TribuneIndonesia.com-Upaya penyelesaian perkara melalui Restorative Justice (RJ) di Polsek Barusjahe pada Senin 16 November 2026, berakhir tanpa kesepakatan perdamaian. namun, proses tersebut menyisakan perkembangan yang patut dicermati penyidik. para terlapor disebut telah mengakui perbuatan yang dipersoalkan. Pengakuan itu kini menjadi salah satu hal yang diminta untuk dievaluasi dalam menentukan arah penanganan perkara.
Fasilitasi perdamaian yang semula diharapkan dapat menyelesaikan persoalan antara korban dan para terlapor justru belum menemukan titik temu. tidak tercapainya kesepakatan membuat perkara tersebut kembali bertumpu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Polsek Barus jahe, Polres Tanah Karo.
Situasi ini mendapat perhatian serius Indra SBW, S.H., selaku Penasihat Hukum korban sekaligus Kepala Divisi Hukum DPP Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK). Ia menilai, kegagalan mencapai perdamaian harus diikuti langkah hukum yang terukur, bukan menjadi alasan untuk memperpanjang ketidakpastian penanganan perkara.
menurut Indra, terdapat dua hal yang perlu dibedakan dalam proses tersebut. Pertama, upaya perdamaian yang tidak memperoleh persetujuan para pihak. Kedua, perkembangan berupa pengakuan para terlapor yang menurutnya perlu dicatat dan dikaji oleh penyidik sebagai bagian dari evaluasi perkara.
jangan sampai proses Restorative Justice yang tidak menghasilkan kesepakatan justru menjadi alasan untuk terus menunda kepastian hukum. Para terlapor telah mengakui perbuatannya dalam proses tersebut. Ini merupakan fakta perkembangan yang tidak boleh diabaikan oleh penyidik,” tegas Indra.
Pernyataan tersebut sekaligus mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni sejauh mana hasil penyelidikan telah ditindaklanjuti setelah upaya perdamaian tidak berhasil. bagi pihak korban, kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara menjadi hal penting, terutama ketika proses RJ telah ditempuh tanpa menghasilkan penyelesaian.
Indra secara khusus meminta Kapolsek Barus jahe dan Kanit Reskrim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkara tersebut. Evaluasi itu, menurutnya, harus mencakup keterangan para pihak, pengakuan yang disampaikan dalam proses RJ, serta alat bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan.
Kalau proses RJ tidak mencapai kesepakatan, jangan terus-menerus menggantung perkara. Saya meminta Kanit Reskrim dan Kapolsek Barus jahe segera mengevaluasi hasil penyelidikan. apabila alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, tingkatkan status perkara dari penyelidikan (Lidik) ke penyidikan (Sidik). Jangan memperpanjang proses tanpa alasan hukum yang jelas,” ujarnya.
desakan tersebut menempatkan penyidik pada tuntutan untuk memberikan kejelasan mengenai hasil penanganan perkara. namun, pengakuan dalam proses RJ tetap perlu dinilai berdasarkan konteks, dituangkan dalam administrasi pemeriksaan yang sesuai, serta diuji bersama alat bukti lainnya. Pengakuan tersebut tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
Sebagai Penasihat Hukum korban, Indra menegaskan bahwa hak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum harus tetap dijamin. upaya perdamaian merupakan pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak, tetapi tidak boleh dipaksakan ketika salah satu pihak tidak menyetujuinya.
Ia juga mengingatkan bahwa Restorative Justice memiliki prinsip pemulihan dan kesukarelaan. Karena itu, kegagalan mencapai kesepakatan semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap langkah penanganan selanjutnya, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Perdamaian tidak boleh dipaksakan, pengakuan tidak boleh diabaikan, dan kepastian hukum tidak boleh digantung tanpa batas waktu,” katanya.
Bagi GRPK, persoalan ini kini bukan hanya menyangkut berhasil atau tidaknya proses perdamaian, melainkan juga konsistensi aparat dalam menindaklanjuti setiap perkembangan penyelidikan. Masyarakat berhak mengetahui apakah pengakuan para terlapor telah dicatat secara resmi, bagaimana penyidik menilainya, serta apakah alat bukti yang tersedia telah memenuhi ketentuan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.
Indra menutup pernyataannya dengan adagium hukum Latin, Fiat justitia ruat caelum, yang berarti keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.
Ketika perdamaian tidak tercapai, hukum harus memberikan jawaban. Jangan biarkan korban terus menunggu sementara perkembangan perkara sudah berada di hadapan penyidik,” tegasnya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Polsek Barus jahe dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi RJ tersebut. keseriusan penanganan perkara bukan terletak pada berapa kali pertemuan dilakukan, melainkan pada kejelasan evaluasi, kecukupan alat bukti, dan keputusan hukum yang diambil sesuai prosedur.(ilham)













