tribuneindonesia Takengon | Ketua Pembela Tanah Air (PETA) Provinsi Aceh, Ir. H. Tagore Abu Bakar (Tagore AB), secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV PETA Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, Senin (29/6/2026).
Musda yang mengusung agenda utama pemilihan kepengurusan PETA Aceh Tengah periode 2026–2031 tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan peran PETA dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga persatuan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pembukaan Musda dihadiri Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan yang mewakili Bupati Aceh Tengah, Penasehat PETA Aceh Ir. Syukur Kobat, Panglima PETA Aceh Said, anggota DPRK Aceh Tengah H. Hasbullah dan Syukri, unsur Forkopimda yang diwakili Polres Aceh Tengah, Kodim 0106/Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Takengon, Badan Kesbangpol Aceh Tengah, KNPI, Karang Taruna, Komisaris Rumah Tani Aceh Tengah dan Bener Meriah, jajaran pengurus PETA, peserta Musda dari 14 kecamatan se-Aceh Tengah, serta para tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan menyampaikan bahwa PETA merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membuka ruang bagi pengembangan pertambangan rakyat sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan perizinan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, salah satunya melalui pengelolaan komoditas getah pinus oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Melalui Musda ini kami berharap PETA Aceh Tengah semakin solid, menjaga persatuan, serta terus bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan daerah,” kata Muchsin.
Sebelumnya, Penasehat PETA Provinsi Aceh Ir. Syukur Kobat memaparkan sejarah berdirinya PETA yang berawal dari inisiatif masyarakat Aceh Tengah pada masa konflik. Organisasi tersebut kemudian berkembang melalui koordinasi dengan pemerintah, TNI, dan Polri hingga menjadi organisasi tingkat Provinsi Aceh.
Ia menegaskan bahwa PETA harus terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi antar anggota, serta menghindari perpecahan. Selain itu, ia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Ketua PETA Provinsi Aceh Tagore AB menegaskan komitmen organisasi untuk tetap berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengajak seluruh anggota PETA terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, ras, maupun latar belakang budaya, sekaligus menghormati kearifan lokal, khususnya budaya Gayo.
PETA harus menjadi perekat persatuan dan terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Tagore juga menyoroti pentingnya tata kelola sektor pertambangan yang adil, legal, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan kunci untuk menciptakan kesejahteraan sekaligus mencegah konflik.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bener Meriah itu juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp100 juta kepada PETA Aceh Tengah dan PETA Bener Meriah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.
Ia mengungkapkan bahwa PETA memiliki sejarah panjang dalam membantu masyarakat, khususnya pada masa konflik Aceh, melalui pengamanan fasilitas umum dan perlindungan terhadap warga.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus berkontribusi secara positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Tagore secara resmi membuka Musyawarah Daerah IV PETA Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026. Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan kepengurusan yang solid, profesional, serta mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Dian aksara
