JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Aceh II sekaligus Ketua DPW PKB Aceh, H Ruslan M. Daud, berbincang khusus dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, dalam rangka mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca-bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh.
Pertemuan berlangsung penuh keakraban di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah di Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura, Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, HRD—sapaan akrab H Ruslan M. Daud—mengawali pembicaraan dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri PU beserta seluruh jajaran, mulai dari para Direktur Jenderal, Ibu Sekretaris Jenderal, para Direktur, Kepala Balai, Satker, PPK, hingga seluruh petugas lapangan yang bekerja siang dan malam mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor di Aceh.
“Kerja cepat, responsif, dan penuh dedikasi Menteri PU yang selalu bolak balik Aceh, bersama seluruh jajaran benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Ini adalah kerja nyata negara hadir di tengah bencana. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya,” tegas HRD.
*Sungai Jadi Fokus Utama Penanganan Banjir*
Dalam bincang khusus tersebut, HRD menegaskan bahwa akar persoalan banjir di Aceh akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit, lalu kondisi sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, yang mengalami sedimentasi sangat tebal dan pendangkalan parah seperti yang terjadi pada DAS Peusangan, DAS Meureudu dan sebagainya. Menurutnya, penanganan sungai tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa normalisasi sungai bukan hanya untuk pemulihan pasca bencana, tetapi merupakan langkah strategis mitigasi jangka panjang agar banjir dan longsor tidak terus berulang dan menelan korban baru di masa depan.
Dalam pertemuan itu, HRD juga menyoroti persoalan abrasi pantai dan pendangkalan muara yang kian meluas pasca banjir dan longsor di Aceh. Kondisi tersebut terjadi di banyak titik dan telah berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir, rusaknya infrastruktur, serta semakin tergerusnya kawasan permukiman.
Selain sungai dan pantai, HRD juga menaruh perhatian serius pada jembatan-jembatan yang rusak, ambruk, bahkan roboh akibat banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa jumlah jembatan terdampak sangat banyak, tidak hanya pada ruas jalan nasional, tetapi juga di jalan non-nasional yang justru menjadi urat nadi konektivitas masyarakat. Sebagai contoh, Jembatan Pante Lhong dan Jembatan Ulee Jalan di Kabupaten Bireuen yang ambruk belum ditangani sehingga masyarakat masih menggunakan rakit untuk melintas.
HRD secara tegas meminta adanya penanganan khusus dan skema percepatan pembangunan jembatan. Menurutnya, jembatan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung wilayah, penopang mobilisasi orang dan barang, serta penentu kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak dan para guru.
*Konektivitas Jalur Bener Meuriah-Aceh Tengah*
HRD juga secara khusus menekankan urgensi rehabilitasi dan renovasi jalan nasional lintas Tengah Aceh, terutama pada ruas Bireuen–Takengon, agar konektivitas kawasan benar-benar dapat dipulihkan dan dinormalkan kembali pasca banjir dan longsor. Menurut HRD, ruas ini merupakan urat nadi utama masyarakat wilayah Tengah Aceh yang menopang pergerakan ekonomi dan sosial lintas kabupaten. Karena itu, ia meminta atensi dan perhatian khusus dari Menteri PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, agar penanganannya dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan berkualitas.
HRD menegaskan bahwa keberfungsian jalan nasional Bireuen–Takengon sangat menentukan kelancaran arus barang dan jasa, mobilitas orang, distribusi hasil perkebunan dan pertanian, aktivitas nelayan dan perdagangan, serta akses pendidikan dan layanan dasar masyarakat. Jika jalur ini terganggu, maka dampaknya akan berantai dan meluas, mulai dari naiknya biaya logistik hingga terhambatnya aktivitas ekonomi rakyat. Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi jalan lintas Tengah Aceh dinilai bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan kepentingan strategis regional yang menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas.
*Percepatan Hunian Warga Terdampak*
HRD turut memperjuangkan percepatan pemenuhan hunian yang layak bagi warga terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hunian yang layak merupakan kebutuhan mendesak dan kemanusiaan, serta berharap Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dapat mempercepat realisasinya agar masyarakat segera bangkit dan kembali hidup bermartabat.
