Bener Meriah | TribuneIndonesia.com
Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bener Meriah menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Rabu (23/07/2025). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan tuntutan pencopotan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit yang dinilai gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat.
Aksi ini diawali dengan orasi terbuka di depan gerbang utama DPRK. Lalu kemudian berlanjut dialog pada salah satu ruang rapat DPRK Bener Meriah. Massa aksi membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kondisi RSUD Muyang Kute yang dinilai terus mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai bahwa direktur RSUD Muyang Kute telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan cenderung mempertahankan kekuasaan secara personal seolah menjadikan posisi direktur seperti tahta kerajaan yang tak tersentuh kritik publik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara terbuka, GMNI menyoroti sejumlah permasalahan krusial yang menjadi dasar tuntutan pencopotan, antara lain:
1. Penurunan status RSUD Muyang Kute dari BLUD menjadi UPT – yang menunjukkan kegagalan pengelolaan keuangan dan pelayanan mandiri rumah sakit.
2. Penurunan tipe rumah sakit dari C menjadi D, yang secara langsung berdampak pada layanan dan fasilitas yang dapat diakses masyarakat.
3. Proyek pembangunan ruang operasi yang mangkrak tanpa kejelasan, dan hingga kini belum difungsikan meski telah menelan anggaran besar.
4. Dugaan mark up anggaran dalam proyek tersebut yang belum tuntas secara hukum dan menjadi pertanyaan publik yang belum terjawab.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas manajemen RSUD, termasuk dalam hal pelayanan, pengelolaan SDM, dan perencanaan strategis rumah sakit.
“Kita datang ke sini bukan untuk membuat gaduh, tapi menyuarakan kegelisahan masyarakat. RSUD Muyang Kute adalah rumah sakit kebanggaan daerah, tapi kini kondisinya sangat memprihatinkan. Jika pimpinan tidak mampu menjalankan amanah, maka sudah saatnya dievaluasi dan diganti,” ujar Koordinator Lapangan GMNI dalam orasinya.
Tak hanya itu, GMNI juga menyoroti masa jabatan direktur RSUD Muyang Kute yang telah berjalan lebih dari enam tahun tanpa pembaruan visi dan kinerja yang signifikan. Hal ini menimbulkan kesan adanya dominasi kekuasaan dalam tubuh rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Merespons aksi tersebut, Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Safri Kaharuddin, langsung turun menemui peserta aksi didampingi salah satu unsur pimpinan dan beberapa anggota komisi D. Dalam penyampaiannya, Safri menyatakan bahwa DPRK tidak menutup mata atas permasalahan yang terjadi di RSUD Muyang Kute. Ia menegaskan bahwa Komisi D telah menjadwalkan pemanggilan terhadap berbagai pihak terkait untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi situasi yang terjadi.
“DPRK melalui Komisi D telah menjadwalkan pemanggilan terhadap unsur eksekutif, manajemen RSUD Muyang Kute, Dewan Pengawas rumah sakit, dan pihak BPJS. Ini menjadi langkah awal untuk menggali informasi secara objektif,” ujar Safri Kaharuddin di hadapan peserta aksi.
Yang paling disorot adalah sikap tegas DPRK terhadap tuntutan mahasiswa. Dalam kesempatan tersebut, Komisi D DPRK Bener Meriah menyatakan secara resmi menerima tuntutan GMNI dan menandatangani surat rekomendasi pencopotan Direktur RSUD Muyang Kute serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola rumah sakit.
“Kami menerima aspirasi mahasiswa sebagai representasi suara masyarakat. Komisi D juga telah menandatangani rekomendasi untuk pencopotan direktur dan evaluasi manajemen RSUD Muyang Kute. Ini akan kami teruskan ke pihak eksekutif sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” tambahnya.
Aksi ini ditutup dengan penandatangan rekomendasi pecopotan Direktur RSUD Muyang Kute dan penyerahan dokumen Rekomendasi yang sudah ditandatangani secara simbolis kepada perwakilan GMNI dari Ketua Komisi D. Mahasiswa berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti di sini saja hari ini, tetapi ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai ini hanya formalitas semata. RSUD Muyang Kute adalah fasilitas publik, bukan milik pribadi. Harus ada perbaikan menyeluruh demi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” ujar salah satu orator aksi sebelum massa membubarkan diri dengan tertib.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD Muyang Kute maupun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait tuntutan mahasiswa dan rekomendasi DPRK tersebut. Karena saat dihubungi via telepon dan whatsapp direktur RSUD KuyangvKute dr Sri Tabahati tidak menjawab, begitu juga dengan Sekda Kabupaten Bener Meriah Armansyah, juga tidak menjawab telepon seluler. (CT075)
