IDI RAYEUK | TribuneIndonesia.com
Sejumlah orang tua murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Azhar di Idi Rayeuk, Aceh Timur, mendesak pihak sekolah segera memperbaiki fasilitas belajar yang dinilai jauh dari layak. Mereka juga menuntut transparansi penggunaan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang selama ini dibayarkan setiap bulan.
Sekretaris Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Aceh, Purn TNI Zulsyafri, menyebut kondisi ruang kelas sekolah tersebut sangat memprihatinkan. Lantai kelas sudah aus, kursi dan meja banyak yang rusak, serta ventilasi yang buruk membuat suasana belajar tidak nyaman.
“Padahal setiap siswa diwajibkan membayar SPP sebesar Rp250.000 per bulan. Iuran setinggi itu seharusnya mampu menjamin kenyamanan dan kelayakan sarana belajar, bukan membiarkan anak-anak belajar dalam kondisi jauh dari standar pendidikan layak,” tegas Zulsyafri, Jumat (9/8/2025).
Seorang ibu murid juga menyuarakan kekecewaannya. “Kami berharap anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan fokus. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kurikulum, tapi juga dari fasilitas yang mendukung. Kalau fasilitasnya seperti ini, bagaimana mereka bisa maksimal belajar?” ujarnya.
Beberapa wali murid menilai pihak sekolah jarang memberikan laporan rinci terkait penggunaan dana SPP. Minimnya keterbukaan ini memicu dugaan publik bahwa manajemen sekolah tidak serius memprioritaskan perbaikan fasilitas dasar.
“Kalau pihak sekolah mau terbuka, kita pun tenang. Tapi kalau hanya diam, apalagi fasilitas makin buruk, wajar kalau orang tua bertanya-tanya,” kata seorang wali murid lainnya.
Bagi para orang tua, persoalan ini bukan sekadar kursi atau lantai rusak. Masalah ini mencerminkan lemahnya komitmen sekolah dalam memenuhi hak dasar anak untuk belajar dalam kondisi yang layak dan manusiawi.
KAKI Aceh menyatakan telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SDIT Al-Azhar. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan.
Zulsyafri menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan mendesak Dinas Pendidikan Aceh Timur turun langsung melakukan inspeksi. “Sekolah swasta yang memungut biaya relatif tinggi harus punya standar fasilitas yang memadai. Jika tidak, patut dipertanyakan ke mana dana itu dialokasikan,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan dana sekolah jika ditemukan indikasi penyalahgunaan. “Kepolisian harus mengusut tuntas. Jangan sampai anak-anak jadi korban kelalaian manajemen sekolah,” tutup Zulsyafri. (#)
