TribuneIndonesia.com I Tanah Karo-Upaya penyelesaian melalui Restorative Justice (RJ) dalam perkara dugaan fitnah dan pengusiran sepihak terhadap Doni Stara berakhir tanpa kesepakatan. dalam pertemuan di Mapolsek Barus Jahe, Polres Tanah Karo pada Senin 16 November 2026 tiga orang terlapor disebut mengakui perbuatan mereka di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim. Kegagalan mediasi itu mendorong Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK) mendesak penyidik segera meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Pertemuan tersebut mempertemukan Doni Stara selaku pelapor dengan tiga orang terlapor yang berasal dari Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat. Dua di antara terlapor merupakan kepala desa, masing-masing Kepala Desa Sugihen dan Kepala Desa Melas.
Perkara ini bermula dari tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada Doni. Tuduhan tersebut diduga berkembang akibat provokasi sejumlah warga, kemudian berujung pada tindakan pengusiran secara sepihak. Persoalannya, tuduhan pencurian itu disebut tidak pernah dibuktikan melalui proses hukum.
di hadapan aparat kepolisian, kedua kepala desa tersebut dimintai klarifikasi secara lisan mengenai peristiwa yang dilaporkan Doni. Keterangan para pihak menjadi bagian dari pembahasan dalam agenda RJ yang difasilitasi Kapolsek dan Kanit Reskrim.
Penyidik sempat menawarkan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk merumuskan kesepakatan perdamaian, termasuk bentuk pemulihan yang harus dipenuhi pihak terlapor. namun, pembicaraan itu tidak mencapai kesepakatan. Doni tetap menginginkan perkara diproses melalui jalur hukum.
Kegagalan mediasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi GRPK untuk meminta kepolisian tidak menghentikan penanganan perkara hanya karena upaya perdamaian telah ditempuh. Bagi organisasi itu, persoalan utama yang harus dijawab penyidik adalah dugaan penyebaran tuduhan pencurian, tindakan pengusiran, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketua Umum GRPK, Abdul Hadi, mengapresiasi penerimaan Kapolsek dan Kanit Reskrim terhadap kehadiran timnya. Ia menilai jajaran Polsek Barus Jahe telah memberikan pelayanan secara profesional selama berlangsungnya pertemuan.
namun, apresiasi tersebut disertai desakan tegas dari Kepala Divisi Hukum GRPK, Indra SBW, S.H. Ia meminta penyidik segera melakukan gelar perkara dan mengevaluasi kecukupan alat bukti untuk meningkatkan status penanganan laporan dari penyelidikan ke penyidikan.
Indra mengungkapkan, dalam forum RJ tersebut para terlapor disebut telah mengakui perbuatan masing-masing di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim. Menurut dia, keterangan itu perlu dituangkan secara resmi dan diuji bersama alat bukti lain dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Fakta dalam forum Restorative Justice tadi sudah sangat terang benderang. Para terlapor satu per satu telah mengakui perbuatannya di hadapan Kapolsek dan Kanit Reskrim. dengan gagalnya upaya perdamaian, kami meminta penyidik segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Indra.
Ia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Sebab, menurut GRPK, tindakan pengusiran tidak dapat dilepaskan dari rangkaian tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada Doni.
GRPK merujuk Pasal 433 juncto Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai ketentuan yang dinilai relevan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dalam perkara tersebut.
Meski demikian, pengakuan dalam forum mediasi tidak serta-merta menggantikan pembuktian pidana. Penyidik tetap harus menguji keterangan para pihak, memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen atau bukti pendukung, serta memastikan unsur tindak pidana yang dilaporkan terpenuhi.
Indra menegaskan, Divisi Hukum GRPK akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Ia meminta penanganan dilakukan secara objektif tanpa membedakan kedudukan sosial maupun jabatan pihak-pihak yang dilaporkan.
jangan sampai hukum terkesan tumpul ketika berhadapan dengan oknum perangkat desa atau kelompok tertentu. Kami mendesak Polsek Barus Jahe segera menggelar perkara, menindaklanjuti laporan berdasarkan alat bukti, dan memberikan kepastian hukum kepada pelapor,” katanya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah penyidik Polsek Barus Jahe. Gagalnya upaya perdamaian telah memperjelas bahwa kedua belah pihak belum menemukan jalan penyelesaian. namun, pengakuan yang disampaikan dalam forum RJ masih harus diuji secara hukum sebelum dapat dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing terlapor.(Ilham)











