Takengon — Aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, mendapat sorotan dan kecaman dari organisasi mahasiswa.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan publik dan merugikan masyarakat.
Kedua organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya tetap berjalan meskipun terdapat persoalan internal.
Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk segera melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD Datu Beru guna menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Kami dari GMNI dan HMI akan menemui Bupati Aceh Tengah untuk meminta dilakukan evaluasi di RSUD Datu Beru,” ujar Ketua GMNI Aceh Tengah, Saparuda IB, Minggu (25/1/2026).
Menurut Saparuda, rangkaian aksi mogok kerja yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mengindikasikan adanya oknum tertentu yang diduga memprovokasi situasi sehingga berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Bupati Aceh Tengah harus melakukan evaluasi di RSUD Datu Beru agar pelayanan publik tidak terus terganggu,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua HMI Aceh Tengah–Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menduga aksi mogok kerja tersebut tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh tuntutan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia menilai terdapat indikasi kepentingan tertentu dari oknum internal manajemen rumah sakit.
“Kami menduga ada upaya sistematis dari oknum internal untuk menggoyang posisi pimpinan RSUD dengan menjadikan persoalan hak tenaga kesehatan sebagai alat tekanan. Ini sudah mengarah pada kepentingan politik internal,” kata Afdhalal.
HMI juga menilai penghentian layanan kesehatan berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, aksi mogok kerja dinilai dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien.
Atas kondisi tersebut, HMI mendesak agar pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru segera dinormalisasi. Mereka menyatakan siap mengambil langkah lanjutan apabila persoalan ini terus berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban konflik internal dan tarik-menarik kepentingan elit. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama,” pungkas Afdhalal.
Sementara itu, Direktur RSUD Datu Beru, dr. Gusnarwin, saat dikonfirmasi Line1News melalui sambungan telepon, menyatakan bahwa persoalan aksi mogok kerja tenaga kesehatan tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan daerah.
“Saya sudah melaporkan masalah ini kepada Bupati Aceh Tengah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa manajemen RSUD Datu Beru tetap berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik serta berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang berlaku.
