BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen memastikan bahwa penyaluran bantuan logistik pascabencana untuk Kecamatan Gandapura telah dilaksanakan secara terencana, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPBD mencatat, total bantuan logistik yang diterima Kecamatan Gandapura mencapai 49,95 ton, yang disalurkan secara bertahap dan dikelola oleh pihak kecamatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah gampong terdampak di wilayah Kecamatan Gandapura, di antaranya Desa Alue Mangki, Lapang Timu, Lhok Mambang, Lingka Kuta, Blang Kubu, Samuti Rayeuk, Gurugok, Blang Keude, Samuti Aman, Blang Rheue, Cot Mane, Blang Guron, Lapang Barat, Cot Rambat, Ceubo, Pante Sikumbong, Tanjong Mesjid, Ie Rhob, Damakawan, Keude Lapang, Samuti Krueng, Paya Baro, Cot Puuk, Mon Keulayu, Cot Tunong, Mon Jambe, Samuti Makmur, Teupin Siron, serta Cot Tufah.
BPBD menegaskan bahwa seluruh proses distribusi bantuan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan unsur kecamatan, aparatur gampong, serta perangkat terkait, agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, yang turut meninjau kondisi di lapangan, mengingatkan pentingnya menjaga suasana kebersamaan dan ketenangan publik di tengah situasi pascabencana. Ia menegaskan bahwa para keuchik harus tetap berdiri bersama rakyat dan tidak dijadikan alat kepentingan politik oleh pihak mana pun.
“Dalam kondisi bencana, yang harus dikedepankan adalah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Bukan kepentingan politik sesaat,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa masyarakat Gandapura membutuhkan informasi yang jernih, kerja nyata, serta kepemimpinan yang tenang dan bertanggung jawab agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik dan bermartabat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh penanganan bencana dan penyaluran bantuan dilakukan secara konstitusional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Penanganan bencana, menurut pemerintah daerah, bukan ruang untuk saling menyalahkan, melainkan ladang pengabdian bersama demi menjaga keselamatan, martabat, dan masa depan masyarakat.
MH