HRD menegaskan bahwa hunian yang layak bukan semata persoalan fisik bangunan, melainkan menyangkut martabat, kemanusiaan, dan rasa keadilan sosial bagi warga terdampak bencana. Hunian memiliki fungsi fundamental sebagai ruang pemulihan psikologis, pusat kehidupan keluarga, basis aktivitas ekonomi, serta penopang keberlangsungan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, menghadirkan hunian sementara yang layak bagi korban banjir dan longsor merupakan tanggung jawab krusial negara yang tidak bisa ditunda, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Satgas Galapana, Prof Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi di Senayan DPR RI pada tanggal 17 Februari 2026 bahwa tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda-tenda darurat sebelum lebaran. Negara harus hadir secara nyata untuk memastikan para penyintas tidak berlarut-larut hidup dalam kondisi darurat, tidak kehilangan harapan, dan dapat kembali bangkit menjalani kehidupan secara bermartabat.
Sejumlah infrastruktur strategis juga menjadi fokus HRD dalam pertemuan tersebut. Di antaranya pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen, yang disebut sebagai urat nadi pendidikan kesehatan dan satu-satunya fakultas kedokteran di kampus swasta terbesar di wilayah tersebut.
*Revitalisasi Museum Tsunami Aceh*
HRD juga mendorong revitalisasi dan digitalisasi Museum Tsunami Aceh, yang dinilai memiliki manfaat besar sebagai pusat edukasi kebencanaan, penguatan memori kolektif, sarana penelitian, serta destinasi wisata edukatif untuk meningkatkan kesadaran mitigasi bencana.
HRD menegaskan bahwa Museum Tsunami Aceh bukan sekadar bangunan peringatan bencana, melainkan ikon sejarah dunia yang merekam salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Museum tersebut menjadi simbol ketangguhan dan kebangkitan rakyat Aceh pasca-tsunami 2004, sekaligus sarana edukasi lintas generasi tentang mitigasi bencana. Dari sisi ekonomi dan pariwisata, Museum Tsunami Aceh memiliki peran strategis sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta ekonomi kreatif masyarakat lokal. Revitalisasi dan digitalisasi museum diyakini akan meningkatkan daya tarik wisata edukatif, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta memperkuat posisi Aceh sebagai pusat pembelajaran kebencanaan nasional dan internasional.
Selain itu, HRD memperjuangkan rehabilitasi Masjid Agung Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan menegaskan nilai sejarah kawasan tersebut karena Presiden Soekarno pernah menempati wilayah Kota Juang pada masa Agresi Militer Belanda II. Sementara itu, Gedung Serbaguna Universitas Islam Al-Aziziyah Samalanga juga menjadi perhatian sebagai penunjang kegiatan akademik, sosial, dan kemasyarakatan.
*Infrastruktur Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air*
Di bidang Cipta Karya, HRD menyampaikan kebutuhan pembangunan fasilitas air minum di Langkahan dan Bireuen sebagai layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Pada sektor sumber daya air, HRD memperjuangkan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pantai Lhong di Bireuen, baik pembangunan dan revitalisasi bendung maupun perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat banjir dan longsor. Ia juga menyoroti kerusakan serius pada DI Tanah Jambo Aye, yang meliputi pintu air, bendung, serta saluran penyalur.
Selain itu, persoalan abrasi pantai di Kecamatan Jangka dan Gandapura Kabupaten Bireuen serta abrasi Pantai Lhok Puuk di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dinilai sangat mendesak karena telah menyebabkan rumah warga hilang, jalan rusak, dan desa-desa pesisir terus tergerus oleh gelombang laut.
“Ini bukan lagi ancaman, tapi kenyataan. Rumah hilang, jalan rusak, desa makin tergerus. Negara harus hadir secara serius, terencana, dan berkelanjutan,” tegas HRD.
*Komitmen dan Apresiasi Menteri PU*
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri PU Dodi Anggodo menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan seluruh usulan yang disampaikan. Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada HRD yang dinilai sangat proaktif dalam membantu pemerintah dan menjembatani aspirasi masyarakat Aceh, terutama warga yang terdampak banjir dan longsor.
“Pak Ruslan sangat aktif, responsif, dan konsisten mengawal aspirasi masyarakat Aceh. Ini sangat membantu kami dalam memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran dan lebih cepat,” ujar Menteri PU.
Sementara itu dalam merespons isu percepatan pemenuhan hunian, Menteri PU Dodi Anggodo menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, domain Kementerian Pekerjaan Umum difokuskan pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana. Sementara itu, untuk Hunian Tetap (Huntap) menjadi kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Meski demikian, Menteri PU menegaskan komitmennya untuk tetap berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses transisi dari hunian sementara menuju hunian tetap dapat berjalan cepat, terintegrasi, dan tidak merugikan masyarakat terdampak.
Menteri PU menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, sekaligus memperkuat langkah mitigasi agar risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin ke depan. “Mohon doa dan dukungannya,” pinta Menteri PU. (*)
