Bitung, Sulut|Tribuneindonesia.com
Sejumlah nelayan tradisional di wilayah Pateten dan sekitarnya kini tengah didera keresahan akibat kebijakan baru di kawasan pelabuhan yang berada di bawah naungan PT Pelindo, Kamis (18/12/25).
Para nelayan merasa keberatan dengan penetapan tarif masuk bagi kendaraan pengangkut logistik yang dinilai melonjak drastis dan tidak memiliki dasar regulasi yang jelas.
Keresahan ini memuncak setelah sekitar 100 nelayan mengaku kesulitan mengakses area pelabuhan, padahal selama bertahun-tahun kawasan tersebut menjadi sandaran utama aktivitas ekonomi mereka tanpa kendala berarti.
Perubahan situasi ini memicu kekecewaan mendalam, mengingat pelabuhan merupakan akses vital bagi mereka untuk memuat perbekalan dan hasil laut ke kapal kayu atau perahu mereka.
YS, salah satu nelayan setempat, menceritakan pengalaman tidak menyenangkan saat dirinya dicegat oleh petugas di pos penjagaan.
Ia mengaku terkejut karena saat hendak membawa barang masuk, petugas meminta biaya sebesar Rp85.000. Nominal tersebut dianggap sangat membebani, terutama bagi nelayan kecil yang barang bawaannya tidak seberapa namun dipaksa membayar tarif setara mobil pick-up dengan muatan penuh.
Kejanggalan semakin terasa ketika mekanisme pembayaran di lapangan diduga tidak mengikuti prosedur resmi.
YS membeberkan adanya praktik oknum petugas yang meminta uang secara langsung tanpa memberikan karcis resmi sebagai tanda bukti pembayaran.
Kondisi ini diperparah dengan perilaku petugas yang baru muncul dan langsung menutup palang pintu saat kendaraan hendak keluar, sembari melontarkan istilah “86” sebagai kode negosiasi tarif di tempat.
Selain persoalan tarif mobil, para nelayan juga mengeluhkan larangan akses bagi kendaraan roda dua (R2) untuk masuk ke area dermaga.
Padahal, motor merupakan transportasi utama bagi nelayan tradisional dalam mengangkut peralatan melaut.
Larangan ini dinilai memutus efisiensi kerja para nelayan yang selama ini mengandalkan akses cepat menuju perahu mereka.
Merespons polemik yang berlarut, para nelayan mendesak Pemerintah Kota Bitung, khususnya Walikota, untuk turun tangan menuntaskan persoalan ini.
Mereka berharap pemerintah dapat menjembatani komunikasi dengan pihak otoritas pelabuhan agar aturan yang diterapkan tidak justru mencekik ekonomi rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan.
Tak hanya kepada pemerintah daerah, warga juga meminta Kepala Pelindo dan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polsek Kawasan Pelabuhan, untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Langkah ini dinilai mendesak guna memberantas praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat serta memastikan transparansi regulasi tarif masuk demi kenyamanan bersama di wilayah Pelabuhan Bitung. (Kiti)
