KUTACANE — Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 900/146/2025 tertanggal 11 Juni 2025 kembali memicu gelombang kemarahan publik setelah lembaran dokumen penetapan dana hibah dan bantuan sosial tersebut dibedah. Di tengah kesusahan ekonomi masyarakat bawah, terungkap aliran dana fantastis senilai total Rp600.000.000 yang dialokasikan untuk program Bantuan Iuran Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.
Yang membuat bulu kuduk berdiri dan memantik kecurigaan besar adalah pemecahan anggaran menjadi dua pos terpisah dalam dokumen resmi tersebut: sebesar Rp100.000.000 pada nomor urut 25 dan Rp500.000.000 pada nomor urut 26. Praktik pecah pos anggaran untuk program sejenis ini dinilai sarat akan aroma rekayasa dan celah penyelewengan.
Menanggapi skandal fiskal ini, Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (LSM PERKARA) Aceh Tenggara, Izharuddin, langsung bergerak cepat melakukan investigasi mendalam dengan mengonfirmasi pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung Izharuddin kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Aceh Tenggara, Syarifah Mirazona, terungkap fakta mengejutkan sekaligus mencengangkan: pihak BPJS Ketenagakerjaan menyatakan sama sekali tidak dilibatkan dalam program dana hibah tersebut untuk tahun anggaran 2025.
Dengan nada tegas, Syarifah Mirazona menyampaikan kepada Izharuddin bahwa seharusnya pihak Pemerintah Daerah wajib melibatkan mereka dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan program jaminan sosial setiap tahunnya. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik “kucing-kucingan” dan pengelolaan anggaran siluman yang tertutup rapat dari instansi resmi penyelenggara jaminan sosial.
Tidak berhenti di situ, upaya konfirmasi tuntas juga telah dilayangkan Izharuddin kepada Kepala Badan (Kaban) Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara, Syukur Karo-Karo. Namun, respons yang ditunjukkan oleh pejabat tinggi pengelola keuangan daerah tersebut justru semakin menambah deretan kejanggalan. Kepada Izharuddin, Syukur Karo-Karo sempat berdalih akan mengecek terlebih dahulu persoalan tersebut dan berjanji akan menyampaikan hasilnya kemudian.
Namun, kenyataannya hingga kini janji tinggal janji—tidak ada satu pun penjelasan maupun kejelasan transparansi yang disampaikan oleh sang Kaban Keuangan kepada publik. “Dia bilang mau dicek dulu, nanti saya sampaikan hasilnya. Nyatanya hingga kini tidak ada yang disampaikan,” terang Izharuddin dengan nada geram kepada media ini.
Sikap bungkam dan lempar handuk ala pejabat BPKD ini membuat Izharuddin semakin murka. Ia mengecam keras tindakan pemerintah daerah yang dinilai mempermainkan hak-hak dasar perlindungan jaminan sosial kaum pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan buruh harian.
“Jangan jadikan jeritan pekerja rentan sebagai komoditas proyek di atas kertas! Bagaimana mungkin program atas nama BPJS Ketenagakerjaan berjalan tanpa melibatkan pihak BPJS itu sendiri? Ketika dikonfirmasi, Kaban Keuangan malah bungkam dan mangkir dari janji transparansi. Pemecahan anggaran Rp600 juta ini sangat mencurigakan, tidak masuk akal, dan sarat bau kolusi. Kami menuntut transparansi total, buka seluas-luasnya daftar penerima manfaat secara by name, by address!” tegas Izharuddin dengan nada tinggi.
Izharuddin mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata dan segera turun tangan mengaudit aliran dana hibah tersebut. Jika terbukti ada manipulasi, pemotongan, atau fiktif dalam penyetoran preminya karena berjalan tanpa koordinasi resmi dengan BPJS Ketenagakerjaan serta ditutup-tutupi oleh pejabat terkait, ia memastikan pihak-pihak berwenang di balik SK Bupati ini harus segera diseret ke meja hijau.
DPC PERKARA menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap menyeret bukti-bukti dokumen resmi serta kebohongan administratif ini ke ranah hukum demi menegakkan keadilan dan transparansi anggaran di bumi Agara.
