KUTACANE, Tribuneindonesia.com
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Mutiara Dame di Desa Mutiara Dame, Lawe Malum, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2024 tengah menjadi sorotan tajam. Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp4.328.690.000 tersebut diduga kuat sarat penyimpangan.
Berdasarkan informasi tepercaya yang dihimpun di Kutacane, Sabtu (14/11/2026), pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Karya Nusantara (beralamat di Desa Pedesi, Kecamatan Bambel) ini diduga menyimpang jauh dari perencanaan awal dan spesifikasi teknis.
Modus yang disinyalir terjadi adalah pengalihan jenis konstruksi di lapangan tanpa kesesuaian dokumen. Berdasarkan penelusuran, ditemukan sejumlah kejanggalan serius pada proyek tersebut:
- Aspal “Disulap” Jadi Beton: Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paket ini tercatat sebagai pekerjaan pengaspalan. Namun, fakta di lapangan justru dikerjakan menggunakan rabat beton.
- Spek dan Mutu Diragukan: Ketebalan rabat beton diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, serta kualitasnya disinyalir tidak memenuhi standar mutu K-250 maupun K-300.
- Dugaan Drainase Fiktif: Dalam dokumen perencanaan tercantum item pekerjaan drainase, tetapi fisiknya dilaporkan tidak ditemukan sama sekali di lokasi proyek.
- Rusak Dini: Akibat pengerjaan yang diduga asal-asalan, sekitar 50 persen badan jalan dilaporkan sudah retak-retak meski usianya belum genap dua tahun.
Amburadulnya kualitas pekerjaan ini memunculkan taksiran potensi kerugian keuangan negara yang tidak sedikit. Berdasarkan rincian estimasi dari sumber di lapangan, indikasi kerugian negara mencapai Rp1.700.000.000 hingga Rp2.550.000.000, atau menyentuh angka 50 persen (Rp2.125.000.000) dari total nilai proyek.
Adapun rincian dugaan potensi kerugian tersebut meliputi:
- Dugaan drainase fiktif: Rp500.000.000 – Rp750.000.000
- Selisih pengalihan pekerjaan aspal ke beton: Rp400.000.000 – Rp600.000.000
- Biaya perbaikan 50 persen jalan yang retak: Rp800.000.000 – Rp1.200.000.000
Pejabat PUPR Bungkam dan Blokir Nomor Wartawan
Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi Tribuneindonesia.com kepada pihak Dinas PUPR Aceh Tenggara menemui jalan buntu. Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli, saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak dapat tersambung dan disinyalir sengaja memblokir nomor kontak redaksi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tenggara, Rajaman, S.T., M.T., yang dihubungi secara terpisah melalui nomor pribadinya sempat merespons dengan jawaban singkat.
“Ya Bang, akan dikabari nanti,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi. Namun, setelah ditunggu selama beberapa hari, Rajaman tidak kunjung memberikan klarifikasi maupun penjelasan resmi hingga berita ini diterbitkan. (AG)