TribuneIndonesia.com I Medan-Kontroversi keberangkatan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, ke luar negeri memasuki babak baru. Setelah mendapat sorotan keras dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Rico akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik izin perjalanan yang memantik perdebatan publik.
dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (17/5/2026), Rico menegaskan bahwa keberangkatannya ke luar negeri bukan untuk kepentingan pribadi bersifat rekreatif, melainkan menjalani pengobatan medis serta mengambil persediaan obat rutin yang selama ini dikonsumsinya. Ia menyebut seluruh biaya perjalanan ditanggung secara pribadi tanpa menggunakan fasilitas ataupun anggaran pemerintah daerah.
Keberangkatan ini murni untuk pengobatan dan pengambilan obat rutin. Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi. tidak ada satu rupiah pun dari APBD yang dipakai,” ujar Rico Waas.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab insinuasi yang berkembang setelah Bobby Nasution menyampaikan kritik terbuka mengenai dugaan ketidaksesuaian izin perjalanan yang diajukan Wali Kota Medan. Rico mengakui jadwal pengobatan sebenarnya telah dirancang jauh hari, namun baru dapat direalisasikan saat memasuki masa libur karena tingginya intensitas agenda pemerintahan di Kota Medan.
Lebih jauh, Rico menegaskan dirinya tidak berangkat tanpa prosedur administratif. Ia mengklaim telah menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme birokrasi pemerintahan.
Agenda ini sudah saya laporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Saya memahami pentingnya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang tertib,” katanya.
Klarifikasi tersebut menjadi penting karena sebelumnya Bobby Nasution secara terbuka menyoroti adanya dugaan perbedaan informasi terkait tujuan perjalanan Rico. Gubernur Sumut itu menyatakan bahwa laporan awal yang diterimanya hanya menyebut izin ke luar kota, sementara hasil pengecekan menunjukkan keberadaan Rico berada di luar negeri.
tadi katanya ke luar kota, ternyata posisinya di luar negeri. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Bobby kepada wartawan usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Sabtu (16/5/2026).
Bobby bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan arahan Presiden mengenai disiplin pejabat daerah terkait perjalanan ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib mematuhi ketentuan administrasi dan tidak boleh menyampaikan informasi yang berbeda dari kondisi sebenarnya.
Pernyataan Bobby memperlihatkan adanya ketegangan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan. Situasi itu semakin sensitif karena Medan merupakan ibu kota provinsi yang menjadi pusat perhatian publik dan politik di Sumut.
di tengah tekanan tersebut, Rico memilih mengambil posisi defensif namun diplomatis. Ia menekankan bahwa meski tengah menjalani pengobatan, roda pemerintahan Kota Medan tetap berada dalam pengawasan penuh. menurutnya, koordinasi dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah hingga kepala lingkungan terus dilakukan secara intensif dari luar negeri.
saya tetap memonitor kondisi Kota Medan setiap waktu. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal dan itu menjadi perhatian utama saya,” ujarnya.
Rico juga mengisyaratkan perlunya penguatan komunikasi antarlembaga pemerintahan agar tidak memunculkan persepsi liar di ruang publik. Ia menilai hubungan koordinatif antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut harus dibangun lebih terbuka demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
kami mendukung seluruh program strategis nasional dan membuka ruang koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi administrasi menjadi penentu apakah laporan yang diklaim telah disampaikan Rico benar-benar sesuai prosedur atau justru ditemukan adanya pelanggaran tata kelola pemerintahan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian administratif, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi isu etik pemerintahan daerah. Sebaliknya, apabila seluruh dokumen perjalanan terbukti lengkap dan sah, maka polemik yang berkembang dapat berubah menjadi sekadar persoalan komunikasi politik antarpejabat.
di tengah dinamika tersebut, satu hal yang mulai terbaca jelas adalah munculnya friksi politik terbuka di lingkar kekuasaan Sumatera Utara. Kritik Bobby Nasution yang disampaikan secara langsung kepada Wali Kota Medan memperlihatkan bahwa hubungan antara dua pucuk pimpinan daerah itu tidak lagi sepenuhnya cair di ruang publik.
Ilham Gondrong
