Sadis! Dugaan Setoran P3-TGAI oleh Oknum DPR RI, Rakyat Pandeglang Harus Kembali Melawan

- Editor

Minggu, 7 September 2025 - 13:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANTEN|TribuneIndonesia.com 

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejatinya hadir sebagai jawaban atas kebutuhan petani dalam meningkatkan kualitas irigasi. Dengan anggaran Rp195 juta untuk setiap kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), program ini digadang-gadang mampu memperbaiki taraf hidup, membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran di desa. Namun, cita-cita mulia itu kini ternodai dengan praktik kotor yang disebut-sebut melibatkan oknum anggota DPR RI.

Di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten, alih-alih membawa berkah, kelompok penerima justru dicekik dengan “setoran wajib” hingga 30% dari nilai anggaran. Dugaan pemotongan sadis ini mencuat ke publik setelah pengakuan sejumlah penerima manfaat dan dikecam keras oleh aktivis.

Rohmat, aktivis Rakyat Pandeglang Melawan, menegaskan bahwa perilaku oknum aspirator dari partai berbasis Islam itu benar-benar menciderai nurani rakyat.

“Dari nilai pagu Rp195 juta, dipotong hingga 30%. Ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi sudah termasuk tindakan sadis yang mengorbankan rakyat kecil demi mempertebal kantong pribadi,” tegas Rohmat.

Lebih menyakitkan lagi, lanjut Rohmat, mantan-mantan aktivis yang dahulu dikenal sebagai pejuang suara rakyat kini justru berubah haluan. Mereka direkrut, dipaksa, bahkan rela menjadi alat untuk melanggengkan keserakahan.

“Mantan-mantan aktivis dari basis Islam yang dulu berteriak soal keadilan, kini malah menjadi tangan kanan oknum DPR RI. Mereka jadi koordinator lapangan, mengawasi dan memeras kelompok tani penerima program,” ungkapnya.

Oknum berinisial AF, anggota DPR RI yang dimaksud, disebut-sebut hanya menjadikan seragam agama sebagai topeng. Alih-alih mencerminkan nilai Islami, sikapnya justru menyerupai oportunis yang tega menindas rakyat sendiri.

“Rakyat bukanlah sapi perah. Anggaran negara bukan ladang bancakan. Jika program untuk rakyat kecil saja diperas sedemikian rupa, lalu di mana letak nurani dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat? Saatnya rakyat melawan,” kata Rohmat yang juga pernah lantang menolak MoU Sampah di Pandeglang.

Baca Juga:  OPERASI SARANG NARKOBA DI PULAU PANDAN JAMBI: TIGA ORANG DIAMANKAN, PETUGAS TEMUKAN BONG DAN DUA SENJATA TAJAM

Praktik dugaan pemotongan dana ini jelas berpotensi melanggar hukum. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara dapat dipidana. Pasal 12 huruf e secara tegas menyebut, pejabat atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi atau memaksa pemberian dari pihak penerima manfaat program bisa dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Selain itu, tindakan ini juga melanggar UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur kode etik anggota DPR. Seorang anggota DPR wajib menjaga integritas, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Lebih jauh, tindakan tersebut juga masuk kategori penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, di mana setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta hingga Rp1 miliar.

Rohmat mendesak aparat penegak hukum, mulai dari KPK hingga Kejaksaan Agung, agar turun tangan mengusut tuntas praktik haram ini.

“Kami mendesak penegak hukum agar tidak tutup mata. Rakyat kecil tidak boleh terus dijadikan korban permainan politik busuk dan perampokan anggaran berkedok program pro-rakyat,” pungkasnya.

Cukup sudah! Rakyat Pandeglang harus berani bersuara, melawan tirani, dan memastikan bahwa mereka yang mengkhianati amanah publik tidak lagi bebas berkeliaran. Oknum DPR semacam ini harus dipermalukan, diproses hukum, dan dijadikan pelajaran agar praktik sadis terhadap rakyat tak lagi terulang.”(Jaka )

Berita Terkait

BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues
Perkuat Harmoni Antarumat Beragama, Kapolres Bireuen Bangun Sinergi dengan Jemaat Gereja Methodist
Pemuda 28 Tahun Diduga Ancam Orang Tua Pakai Martil, Diamankan Polsek Medan Kota
Wisuda Ke 7 Univ Panca Sakti Bekasi “Hadapi Era Kecerdasan Artifisial “
HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik
Babinsa Posramil Teupah Barat Kodim Simeulue Kawal Serapan Gabah Bulog Dukung Kesejahteraan Petani
Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung
Semen Langka di Simeulue, Harga Tembus Rp100 Ribu per Sak, Warga Mengeluh
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:46

Sentuh 43 Ribu Warga Gorontalo di Bitung, Lamahu Dorong Inkubasi SDM dan Kepedulian Sosial

Jumat, 20 November 2026 - 14:37

PKB Langsa Angkat Pemikiran Tjokroaminoto, Politik Harus Berpihak pada Keadilan Sosial

Jumat, 20 November 2026 - 05:08

SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan

Minggu, 15 November 2026 - 01:53

DPC PPP Kota Manado Dukung Penuh Rakornas DPP PPP dan Penonaktifan Pengurus Tak Aktif

Jumat, 13 November 2026 - 10:49

“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.

Jumat, 13 November 2026 - 04:49

DIREKTUR RSUD RAJA AMPAT BERIKAN PENGHARGAAN BAGI NAKES PADA PUNCAK HKN KE-62

Kamis, 12 November 2026 - 10:26

Nakes RSUD Raja Ampat Tempuh 62 Ribu Langkah, Tembus 43 Kilometer dalam Empat Hari

Kamis, 12 November 2026 - 05:51

62 RIBU LANGKAH! NAKES RSUD RAJA AMPAT UKIR CATATAN SEJARAH HKN KE-62

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x