang juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polda di Indonesia.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Rakor ini merupakan ajang konsolidasi untuk melampaui pencapaian tahun sebelumnya.
“Kita melakukan evaluasi atas keberhasilan tahun 2025 di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Tahun 2026 ini, strategi kolaborasi harus jauh lebih matang,”
Tegasnya.
Pada sektor hulu, Polri memposisikan diri sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) yang kerap terbentur persoalan permodalan.
Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi para petani untuk mengakses skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi nyata program ini sudah berjalan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani kini memiliki modal untuk memperluas lahan garapan mereka.
Dukungan finansial tersebut dikonfirmasi oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang hadir mewakili Himbara.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan plafon fantastis sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian pada tahun 2026.
Alokasi ini diharapkan mampu menyentuh seluruh ekosistem pertanian jagung, sehingga kendala biaya tanam tidak lagi menjadi penghambat produktivitas nasional.
Tak hanya urusan modal tanam, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri juga berperan aktif dalam melindungi petani dari praktik tengkulak yang kerap memainkan harga di tingkat bawah.
Polri berkomitmen menjaga stabilitas harga jual agar petani tidak merugi saat masa panen tiba.
Sebagai solusi konkret, Polri menggandeng Perum Bulog sebagai penyerap utama hasil panen petani binaan dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan.
Berdasarkan surat dinas internal per Januari 2026, Perum Bulog telah menetapkan target pengadaan jagung untuk cadangan pangan pemerintah sebesar 1 juta ton.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para produsen jagung lokal karena pemerintah menetapkan harga beli sebesar Rp6.400 per kilogram.
Standar harga tersebut diharapkan menjadi jaring pengaman agar nilai jual di tingkat petani tidak jatuh di bawah ambang batas kewajaran.
Sementara itu, Brigjen Langgeng Purnomo menekankan bahwa fokus Polri adalah memastikan harga di lapangan minimal setara dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Di wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini terbukti efektif mendorong harga hingga mencapai Rp6.400 per kg.
“Kami ingin memastikan harga yang berpihak pada petani, sehingga mereka memiliki motivasi lebih untuk terus berproduksi,”
Tambah jenderal bintang satu tersebut.
Secara jangka panjang, program ini diproyeksikan untuk mengonversi lahan-lahan tidur menjadi produktif sekaligus memutus rantai ketergantungan petani pada pinjaman tidak resmi.
Dengan pendampingan manajerial dari Polri, para petani diharapkan mampu mengelola keuangan dengan bijak, melunasi kredit tepat waktu, dan mencapai taraf hidup yang lebih berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, Polri optimistis kedaulatan pangan nasional dapat terjaga sekaligus menyejahterakan para pahlawan pangan Indonesia. (Talia)
