RJ. Gagal capai kesepakatan, GRPK desak Polsek Barus Jahe tingkatkan perkara ke penyidik

- Editor

Selasa, 17 November 2026 - 05:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TribuneIndonesia.com-Upaya penyelesaian perkara melalui Restorative Justice (RJ) di Polsek Barusjahe pada Senin 16 November 2026, berakhir tanpa kesepakatan perdamaian. namun, proses tersebut menyisakan perkembangan yang patut dicermati penyidik. para terlapor disebut telah mengakui perbuatan yang dipersoalkan. Pengakuan itu kini menjadi salah satu hal yang diminta untuk dievaluasi dalam menentukan arah penanganan perkara.

Fasilitasi perdamaian yang semula diharapkan dapat menyelesaikan persoalan antara korban dan para terlapor justru belum menemukan titik temu. tidak tercapainya kesepakatan membuat perkara tersebut kembali bertumpu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Polsek Barus jahe, Polres Tanah Karo.

Situasi ini mendapat perhatian serius Indra SBW, S.H., selaku Penasihat Hukum korban sekaligus Kepala Divisi Hukum DPP Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK). Ia menilai, kegagalan mencapai perdamaian harus diikuti langkah hukum yang terukur, bukan menjadi alasan untuk memperpanjang ketidakpastian penanganan perkara.

menurut Indra, terdapat dua hal yang perlu dibedakan dalam proses tersebut. Pertama, upaya perdamaian yang tidak memperoleh persetujuan para pihak. Kedua, perkembangan berupa pengakuan para terlapor yang menurutnya perlu dicatat dan dikaji oleh penyidik sebagai bagian dari evaluasi perkara.

jangan sampai proses Restorative Justice yang tidak menghasilkan kesepakatan justru menjadi alasan untuk terus menunda kepastian hukum. Para terlapor telah mengakui perbuatannya dalam proses tersebut. Ini merupakan fakta perkembangan yang tidak boleh diabaikan oleh penyidik,” tegas Indra.

Pernyataan tersebut sekaligus mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni sejauh mana hasil penyelidikan telah ditindaklanjuti setelah upaya perdamaian tidak berhasil. bagi pihak korban, kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara menjadi hal penting, terutama ketika proses RJ telah ditempuh tanpa menghasilkan penyelesaian.

Indra secara khusus meminta Kapolsek Barus jahe dan Kanit Reskrim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkara tersebut. Evaluasi itu, menurutnya, harus mencakup keterangan para pihak, pengakuan yang disampaikan dalam proses RJ, serta alat bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan.

Kalau proses RJ tidak mencapai kesepakatan, jangan terus-menerus menggantung perkara. Saya meminta Kanit Reskrim dan Kapolsek Barus jahe segera mengevaluasi hasil penyelidikan. apabila alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, tingkatkan status perkara dari penyelidikan (Lidik) ke penyidikan (Sidik). Jangan memperpanjang proses tanpa alasan hukum yang jelas,” ujarnya.

Baca Juga:  *Dialog Kebangsaan Bersama KPA, Mukim, Kepala Desa , Pemuda Dan Tokoh Masyarakat*

desakan tersebut menempatkan penyidik pada tuntutan untuk memberikan kejelasan mengenai hasil penanganan perkara. namun, pengakuan dalam proses RJ tetap perlu dinilai berdasarkan konteks, dituangkan dalam administrasi pemeriksaan yang sesuai, serta diuji bersama alat bukti lainnya. Pengakuan tersebut tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Sebagai Penasihat Hukum korban, Indra menegaskan bahwa hak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum harus tetap dijamin. upaya perdamaian merupakan pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak, tetapi tidak boleh dipaksakan ketika salah satu pihak tidak menyetujuinya.

Ia juga mengingatkan bahwa Restorative Justice memiliki prinsip pemulihan dan kesukarelaan. Karena itu, kegagalan mencapai kesepakatan semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap langkah penanganan selanjutnya, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Perdamaian tidak boleh dipaksakan, pengakuan tidak boleh diabaikan, dan kepastian hukum tidak boleh digantung tanpa batas waktu,” katanya.

Bagi GRPK, persoalan ini kini bukan hanya menyangkut berhasil atau tidaknya proses perdamaian, melainkan juga konsistensi aparat dalam menindaklanjuti setiap perkembangan penyelidikan. Masyarakat berhak mengetahui apakah pengakuan para terlapor telah dicatat secara resmi, bagaimana penyidik menilainya, serta apakah alat bukti yang tersedia telah memenuhi ketentuan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Indra menutup pernyataannya dengan adagium hukum Latin, Fiat justitia ruat caelum, yang berarti keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.

Ketika perdamaian tidak tercapai, hukum harus memberikan jawaban. Jangan biarkan korban terus menunggu sementara perkembangan perkara sudah berada di hadapan penyidik,” tegasnya.

Kini, perhatian tertuju pada langkah Polsek Barus jahe dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi RJ tersebut. keseriusan penanganan perkara bukan terletak pada berapa kali pertemuan dilakukan, melainkan pada kejelasan evaluasi, kecukupan alat bukti, dan keputusan hukum yang diambil sesuai prosedur.(ilham)

Berita Terkait

Benahi Tata Kelola Dana BOS 2026, Manajer BOS Baru Disdik Subulussalam Fokus Evaluasi dan Pertanggungjawaban
RJ Buntu, GRPK Desak Polsek Barus Jahe Naikkan Perkara Dugaan Fitnah ke Penyidikan
PT PGI Iwanitosa Raih Penghargaan Coffee Professional of the Year di SCAI Awards 2026
Baru Menjabat, Jhonson Bantah Keras Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 4 Lawe Loning, PPKMA Desak Disdikbud Turun Tangan
Wakili Kajari, Kasubsi Intelijen Kejari Bitung Julio Yosua Wangkil Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Klabat 2026
Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Klabat 2026, Polres Bitung Tekankan Kedisiplinan Berlalu Lintas
HKI Tuntaskan Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Masuki Tahap PHO
KETUA DPRK SIMEULUE TERIMA 8 NAMA CALON KOMISIONER BAITUL MAAL
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 05:02

Stabilkan Harga Bahan Pokok, Gerakan Pangan Murah Hadir di Bireuen Sediakan 800 Paket Sembako

Selasa, 17 November 2026 - 04:38

Pererat Silaturahmi, Babinsa Koramil 01/Bireuen dan Danki Yonif 113/JS Tinjau Kesiapan Tempat Ibadah di Kota Juang

Selasa, 17 November 2026 - 04:31

Tingkatkan Kualitas Infrastruktur, Pemkab Bireuen dan Kementerian PUPR Gelar Sertifikasi Tenaga Konstruksi

Selasa, 17 November 2026 - 01:22

Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Satlantas Polres Bireuen Gencarkan Sosialisasi Lewat Spanduk dan Pamflet

Selasa, 17 November 2026 - 01:17

Pulihkan Ekonomi Warga Pascabanjir, DPW FPI dan HILMI Bireuen Salurkan Bantuan Sampan Pengangkut Pasir

Senin, 16 November 2026 - 16:07

Dinas Pendidikan Deli Serdang Perkuat Ekstrakurikuler Mengaji di Sekolah Dasar

Senin, 16 November 2026 - 14:05

BEM STIKes PNAD Buka Donasi untuk Korban Banjir Gayo Lues, Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 - 10:45

Banjir Berulang di Aceh Utara, Komisi V Desak Pemerintah Tangani Banjir Secara Menyeluruh

Berita Terbaru